Oleh: Ghaziyah Zaahirah (Anggota Komunitas Muslimah Cinta Qur’an)
Berbicara kemismkinan adalah berbicara tentang PR lama yang masih belum selesai sampai hari ini. Belum lama ini misalnya, lagi-lagi berita miris sekaligus lucu muncul baru-baru ini. Menteri Kemenpan-RB Abdullah Azar Anas, dilansir dari nasional.kompas.com, beliau menyampaikan bahwa anggaran penanganan kemiskinan yang hampir mencapai Rp 500 triliun justru tak terserap ke rakyat miskin. Anggaran itu, kata dia, justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemiskinan, antara lain studi banding dan rapat di hotel.
Nampak sekali bagaimana pemerintah hari ini pada dasarnya tidak serius dengan masalah ini. Menurut data BPS. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang (dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022). Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen).
Walaupun angka dan data menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan namun nyatanya berbeda sekali dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penduduk dengan pengeluaran lebih banyak dari angka tersebut, misalnya Rp600.000 per bulan, sudah tidak dikategorikan miskin lagi. Padahal, di tengah biaya kebutuhan pokok yang serba mahal angka sekecil itu tidak mungkin bisa menutup biaya hidup normal bagi orang per orang.
Kenyataan yang ada justru sangat memprihatinkan, masih banyak masyarakat yang hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan pokok saja susah. Hal ini juga berbanding lurus dengan munculnya problem ditengah masyarakat yang semakin menjamur. Semisal perampokan, pencurian, begal, pembunuhan, perceraian dan masalah lainnya yang disebabkan oleh sempitnya ekonomi masyarakat. Mereka rela mengambil jalan pintas demi memembuhi kebutuhan hidup.
Namun, didalam sistem Kapitalisme-Sekuler hal ini tidaklah mengherankan. Penguasa seperti tidak serius dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Mereka justru disibukkan dengan hal-hal yang tidak bersifat urgen. Solusi yang diberikan pun tidak solutif dan mengakar. Hanya bersifat formalitas sebagai pelepas tanya. Semestinya harus dipahami bahwa masalah kemiskinan bukanlah masalah tunggal, seperti persoalan budaya, mental, atau ketepatan program. Bukan pula masalah personal, lokal, regional, atau nasional. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang berakar dari penerapan sistem politik ekonomi yang asasnya rusak sehingga memproduksi berbagai kerusakan.
Satu-satunya cara keluar dari permasalahan ini adalah melakukan koreksi total atas sistem yang ada dan mengubahnya dengan sistem yang berbeda. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam yang tegak di atas asas akidah dan standar halal haram.
Sistem Islam dalam menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi semua orang bukan sekadar teori atau wacana mengawang-awang. Belasan abad lamanya sistem ini tegak dan melahirkan masyarakat dengan level kesejahteraan yang tiada bandingan.
Politik ekonomi Islam dengan ruhiyah yang mendasarinya, mewajibkan negara atau penguasa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya orang per orang. Negara dengan segala modal kekayaan yang ada dan ditetapkan syarak tadi, wajib menciptakan situasi yang kondusif bagi setiap laki-laki untuk bekerja hingga dia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Negara juga akan menjamin kehidupan rakyat yang lemah, sekaligus menjamin kebutuhan kolektif, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dari pengelolaan harta kekayaan milik mereka. Maka sudah saatnya kita kembali kepada Sistem Islam, Solusi tuntas yang mengakar. Wallahu’alam.