Oleh : Irawati Tri Kurnia
(Aktivis Muslimah)
Setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Indonesia. Tahun ini adalah peringatan HKN ke-59 dengan mengusung tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju.” (www.health.detik.com, Sabtu 11 November 2023) (1).
Transformasi yang dimaksud adalah pemanfaatan ekosistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia (www jpnn.com, Minggu 12 November 2022) (2).
Peningkatan layanan kesehatan memang dibutuhkan. Terlebih pada faktanya masalah kesehatan di negeri ini begitu rumit dan kompleks. Seperti kurangnya SDM medis yang berkualitas, tingginya stunting karena kemiskinan, mahalnya layanan kesehatan, dan jauhnya kualitas layanan dari harapan; dalihnya karena keterbatasan dana (www.liputan6.com, Minggu 12 November 2023) (3). Ini berakar dari paradigma layanan kesehatan ala kapitalisme yang telah mengakar kuat, bahwa bidang kesehatan bisa sebagai sasaran investasi sehingga keberadaannya bisa dikomersilkan alias layanannya bisa dijual demi keuntungan swasta atau negara. Melalui General Agreement on Tariffs and Trade WTO, sektor kesehatan merupakan salah satu dari 12 sektor untuk investasi. Sehingga dampaknya layanan kesehatan menjadi sektor komersil sebagai ladang bisnis.
Ini terlihat dari pernyataan Direktur Medis Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Dr. Lia Gardenia Partakusuma. Beliau menjelaskan pemanfaatan ekosistem digital dapat meningkatkan inovasi bisnis dan daya saing di bidang kesehatan. Menurutnya, ekosistem digital sektor kesehatan mengacu pada jaringan teknologi, perangkat, dan pemangku kepentingan yang saling terhubung dan bekerja sama menyediakan layanan perawatan kesehatan yang komprehensif dan tanpa batas. Maka proyeksi pelayanan kesehatan akan semakin mahal dan tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Kesehatan yang seharusnya disediakan sebagai jaminan sosial, malah disediakan dengan prinsip untung dan rugi oleh sistem kapitalisme.
Berbeda dengan prinsip layanan kesehatan dalam Khilafah. Khilafah sebagai institusi penerap Syariah kaffah, akan menerapkan sistem kesehatan sesuai prinsip Syariah. Hal ini menjamin akan keberkahannya karena aturanNya dari Allah Sang Pencipta yang Maha Adil, sehingga otomatis ada prinsip keadilan di dalamnya; alias garansi kesehatan berkualitas dan gratis untuk semua kalangan masyarakat.
Prinsip kesehatan dalam Islam adalah jaminan sosial publik. Sebab pada faktanya setiap manusia membutuhkan layanan kesehatan, sementara layanan kesehatan memerlukan biaya yang besar, para ahli dan teknologi canggih. Oleh karenanya Khilafah menetapkan layanan kesehatan mulai dari pengadaannya, fasilitas, sampai hal teknis; semuanya diselenggarakan oleh negara. Dengan demikian pembangunan berbagai rumah sakit, klinik, apotik, laboratorium, lembaga litbang kesehatan, dan berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya, akan menjadi tanggung jawab Khilafah.
Khilafah pun wajib menyelenggarakan institusi yang menghasilkan tenaga medis berkualitas, seperti sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya. Prinsip ini dibangun berdasarkan hadis dan af’al (perbuatan) Rasulullah saw ketika mengurusi urusan kesehatan umatnya. Rasulullah saw bersabda:
“Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya, aman jiwanya, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya.” (HR. Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, Ibn Majah dan Tirmidzi).
Secara af’al (perbuatan), Rasulullah pernah mengurusi masalah kesehatan masyarakatnya. Saat itu ada delapan orang dari Urainah datang ke Madinah dan menjadi mualaf. Kemudian mereka menderita gangguan limpa. Rasulullah saw memerintahkan delapan orang ini dirawat di Dzi Jidr arah Quba. Tempat itu merupakan kawasan penggembalaan ternak unta-unta milik Baitul Maal. Orang-orang Urainah dirawat di tempat tersebut. Mereka meminum susu-susu unta hingga pulih dan sehat kembali. Selain itu Rasulullah saw mendapat hadiah seorang dokter dari Raja Mesir, Muqauqis. Dokter tersebut kemudian dijadikan sebagai dokter yang melayani seluruh kaum muslimin secara gratis.
Af’al Rasulullah saw yang demikian bukan hanya karena kebaikan secara personal, namun bentuk tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan Negara Islam. Perbuatan ini pun dilanjutkan oleh Khalifah setelah Rasulullah.
Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari Baitul Maal. Pada masa Khilafah Umayyah, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita lepra dan kebutaan. Semua tenaga medis digaji dari Baitul Maal. Bahkan totalitas layanan kesehatan yang diberikan Khilafah kepada warga negaranya, diakui oleh seorang orientalis Barat Will Durant dalam bukunya “The Story of Civilization”. Beliau mengatakan:
“Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar, tidak pernah padam selama 267 tahun.”
Maka jelas, layanan kesehatan dalam Islam merupakan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya. Semua tanggung jawab tersebut mudah dilakukan Khilafah, karena Khilafah memiliki sumber dana yang kokoh; yaitu berasal dari Baitul Maal pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum. Sehingga layanan kesehatan bisa didapatkan secara gratis oleh semua warga Khilafah, baik muslim maupun kafir dzimmi, kaya atau miskin, muda atau tua.
Wallahu’alam Bishshawab
Catatan Kaki :
(1) https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7031210/hari-kesehatan-nasional-2023-sejarah-tema-peringatan-dan-logo
(2) https://www.jpnn.com/news/hari-kesehatan-nasional-2023-holding-rs-bumn-lakukan-transformasi-ekosistem-digital
(3) https://www.liputan6.com/bisnis/read/5451241/peringati-hari-kesehatan-nasional-sri-mulyani-ingatkan-pentingnya-memiliki-arsitektur-kesehatan-hadapi-pandemi