Oleh: Ummu Hayfa
Wacana investasi lahan di Ibu Kota Negara (IKN) mencuat baru-baru ini, investor diiming imingi masa hak guna lahan yang panjang hingga lebih 100 tahun. Pemerintah sudah membuka peluang pemberian kepemilikan hak guna dalam waktu lama agar para investor tertarik menanamkan modalnya di ibukota anyar. (Tempo.co, 5/12/2022).
Proyek IKN menjadi proyek yang terus di kejar walaupun ditengah kondisi ekonomi yang sedang lesu hampir seluruh dunia. Bahkan menjadi target agar selesai 2024. Total biaya yang mencapai 466 triliun, menjadi proyek terbesar di negeri ini. Sayangnya bila nominal sebesar itu digunakan untuk pembangunan lainnya yang lebih urgen tentu akan banyak yang mendapatkan manfaat, misal rumah sakit, bisa membangun ribuan rumah sakit bahkan sekolah.
Proyek IKN juga sebenarnya bukan merupakan kebutuhan yang mendesak, karena Jakarta yang saat ini menjadi Ibukota negara masih mampu menjadi penopang aktifitas pemerintahan. Bahkan roda perekonomian dan bisnis masih berpusat di jakarta. Seolah-olah pemerintah menjadikan proyek ini adalah proyek yang harus segera di realisasikan. Bukan hal yang mudah ditengah keterpurukan ekonomi global mendapatkan dana yang sangat besar untuk proyek tersebut. Apalagi akan menyedot 20 persen dari APBN.
/Peluang bagi Kepentingan Oligarki/
Ketidakberdayaan negeri ini untuk membiayai proyek tersebut memberikan sinyal kuat bahwa proyek tersebut akan menjadi peluang para investor-investor asing, terlebih aturan investasi yang memanjakan mereka, memberikan harapan besar bagi para oligarki. 180 tahun hak guna lahan bukan waktu yang singkat. Dan itu menjadi syarat jika investor mau menginvestasikan dananya untuk lahan IKN. Hal ini akan membahayakan kedaulatan negeri ini. Ketika dibiarkan para investor itu menikmati hak guna lahan yang sangat lama, maka kesempatan yang besar pula bagi mereka untuk mengeruk sebesar-besarnya kekayaan alam di wilayah tersebut, terlebih lagi lahan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan.
Bisa terbayang bagaimana sistem pemerintahan yang ada nanti mau tidak mau harus tunduk kepada para investor lahan tersebut yang notabene adalah para oligarki. Maka akan membuat pemerintahan ini semakin jauh dari rakyatnya, sebaliknya semakin dekat kepada para pemegang kuasa lahan tersebut.
/Sistem Islam memiliki skala Prioritas/
Dalam sistem ekonomi Islam mengatur negara agar mampu mencukupi kebutuhan tiap individu. Asas ini yang menjadi dasar negara menempatkan prioritas kebutuhan rakyat adalah yang utama. Maka di tengah kondisi ekonomi yang sulit, sistem Islam akan mendorong agar masyarakat bisa tercukupi kebutuhannya. Bahkan Kholifah umar bin Khattab pernah tidak menghukum rakyat yang mengambil kebutuhan pangan dari baitul mal ketika dalam kondisi paceklik. Walhasil riayah suunil ummah menjadi yang utama bahkan setiap proyek negara yang dijalankan harus memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kondisi seperti ini hanya bisa dicapai bila sistem Islam dalam naungan Daulah Islam benar-benar diterapkan. Wallahualam