Oleh : Ummu Haikal
Memasuki musim kemarau, warga semakin sulit memperoleh air bersih. Beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih, salah satunya di Pangasinan RT 1 RW 13, Dusun Girimulya, Desa Binangun, Kota Banjar, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun warga di sana kesulitan memperoleh air bersih.
Kondisi air sumur milik warga tidak bisa dikonsumsi karena asin. Pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pun tidak ada. Sebenarnya sudah ada bantuan dari pemerintah berupa sumur bor sedalam 100 meter, tetapi air yang dihasilkan tetap asin dan kotor. Kini warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar atau membeli air bersih. (TVOne News, 7-8-2023).
Sebenarnya, ada solusi bagi permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat jalur pasokan air dari PDAM Tirta Anom atau memasang mesin penyuling air bersih di sumur warga. Namun, hingga kini solusi tersebut belum dijalankan oleh pemerintah daerah setempat.
Kondisi ini semakin menambah berat beban masyarakat, selain mereka harus memenuhi kebutuhan harian yang harganya semakin melambung naik, kini warga pun harus merogoh lebih dalam lagi kantongnya untuk mebeli air bersih.
Kekurangan air bersih juga terjadi di Kabupaten Bogor. Per 14 Agustus 2023, sebanyak 53.103 warga dari 33 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. (Radar Bogor, 14-8-2023). Sudah sejak awal Agustus 2023 warga Desa Wening Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dilanda krisis air. Selama ini warga hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu kemarau datang, krisis air pun terjadi. Kondisi ini terjadi setiap tahun.
Kondisi serupa terjadi di RT 03 RW 04, Dusun Kebontaman, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar 800 warga kesulitan memperoleh air bersih. (Republika.com) 11-8-2023). Sementara itu, di Kabupaten Blora sebanyak 124 desa mengalami kelangkaan air bersih.
Kekeringan di berbagai daerah ini terjadi akibat musim kemarau yang sudah berlangsung sejak Maret dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2023. Fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan pada 2020, 2021, dan 2022. Curah hujan pun sangat rendah.
Krisis air telah berdampak serius. Berdasarkan data Bappenas, 31% kematian anak di Indonesia disebabkan diare dan waterborne diseases. Data tersebut juga mengkonfirmasi bahwa terdapat 80 juta orang di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap air bersih.
Salah satu penyebab krisis air ini adalah tata kelola yang liberal. Air diposisikan sebagai komoditas ekonomi sehingga boleh dikomersialkan. Tata kelola air diprivatisasi sehingga membolehkan perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air. Korporasi-korporasi bermodal besar tersebut bisa membeli teknologi yang canggih sehingga bisa menyedot air tanah jauh ke dalam bumi.
Di sisi lain, negara juga membiarkan deforestasi terjadi secara masif hingga merusak sumber air. Perusahaan-perusahaan pemilik HPH leluasa menggunduli hutan hingga merusak ekosistem, padahal ketersediaan air tergantung pada terjaganya ekosistem tersebut.
Kondisi krisis air akan bisa diselesaikan dalam sistem Khilafah Islamiyah. Karena khilafah akan menggunakan perspektif Islam dalam memposisikan air, bukan seperti perspektif kapitalisme baik dari sisi kepemilikannya, pengelolaannya maupun distribusinya. Oleh karenanya, tidak boleh kapitalisasi air demi memperoleh keuntungan.
Dalam Islam, air diposisikan sebagai kebutuhan publik sehingga menjadi milik umum. Konsekuensinya, tidak boleh ada pihak swasta yang menguasai sumber air hingga level menyulitkan rakyat untuk mengakses air bersih. Individu dilarang menggunakan teknologi pengeboran yang menjadikan sumur-sumur warga di sekitarnya mati.
Demikianlah, negara bersistemkan Islam akan melakukan berbagai cara yang efektif demi menyediakan air bersih dan layak dikonsumsi bagi rakyat. Hal ini sebagai wujud pengurusan (ri'ayah) negara pada rakyatnya. Wallahu a'lam bish shawwab.[]