Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice)
Pemerintah akan memperketat kendaraan yang dapat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Aturan terkait pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut rencananya akan diterbitkan September 2024 ini.
Selama ini, banyak kendaraan mewah yang masih menggunakan BBM subsidi. Berdasarkan data tahun 2022, 95 persen atau lebih dari 15 juta kiloliter (KL) solar subsidi dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas. Sedangkan untuk Pertalite, 80 persen atau lebih dari 19 juta KL dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas.
Benarkah demikian? Bukankah penyediaan BBM itu adalah tugas negara, dan mendapatkan BBM itu adalah hak semua rakyat. Bukankah jika terjadi pembatasan BBM ataupun kenaikan harga BBM yang kena dampaknya juga seluruh rakyat, bukan hanya si kaya saja?
Latar Belakang Pembatasan BBM Bersubsidi
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Seperti yang diketahui pada tahun 2024 ini, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun, dengan rincian Rp 113,3 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menyampaikan kabar terbaru soal rencana pembatasan BBM subsidi Pertalite dan Solar mulai 1 Oktober 2024. Luhut menyatakan bahwa pembatasan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan solar subsidi masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
(https://ekonomi.bisnis.com/read/20240906/44/1797440/pembatasan-bbm-pertalite-jadi-diberlakukan-1-oktober-ini-jawaban-luhut)
Menurut pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, yang melatarbelakangi munculnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ada beberapa hal, yaitu:
Pertama, kenaikan harga BBM ataupun pembatasan BBM bersubsidi menjadi narasi umum setiap pergantian presiden. Bedanya mungkin, sekarang narasinya digeser untuk makanan siang gratis [misalnya]. Tapi intinya adalah [untuk] menjalankan program-program pemerintahan selanjutnya, program makan siang gratis misalnya.
Bhima merujuk ke program makan siang gratis atau sekarang disebut makan bergizi gratis yang merupakan program dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan resmi dilantik pada pada 20 Oktober 2024. Sehingga kalau tidak disiapkan mulai dari sekarang melalui pemangkasan subsidi maka program tersebut bisa jadi tidak jalan.
Kemudian menurut pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim mengulas rencana pemerintah tersebut. “Kalau melihat fakta sebenarnya, tidak ada kaitan antara pembatasan pertalite dengan kesulitan APBN karena subsidi ini bukan akar masalah dari bengkaknya APBN,” tuturnya kepada MNews, Rabu (4-9-2024).
Dalam analisisnya, ia mengatakan, di balik klaim subsidi tidak tepat sasaran dan membebani APBN, ada agenda yang dirancang secara terstruktur dan sistematis oleh para kapitalis (oligark) lewat IMF dan World Bank.
“Saat Indonesia mengalami krisis moneter yang luar biasa kemudian mendapat bantuan dari IMF, dibuat Letter on Intent (LoI) yang salah satu isinya adalah meminta pemerintah menghapus subsidi BBM sehingga harga BBM diserahkan kepada mekanisme internasional dengan tarif komersial,” bebernya. Dari situ dibuatlah secara bertahap rencana-rencana termasuk alasan-alasannya. Subsidi tidak tepat adalah alasan yang dibuat World Bank sejak 2001,” imbuhnya.
Ia menilai, alasan itu merupakan alasan yang dicari-cari untuk pembenaran agar masyarakat tidak protes.
“Sebenarnya alasan mendasarnya adalah menuntaskan liberalisasi migas di sektor hilir. Pemerintah melalui tekanan para oligarki dan para agen di pemerintahan telah meliberalisasi di sektor hulu, sehingga Pertamina disejajarkan dengan perusahaan asing dan perusahaan swasta,” ungkapnya. Yang masih tersisa di sektor hilir,” tandasnya.
Ia menyampaikan, sejak 2024 sudah ada 105 perusahaan swasta yang diberi izin untuk membuka SPBU di Indonesia, tetapi ini belum optimal karena masih ada pertalite yang murah.
“Sasaran mereka adalah liberalisasi sektor hilir agar semua bisa masuk sehingga Pertamina tidak dominan lagi. Yang mereka tuntut sesuai grand strategy mereka, yaitu subsidi harus betul-betul dicabut,” terangnya.
Jadi, menurutnya, pencabutan subsidi tidak ada kaitan dengan APBN secara langsung, tetapi ini memang agenda besar para oligarki agar liberalisasi sumber daya alam tuntas baik di sektor hulu maupun hilir.
Dampak Pembatasan BBM Bersubsidi bagi Masyarakat
Pembatasan pembelian Pertalite jelas akan menambah derita serta membebani kehidupan rakyat. Pasalnya, BBM Pertalite adalah bahan bakar yang umum dipakai masyarakat mayoritas. Apa saja kemungkinan dampak kebijakan pembatasan ini?
