Oleh: Fitri Lesnawati
Beberapa hari terakhir stok beras di Indonesia mengalami kelangkaan, terlebih lagi beras premium yang di beberapa ritel modern sulit didapat. Kelangkaan tersebut disebabkan masalah suplai karena hasil panen beras di beberapa daerah belum masuk ke pasar. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meninjau ketersediaan beras di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. (15/2/2024) dilansir dari TribunJabar.id.
Miris dinegeri agraria yang seharusnya kebutuhan pangan tidak menjadi masalah, jika pengelolaannya dilakukan dengan tepat. Ada beberapa asumsi yang menyebabkan langkanya beras dipasaran, diantaranya :
Pertama, banyaknya caleg yang memborong sembako untuk serangan fajar. Dikutip dari kompas.com, banyak pedagang menuturkan, berasnya diborong caleg untuk kepentingan kampanye.
Kedua, kenaikan harga dan kelangkaan beras dapat disebabkan karena naiknya biaya transformasi tol atau bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya Kenaikan harga beras yang terus melangit ini sangat berdampak negatif kepada masyarakat. Mahalnya harga beras menyulitkan rakyat, padahal beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Jika harga beras terus meninggi, bencana kelaparan kian niscaya terjadi.
Sejauh ini pemerintah memang sudah mencari solusi. Sayangnya, dari tahun ke tahun, kenaikan sampai kelangkaan beras terus terjadi, apalagi setiap akan menghadapi bulan suci Ramadan, semua bahan pokok bisa naik bersamaan. Masalah ini sejatinya memperlihatkan kelemahan negara dalam kedaulatan pangan.
Dalam sistem kapitalisme negara hanya berperan sebagai regulator, yaitu menjalankan regulasi dari para korporasi. Sedangkan rakyat hanya menjadi korban dari regulasi tersebut. Sistem ekonomi kapitalisme dengan paham kebebasan dan mekanisme pasar bebas meniscayakan munculnya korporasi-korporasi raksasa yang bisa mengakses modal sangat besar. Mereka bisa menguasai seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga importasi. Model korporatisasi seperti ini akhirnya mampu mengambil kendali terhadap pasokan pangan, serta mengendalikan harga pasar.
Islam memandang, tugas seorang pemimpin adalah mengurusi urusan umat atau masyarakat termasuk dalam hal pangan. Islam mewajibkan seorang pemimpin negara menyediakan, bahkan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Beberapa hal yang akan dilakukan kepala negara untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan, salah satunya beras, Pertama negara akan memaksimalkan seluruh lahan pertanian atau sawah tergarap dengan maksimal dengan cara menghidupkan lahan yang mati.
Kedua, negara akan berusaha untuk menghidupkan lahan pertanian, ketiga, negara akan mendukung para petani untuk mengelola lahan pertaniannya, seperti menyediakan alat, pupuk, dan sarana pertanian dengan mudah dan murah.
Negara juga memastikan infrastruktur publik tersedia merata, mulai dari irigasi pertanian, jalan, gudang penyimpanan, dan lainnya. Inilah gambaran pengurusan kepala negara dalam islam terhadap rakyatnya. Akan tetapi, kepala negara yang seperti ini tidak akan ada tanpa adanya institusi negara Islam.
Wallahu'alam bishshawwab.