Oleh: Retno Kurniawati (Analisis Muslimah Voice)
Warga Kota/Kabupaten Kediri mengeluh sulitnya mendapatkan elpiji 3 Kg. Beberapa minggu terakhir ini tabung elpiji melon menghilang di toko eceran. Salah seorang warga Laminah, mengaku sudah beberapa hari ini sulit mendapatkan gas elpiji 3 Kg. Dia harus berkeliling untuk mendapatkan stok elpiji ini."Saya sudah berkeliling di sejumlah toko eceran dekat rumah, tetapi stoknya kosong," ujar Laminah, pada Senin (24/7/2023) Jatimnow.com.
Gas LPG atau Liquefied Petroleum Gas adalah salah satu bahan bakar yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Gas ini banyak digunakan di rumah tangga untuk memasak dan juga dalam industri makanan, seperti warung makan dan restoran kecil. Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan Gas LPG telah menjadi masalah serius di Kediri.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kelangkaan ini. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan yang memadai. Kediri menjadi berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan bertambahnya bisnis di sektor makanan dan rumah tangga yang membutuhkan LPG. Penyediaan pasokan oleh pemerintah dan perusahaan distribusi tidak dapat memenuhi lonjakan permintaan yang cepat ini.
Selain itu, terdapat masalah dalam distribusi LPG di Kediri. Jaringan distribusi yang sudah ada sering mengalami kendala, seperti kendaraan pengangkut yang tidak mencukupi dan infrastruktur jalan yang rusak. Hal ini berdampak pada keterlambatan dan ketidakpastian dalam pengiriman. Para pedagang dan konsumen seringkali harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan sebotol tabung gas.
Kondisi ini juga dapat diperburuk oleh adanya praktik penimbunan dan penjualan di pasar gelap. Sebagian orang memanfaatkan situasi kelangkaan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menimbun LPG dan menjualnya di harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan semakin terbatasnya pasokan yang ada.
Seharusnya dalam hal ini, posisi penguasa/negara adalah sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Maka pos pemasukan dan pengeluaran dari sumber kepemilikan umum ini menempati pos tersendiri di Baitul Mal. Semuanya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat/rakyat. Islam melarang tegas negara, ataupun individu untuk menswastanisasi harta milik umum (rakyat) tersebut, apalagi hingga dikelola oleh swasta/individu.
Namun hari ini dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, sumber daya alam termasuk migas telah diswastanisasi . Tambang milik umum seperti minyak, gas, emas, dan tambang lainnya telah banyak di privatisasi oleh individu maupun perusahaan. Hal ini akhirnya berdampak pada sulitnya rakyat mendapatkan haknya kecuali harus berbayar mahal. Apalagi dengan kelangkaan LPG saat ini harga terus naik sehingga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Dalam Islam, negara berkewajiban mengelola harta milik umum seperti air, tambang, dan lain sebagainya. Hasilnya dikembalikan demi kesejahteraan rakyatnya. Padahal gas kepemilikannya termasuk kepemilikan umum yang seharusnya pengelolaannya diatur sedemikian rupa oleh negara agar kesejahteraan rakyat terjamin dan pendistribusian dapat merata.[]