Proses peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Akses Tol Bandara Dhoho Kediri di Provinsi Jawa Timur telah diresmikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (18/10/2024).
Perlu diketahui, akses tol yang menghubungkan Bandara Dhoho dengan Kota Kediri tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang diprakarsai oleh PT Gudang Garam (Persero) Tbk. Di mana, Jalan Tol Kediri-Tulungagung sepanjang 44,17 km terdiri dari Akses Tol Bandara Dhoho sepanjang 6,82 km, dan main road yang menghubungkan Kediri-Mojo-Tulungagung sepanjang 37,35 km. Adapun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)-nya ialah PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) yang merupakan anak usaha Gudang Garam, dengan anggaran mencapai 10 trilyun rupiah.
Apakah Pembangunan Tol untuk Kesejahteraan Rakyat?
Masifnya pembangunan infrastruktur tidak hanya di Kediri tapi juga di seluruh Indonesia, sesungguhnya merupakan bagian dari arahan global. PBB telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada tujuan ke-9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi.
Tujuan tersebut kemudian diaplikasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu fokus utama dalam RPJMN tersebut adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol.
Data Rencana Strategis (Renstra) Kemen PUPR menunjukkan bahwa pendanaan penyelenggaraan jalan pada masa Jokowi menjabat (2015—2023) mencapai Rp. 489,31 triliun. Adapun panjang jalan tol yang beroperasi pada era Jokowi mencapai 1.713,83 km, setara dengan 64,74% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. (CNBC Indonesia, 16-8-2023).
Pembangunan infrastruktur tersebut dijadikan sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, apakah masifnya pembangunan infrastruktur mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat? Apakah pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi kepentingan rakyat?
Faktanya, pembangunan infrastruktur didominasi oleh proyek prestisius yang mengejar kemewahan dan kebanggaan, bukan proyek infrastruktur yang benar-benar rakyat butuhkan. Apalagi proyek infrastruktur tersebut berbayar sehingga hanya bisa dinikmati rakyat dengan biaya yang tidak murah. Jadi pembangunan infrastruktur hanya sebagai utopia bagi kesejahteraan rakyat.
Karena banyak hal yang harusnya menjadi prioritas utama selain pembangunan tol. Apalagi untuk Kediri Tulungagung masih ada jalur yang bisa ditempuh dengan menambahkan perbaikan atau pelebaran jalan tanpa harus ngoyo membangun jalan tol. Apalagi jika yang diuntungkan hanya segelintir orang saja.