Oleh: Sri Ummu Ikram
Topik susu ikan ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini bermula saat susu ikan disebut-sebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), menuturkan, susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia (mammae). Saya kira, susu ikan itu beneran susu lumba-lumba, susu ikan paus karena mereka mamalia, tetapi kan tidak mungkin. Beternak dan memerahnya bagaimana?" kata Epi. Sementara itu, susu ikan yang dikenalkan sebagai alternatif susu sapi merupakan produk ekstraksi protein ikan, bukan hasil perah ikan. Protein daging ikan segar diekstrak (hidrolisis), lalu ditambahkan sejumlah bahan, sebelum diseduh. Susu ikan pertama kali dirilis pada Agustus 2023, hasil kemitraan Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia, yang diresmikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki. "Kenapa disebut susu, ya mungkin karena setelah dicairkan, mirip susu," tutur Epi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2024).
Berangkat dari isu stunting dan isu ketahanan pangan yang merupakan isu global, disolusi dengan wacana program makan siang gratis, susu gratis, dan susu ikan gratis, namun untuk menekan besarnya jumlah anggaran makan siang gratis, tetapi masyarakat tetap mendapatkan gizi dan nutrisi yang lengkap dengan alternatif susu ikan.
Sejumlah media asing menyoroti rencana pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, mengganti susu sapi dengan susu ikan untuk program makan siang gratis. Koran asal Singapura, The Straits Times, melaporkan susu ikan sudah lama menjadi inovasi pemerintah RI. Pada 2023, pememerintah RI memainkan peran kunci dalam meluncurkan susu ikan yang dikembangkan sebagai upaya melakukan hilirisasi produk perikanan.Namun, kritikus mengatakan susu ikan mungkin bukan alternatif terbaik bagi anak-anak, mengingat kadar gulanya yang tinggi dan kurangnya dukungan ilmiah yang memadai mengenai manfaat kesehatan jangka panjangnya," bunyi laporan The Strait Times berjudul 'Fish milk instead of cow's milk? Idea for Prabowo's free lunch scheme creates a stir in Indonesia'.Namun, media tersebut juga mempertanyakan soal dampak kesehatan dari susu ikan dan apakah bisa tetap mempertahankan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi.
"Seperti yang bisa Anda bayangkan, biaya untuk menyediakan semua makanan ini dengan susu dan daging yang memadai sangatlah besar. Dalam bentuk yang sepenuhnya terealisasi pada tahun 2029, hal ini dapat menelan biaya sekitar 44 miliar dolar AS per tahun. Jumlah ini akan menjadi hampir 2 persen dari PDB Indonesia, dan lebih dari dua kali lipat anggaran kesehatan saat ini. Para pengamat dengan wajar mempertanyakan apakah negara ini mampu membiayainya," bunyi laporan The Sydney Morning Herald.
Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah mengatakan susu sapi dalam program makan bergizi gratis sangat memungkinkan untuk diganti dengan susu ikan. Burhanuddin mengatakan, opsi lainnya yakni mengganti susu sapi dengan telur.
"Saya kira untuk sementara bisa dimungkinkan untuk (susu sapi) diganti dengan susu ikan atau seperti yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo diganti dengan telur," ujar Burhanuddin di markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Jakarta, CNN Indonesi
Dimensi kebijakan, seolah untuk rakyat, padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki. Mengapa tidak ini adalah prospek yang menguntungkan bagi mereka pemilik usaha yaitu perusahaan penggunaan barang dan jasa baik dari sektor pertanian dan perkebunan, consumer goods (untuk makanan olahan seperti bumbu dapur dan pendukungnya), sektor susu olahan, non-cyclical (beras), logistik (pengiriman bahan baku makanan).semua dikelola oleh korporasi.
Jelas akan menguntungkan sektor tersebut. Pada akhirnya mendongkrak kinerja masing-masing perusahaan dengan kenaikan sahamnya. Jika dilihat ini sesuai dengan watak rezim sekuler demokrasi berupa kebijakan dan lepas tangannya negara dalam mengurus rakyat. Dengan menyerahkan urusan rakyatnya kepada pemilik modal. Negara menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi.
Lantas apakah rakyat benar-benar terbantu dan efektif dalam penyelesaian stunting, membangun generasi cerdas dengan makanan sehat bergizi ala kapitalisme, benarkah rakyat sangat membutuhkan makan siang gratis, tentu tidak ! Jelas bukan solusi mensejahterakan rakyat dan jelas bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk meraup keuntungan pengusaha dan, rakyat kambing hitamnya.
Suatu perbedaan yang jelas antara sistem demokrasi dan Islam, jika dalam kepemimpinan Islam ikhlas melayani umat dan punya perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi, memenuhi hak dasar mereka dengan pemenuhan yg maksimal dan berkualitas, yang mana kebutuhan sandang, pangan bahkan papan dijamin oleh negara bagi mereka yang kurang mampu, tidak hanya itu pendidikan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab penuh oleh negara
Terkait dengan keberlangsungan peradaban yang ditopang oleh generasi kuat fisik dan kepribadian. Bukan cuma cerdas tetapi ketakwaan individu dan masyarakat tercipta dari negara yang menerapkan hukum Islam. Negara Islam punya kemampuan menyejahterakan rakyat dengan konsep Baitul Mal yang kuat yang mana semua hasil kekayaan negara baik itu sumber daya alamnnya, infaq, zakat dll nya disimpan di baitul mal lalu disalurkan untuk kepentingan umat secara merata. Dengan demikian masyarakat terjamin semua kebutuhan hidupnya tanpa berfikir makan siang gratis. Wallahu 'alam bishshawab.[]