Oleh: Daniaty Agnia
JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah rumah sakit menyiapkan ruangan khusus untuk mengantisipasi calon legislatif (caleg) yang mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilihan legistlatif (Pileg) di Pemilu 2024. Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung Jawa Barat, misalnya, salah satu rumah sakit yang menyiapkan ruangan khusus untuk caleg yang mengalami gangguan mental.
Tidak hanya itu, pihak Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata juga menyiapkan dokter spesialis jiwa dan bagi calon legislatif yang stres usai mengikuti kontestasi Pemilu 2024. "Kita sebenarnya sudah memiliki dokter spesialis penyakit jiwa, jadi untuk kegiatan pasien-pasien yang kasus ringan itu bisa dilakukan dengan rawat jalan. Rencananya ada 10 ruangan VIP untuk persiapan Pemilu," kata Irfan Agusta, Wadir Pelayanan RSUD Oto Iskandar Dinata dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (24/11/2023).
Sejumlah Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa bersiap menangani caleg depresi akibat gagal terpilih. Persiapan ini sebagai antisipasi berdasarkan pengalaman pemilu pemilu sebelumnya. Fenomena ini membuktikan bahwa pemilu dalam sistem hari ini rawan mengakibatkan gangguan mental.
Pemilu hari ini berbayar tinggi sehingga pasti membutuhkan perjuangan dengan mengerahkan segala macam cara untuk meraih kemenangan. Sejatinya pesta demokrasi ini hanya alat ilegitiminasi untuk mengukuhkan kekuasaan para oligarki. Rakyat seolah-olah ikut andil dalam memutuskan penguasa, padahal semua telah diatur sedemikian rupa agar pemenang adalah mereka yang tunduk pada pengusaha.
Di sisi lain hari ini jabatan menjadi impian, karena dianggap dapat menaikkan harga diri/prestasi, juga jalan untuk mendapatkan keuntungan materi dan kemudahan/fasilitas lainnya. Kekuatan mental seseorang akan menentukan sikap seseorang terhadap hasil pemilihan. Faktanya, pendidikan hari ini gagal membentuk individu berkepribadian kuat terbukti meningkatnya kasus gangguan mental di masyarakat.
Ironis untuk saat ini mayoritas caleg bertujuan kekuasaan dan materi, enggak sama sekali untuk menjadi representasi rakyatnya, yang diterapkan hanya seputar pada kemaslahatan oligarki, dapat kita lihat sejumlah undang-undang lebih pro kepada oligarki dan ditetapkan di tengah persoalan penolakan rakyat banyak. Presiden, parlemen siapapun kesejahteraan rakyat tidak akan pernah terjamin dan keadilan tidak akan pernah dirasakan oleh rakyat itulah sistem kapitalis demokrasi.
Berbeda dengan sistem Islam. Islam memandang kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang akan di mintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah taala dan harus dijalankan sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bagi pemimpin yang tidak menjalankan amanah tersebut balasannya adalah neraka. sebagaimana sabda Rasulullah Saw " Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat niscaya Allah mengharamkan surga atasnya". ( HR Muslim)
Para kandidat dalam pemerintahan Islam adalah mereka yang taat kepada Allah Swt, dan tujuan meraih jabatannya semata untuk mencari ridha-Nya. Pengaruh terhadap mentalnya sebab dia yakin bahwa apapun yang terjadi pada dirinya adalah yang terbaik baginya.
Sesungguhnya fenomena caleg stres akibat kalah di kontestasi hanya ada dalam masyarakat sekuler, yang menjauhkan aturan Allah Swt. Pemilu dalam demokrasi tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali keburukan oleh karenanya kembali kepada sistem politik Islam adalah sesuatu yang urgent dilakukan agar kehidupan umat manusia bisa kembali mulia. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]