Penulis: Ria Nurvika Ginting, SH, MH
Polisi menemukan sebuah rumah warga yang diduga dijadikan tempat menggantikan kemasan Beras Bulog menjadi beras bermerek premium di Komplek Pondok Indah, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polisi dan tiga orang telah diamankan terkait kasus ini, yakni yakni pemilik rumah berinisial N (45), HK (29) sebagai supir angkot 38 yang membawa Beras Bulog, dan H (41) yang diduga memberikan Beras Bulog kepada N melalui HK.
Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Madya Yustadi menyampaikan bahwa banyak saksi telah diperiksa untuk mengusut perkara ini, termasuk Pos Indonesia, Dinas Sosial Deli Serdang, Dinas Ketahanan Pangan Deli Serdang, hingga Kementerian terkait. “Beras Bulog ini seharusnya dibagikan kepada masyarkat kurang mampu yang sudah terdaftar. Kami masih mempelajari aturan yang tepat terkait kasus ini, tambahnya.”
Sebelumnya, Kepala Dusun VI Desa Tanjung Anom, Alpan Pandia, menyatakan penggerebekan rumah tersebut berlangsung pada Jumat (12/7/2024). Temuan ini berawal dari keluhan warga yang tidak menerima Beras Bulog. “Menurut data kami, pada awal tahun ini ada 156 Kepala Keluarga (KK) yang menerima Beras Bulog. Tapi dari April hingga Juni, sejumlah warga penerima Bansos mengeluh tidak mendapat Beras Bulog,”kata Alpan saat diwawancarai di kantor Desa Tanjung Anom pada Senin (15/7/2024).
Resah akan hal tersebut, pihaknya mencoba menelusuri apa yang terjadi. Pada hari kejadian, seorang perangkat desa tak sengaja melihat angkutan kota (angkot) nomor 38 membawa sejumlah Beras Bulog melintas. Merasa janggal, perangkat desa tersebut mengikuti angkot hingga tiba di TKP. “Setelah itu, saya dikabari dan kami segera menghubungi TNI dan Polri disini. Kami langsung bergerak ke rumah itu. Saat memeriksa gudang di belakang rumahnya, kami menemukan Beras Bulog yang dibuka dan dimasukkan ke dalam kemasan beras bermerek cap jempol,”ungkap Alpan.
Dari gudang tersebut ditemukan sekitar 48 karung Beras Bulog 10 kilogram dan 30 karung beras cap jempol 10 kilogram. Selain itu, ada ratusan karung Beras Bulog kosong, ratusan karung cap jempol kosong, satu mesin jahit goni, dan lainnya. Saat ini ketiga tersangka diserahkan ke Polsek Pancur Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
Di tengah semakin naiknya harga sejumlah kebutuhan pagan termasuk beras yang mencekik rakyat ternyata ada saja pihak yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini mengapa bisa terjadi?dan mengapa kebijkan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini bahkan satgas pangan pun telah dibentuk namun harga tidak kunjung mereda.
Pengolahan Pangan Ala Kapitalis
Jika kita telaah kembali mengapa saat ini harga beras semakin melambung tinggi dan tak kunjung mereda. Padahal telah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi kekisruhan seputar masalah harga beras ini. Dari menetapkan harga, operasi pasar, pendistribusian beras SPHP, hingga pembagian bantuan sosial berupa beras 10kg per keluarga. Hal ini pun dibarengi dengan adanya kinerja satgas pangan. Namun, kenapa harga tidak kunjung kembali stabil dan terjangkau oleh mayoritas rakyat.
Penyebabnya berpangkal dari sistem politik pengolahan pangan kapitalistik. Dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator dan fasilitator bukan penanggung jawab dan pengurus rakyat. Sementara urusan rakyat diserahkan kepada korporasi-korporasi yang memiliki modal besar. Sehingga korporasi ini dengan sesuka hati dalam mengatur dan mengelola hanya dalam rangka mendapatkan keuntungan semata. Selain itu, lembaga-lembaga teknis negara seperti Bulog hadir ditengah-tengah rakyat tidak sebagai pengurus dan pelayan rakyat tapi sebagai pebisnis. Hal ini dpat kita lihat dari kasus diatas bagaimana bisa Beras Bulog yang seharusnya sampai ke rakyat malah bisa “diolah” lagi oleh beberapa orang yang hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari kesulitan yang di hadapi orang lain saat ini. oknum-oknum seperti ini wajar terjadi dalam sistem kapitalis saat ini karena sistem ini berdiri atas dasar pemisahan agama dari kehidupan (sekuler) yang berstandarkan materi/keuntungan. Sehingga paradigma terhadap segala lini kehidupan akan dipandang dengan paradigma “bisnis”.
Politik Pangan Islam
Sistem Islam merupakan sistem yang sempurna dan paripurna. Sistem yang mengatur seluruh lini kehidupan dengan hukum islam (syariat) yang berasal dari Sang Khaliq. Dalam sistem ekonomi Islam akan diatur mengenai Politik Pangan Islam yang akan mampu menstabilkan harga. Negara akan memiliki kemampuan dalam mengendalikan harga yang ditentukan dengan penguasaannya terkait pasokan. Oleh karena itu, negara wajib hadir mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Pada aspek produksi, negara akan menjamin tersedianya pasokan dengan produksi dalam negeri untuk konsumsi dan cadangan pangan negara. sedangkan pada aspek distribusi, negara akan hadir mengawasi para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga yang wajar. Negara juga melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, praktik tengkulak, kartel apalagi seperti kasus yang terjadi di Desa Tanjung Anom diatas. Kasus tersebut termasuk monopoli sekaligus penipuan. Hal ini akan ditindak tegas oleh negara sesuai sanksi Islam. Pengawasan akan betul-betul serius dilakukan hingga negara akan mengangkat sejumlah Qadhi Hisbah untuk melaksanakannya.
Dengan sistem politik ekonomi Islam, ketahanan pangan akan terwujud karena negara akan berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Dalam Islam, tanggung jawab pengaturan pangan berada sepenuhnya di pundak negara (khalifah). Rasulullah saw. telah menegaskan dalam sabdanya,”Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”(HR Muslim dan Ahmad). Maka dilarang keras menyerahkan urusan pangan kepada korporasi. Dalam hal ini, satu-satunya solusi alternatif yang paling tepat adalah mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang diterapkan secara kaffah dalam sebuah institusi Daulah Khilafah Islamiyah.[]