Oleh: Lailin Nurul (Aktivis Mahasiswa)
Investasi dari investor China di Indonesia sebagai solusi untuk masalah ketenagakerjaan perlu dilihat dengan cermat dari berbagai sudut pandang. Secara ekonomi menurut kapitalis, investasi ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, dan teknologi. Dampaknya bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, investasi ini juga membawa potensi untuk transfer teknologi dan pengetahuan industri yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualifikasi tenaga kerja lokal.
Namun, hal ini juga berpotensi besar membawa risiko, seperti ketergantungan ekonomi pada investor asing tertentu atau dampak sosial dan lingkungan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Investasi dari investor China di Indonesia telah menghadirkan dampak yang signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, China memiliki modal dan teknologi yang dapat menggerakkan ekonomi Indonesia.
"Selama hampir lima tahun, nilai FDI China di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 559 persen. Pada 2015, investasi China hanya sebesar 0,63 miliar dollar AS dan menjadi 3,51 miliar dollar AS pada 2020." (Kompas.com, 13/01/2021)
Investasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung melalui proyek-proyek infrastruktur dan industri baru, tetapi juga merangsang sektor-sektor terkait seperti logistik dan jasa. Meskipun demikian, dampaknya juga menimbulkan tantangan, seperti ketimpangan sosial, kekhawatiran akan dominasi asing, dan masalah lingkungan yang perlu dikelola dengan bijak. Walaupun dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini, kerjasama investasi dengan China dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi Indonesia, dengan asumsi pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan. Tapi tetap saja, ketika kerjasama ini diperkuat, seolah Indonesia semakin terjajah dengan kondisi ini.
Fungsional industri terutama di bidang tekstil telah mengalami penurunan yang pesat pasca pandemi. Banyak pabrik yang memutuskan PHK massal demi kelancaran dan efisiensi penggunaan dana karena keuntungan yang tidak sinkron dengan modal. Dan fenomena ini terus merebak di tengah pabrik-pabrik besar yang dikelolah oleh pihak kecil di Indonesia.
"Sebetulnya kami ada data 36 perusahaan tekstil menengah besar yang tutup dan 31 pabrik lainnya melakukan PHK karena efisiensi. Ini data kami kumpulkan sejak tahun 2019. Dan ini baru hanya pabrik yang tempat anggota kami bekerja. Belum termasuk data pemerintah dan Apindo," kata Ristadi yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (www.cnbcindonesia.com, 30/06/24)
Dapat kita analisis, bahwa kondisi industri kecil bahkan besar di Indonesia tidak dalam kondisi optimal dalam melakukan kinerja. Terutama setelah masa pandemi yang telah memotong banyak jumlah karyawan. Peristiwa gulung tikar massal ini, menandakan bahwa menerima investor China bukanlah solusi yang dapat dipertimbangkan. Karena itu, solusi pragmatis seperti ini adalah sebuah jebakan ulung untuk memanipulasi cipta karya dari Indonesia sendiri. Jika, ketergantungan terhadap investor adalah kunci efisiensi industri,.maka selama Indonesia tidak akan maju dan terjajah.
Maka, kita membutuhkan negara yang mampu mengorganisir seluruh kebutuhan masyarakat dan menyejahterakan para usahawan dengan jaminan kuat. Dan sepanjang sejarah, hal ini hanya pernah dilakukan oleh Negara Islam. Islam sendiri tidak akan membiarkan transaksi yang bebas kepada pihak asing untuk memonopoli ekonomi negara. Karena, posisi Islam sebagai negara telah memiliki peraturan yang jelas dalam pengaturan ekonomi negara dan usaha untuk menunjang usahawan kecil dalam negara.
Tidak ada lagi solusi tuntas terhadap.segala permasalahan, kecuali ada solusi yang telah Islam tawarkan dan telah diterapkan berabad-abad lamanya selama masa Rasulullah Saw. hingga masa Daulah Utsmaniyah.[]