Pertama, dampak pembatasan Pertalite mungkin tidak langsung. Namun, bagi kelompok masyarakat yang terbiasa menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite, mereka akan kesulitan membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Apalagi jika masyarakat pengguna Pertalite kebanyakan dari kelompok masyarakat akar rumput, bisa-bisa mereka mengalami “besar pasak dari pada tiang”. Sudahlah merasa berat akibat melambungnya berbagai bahan pangan, apalagi ditambah pembatasan BBM yang—bisa dikatakan—terjangkau kantong mereka.
Kedua. daya beli masyarakat akan turun. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno menilai kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi ini akan memukul daya beli konsumen. Konsumen yang selama ini memakai BBM Pertalite dan solar dipaksa untuk bermigrasi ke BBM nonsubsidi. (Tempo, 12-3-2024).
Ketiga, langkah awal kelangkaan. Meski tidak menaikkan harga Pertalite, pembatasan ini seakan menyiratkan satu hal, Pertalite akan hilang dari peredaran. Kebijakan ini ibarat pengondisian awal sehingga jika penggunaan Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat tidak lagi kaget. Dugaan ini diperkuat dengan adanya wacana mengganti BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax Green 92 sebagai bagian dari program Langit Biru, yaitu program sudah dimulai sejak tiga tahun lalu yang mana Pertamina menghapus BBM RON 88 atau Premium.
Inilah di antara dampak liberalisasi migas. Negeri kaya sumber minyak dan gas bumi harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di sektor hilir, Pertamina mungkin masih terlihat perkasa, tetapi di sektor hulu, kepemilikannya tidak sepenuhnya milik Indonesia alias dimiliki swasta/ asing.
Strategi Pengadaan BBM Murah untuk Rakyat
Dalam kacamata kapitalisme, subsidi merupakan penghambat liberalisasi ekonomi. Pemberian subsidi akan “memaksa” produsen menjual BBM dengan harga lebih murah. Investor tentu akan merasa rugi jika subsidi ada. Untuk menggenapkan liberalisasi, pilihannya ada dua, yakni menaikkan harga BBM subsidi atau melakukan pembatasan pembelian secara bertahap.
Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Islam. Strategi Islam dalam pengaturan BBM, menetapkan bahwa migas sebagai harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara, dari pengeboran, penyulingan, hingga pendistribusiannya. Pengelolaannya tidak boleh pindah tangan kepada individu atau swasta. Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik atas kekayaan tersebut.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Daud).
Strategi seperti apa yang harus dilakukan oleh negara? Maka yang dilakukan oleh negara yaitu:
Pertama, pengelolaan yang benar secara mandiri. Indonesia akan mampu menyediakan BBM murah bagi rakyat. Saat ini Indonesia mengalami defisit minyak karena produksi hanya 600 ribu barel per hari, sedangkan permintaan (konsumsi) mencapai 1.600 ribu barel per hari. Produksi dan cadangan minyak di Indonesia memang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi cadangan yang belum tereksplorasi masih besar.
Cadangan minyak terbukti di Indonesia sebesar 2,4 miliar barel pada akhir tahun 2020. Pada 2023 Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia diperkirakan hanya bertahan sekitar 9 hingga 10 tahun sehingga investasi eksplorasi sangat diperlukan. Indonesia memiliki 128 cekungan minyak dan hanya 60 cekungan yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi. Masih ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi, tetapi butuh investasi untuk eksplorasi karena terletak di perairan dalam.
Kedua, membangun infrastruktur yang mendukung produksi BBM. Misalnya, proses eksplorasi, pembangunan kilang minyak, fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pada aspek hukum, negara akan memberantas mafia minyak dengan sanksi yang menjerakan sehingga industri minyak bisa berjalan secara profesional.
Ketiga, pendistribusian yang merata. Negara akan menetapkan harga BBM semurah mungkin, sebatas biaya produksi dan distribusi, tanpa mengambil keuntungan sama sekali. Dengan demikian, semua rakyat bisa mengakses BBM dengan harga terjangkau. Tidak ada pembatasan bagi warga yang mendapatkan BBM murah, semua rakyat bisa mendapatkannya, baik ia miskin ataupun kaya.
Demikianlah solusi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan BBM bagi rakyat, agar rakyat tidak lagi kesulitan mengakses BBM. Karena tugas negara benar - benar sebagai pengurus umat bukan sebagai regulator semata.
Khatimah
Pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan oleh pemerintah justru menjadi ancaman kesejahteraan bagi masyarakat apapun latar belakangnya. Banyak dampak buruk yang akan dirasakan, meskipun berapa pun harganya pasti rakyat tetap membelinya karena kebutuhan. Namun itu adalah kedzaliman yang dilakukan oleh negara secara struktural. Harusnya negara mengelola sumber - sumber minyak dengan benar dan mandiri sehingga bisa mendistribusikan secara merata ke seluruh rakyat. Wallahu'alam bishshawab.
Sumber Bacaan:
Dari berbagai sumber online