Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice)
PT Gudang Garam Tbk (GGRM) masuk ke bisnis pengelolaan jalan tol dengan mendirikan anak usaha baru yakni PT Surya Kertaagung Toll (SKT). Usut punya usut, Gudang Garam berencana membangun Tol Kediri-Tulungagung.
Rencana tersebut terungkap dari Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit. Ia mengutip data dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220331095723-4-327528/ngeri-selatan-jawa-mulai-dibelah-bermunculan-tol-baru
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan proyek pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung akan dimulai pada akhir tahun ini seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Kuartal IV 2023. Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan, saat ini jalan tol yang akan menghubungkan Bandara Dhoho itu sudah dilelang dan sedang dalam proses penetapan pemenang.
Adapun Tol Kediri-Tulungangung yang memiliki panjang 44,51 kilometer ini diprakarsai oleh PT Gudang Garam Tbk dengan nilai investasi sebesar Rp 10,25 triliun.
https://money.kompas.com/read/2023/11/17/063000326/tol-kediri-tulungagung-penghubung-bandara-dhoho-dibangun-akhir-2023.
Pembebasan Lahan Tol Menuai Protes Warga
Puluhan warga Tulungagung menolak nilai ganti rugi tanah yang akan digunakan jalan tol Kediri-Tulungagung. Harga yang ditetapkan oleh tim pembebasan lahan dinilai terlalu murah.
Sementara itu dari pantauan detikjatim, pertemuan antara warga dengan tim pengadaan yang dihadiri BPN, PUPR dan petugas appraisal berlangsung alot. Warga tetap ngotot untuk agar harga dinaikkan. Penaksiran harga tanah dinilai tidak fair dan tidak mempertimbangkan produktivitas lahan persawahan yang akan dibebaskan.
Musyawarah yang digelar di kantor Kelurahan Panggungrejo tersebut akhirnya tak menemukan titik temu. Tim pengadaan tanah juga bersikukuh jika taksiran harga yang dilakukan tim appraisal telah final.
"Nilai (tanah) sudah final," kata Kepala BPN Tulungagung, Ferry Saragih.
Masyarakat yang tidak setuju dengan nilai harga tanah tersebut dipersilakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika putusan pengadilan memenangkan gugatan warga, maka akan digunakan untuk dasar melakukan taksiran ulang.
https://www.detik.com/jatim/berita/d-7011900/warga-terdampak-tol-tulungagung-protes-tolak-tanahnya-dibeli-terlalu-murah.
Sementara itu menurut sumber yang terpercaya, warga Kediri yang terdampak tol pun belum deal untuk masalah jumlah ganti rugi lahan. Masyarakat yang diwakili kepala desa masih terus melakukan mediasi.
Analisa
Pembangunan jalan tol ini memang sebagai fasilitas untuk melancarkan operasional Bandara Dhoho. Termasuk nanti rencananya tol Kediri - Tulungagung ini akan tembus dengan Tol Kepanjen - Blitar. Adapun rencana jangka panjang akan menghubungkan jalur di Lintas Selatan tembus ke Jogjakarta.
Memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian wilayah Selatan Pulau Jawa. Namun apakah benar demikian? Mengingat tidak semua warga bisa menikmati kelancaran transportasi melalui jalan tol.
Permasalahan pembebasan lahan pun menjadi semakin rumit. Tentu saja warga yang terdampak yang akan menjadi korbannya jika harga ganti rugi di bawah harga pasar. Jika mereka harus pindah, bukankah hasil dari ganti rugi tidak bisa untuk membeli lahan atau rumah lagi? Terus apa bentuk tanggungjawab pemerintah atas hal ini?