Oleh : Ayu Nailah (Aktivis Pemuda)
2022, tahun pemulihan dan bangkit bersama kembali, target menata dunia setelah terpaan badai virus mematikan berlangsung. Proyek pembangunan Negeri yang sempat berhenti sejak pandemi mulai berlanjut kembali untuk segera menuntaskan.
Namun, ada resah yang memilukan pada Negeri tercinta. Sebut saja salah satu proyek besar pembangunan Negeri ini yaitu proyek pembangunan kereta api cepat yang sempat terhenti sejenak sejak pandemi di tahun 2021, dan mulai berlanjut kembali pada pertengahan tahun 2022, sekaligus akan diprediksikan selesai tahun 2023.
Kabar terbaru bahwa pembangunan proyek ini terhambat kembali sebab adanya pembengkakan biaya ( _cost overrun_ ) yang saat ini menunggu suntikan dana dari pemerintah cair. Yaitu, berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun yang diusulkan bersumber dari PMN kepada KAI. Sedangkan Rp 2,14 triliun bersumber dari ekuitas pihak China yang memiliki porsi 40%. Nyatanya, keterbatasan keuangan dari sponsor Indonesia. Sehingga, telah tercapai kesepakatan dengan pihak China National _Development and Reform Commission_ (NDRC) supaya struktur pendanaan cost overrun dilakukan dengan skema 25% ekuitas, dalam hal ini konsorsium Indonesia-China. Dan, 75% dari pinjaman. (CNBC Indonesia, 17/11/2022)
Dan fakta yang mencengangkan yang dilansir oleh (CNBC Indonesia, 28/06/2022) mengatakan bahwa china sudah lama memberikan bantuan berupa hutang pada Negara lain terutama berupa kerjasama proyek infrastruktur dengan skema Belt and Road Initiative (BRI).
Ditelisik dari fakta diatas dapat dianalisis bahwa:
Pertama, pembangunan proyek kereta cepat ini merupakan proyek besar yang dicanangkan oleh Indonesia bersama negara China. Dari hubungan kerjasama ini menitikberatkan persentase terbesar biaya 61% ditanggung Indonesia dan sisanya ditanggung china.
Kedua, pembangunan proyek ini mengalami pembengkakan dana ( _cost overrun_ ), dan yang mengkhawatirkan Indonesia memiliki keterbatasan keuangan untuk mendanai pembangunan proyek ini.
Ketiga, solusi atas keterbatasan keuangan Indonesia ini dengan pengadaan pinjaman sebesar 75% lebih besar dari besar ekuitas 25%
Realitas yang miris dan mencengangkan mengetahui betapa berat beban yang ditanggung Negeri tanah surga ini, bagaimana tidak? Dengan adanya proyek besar yang semestinya merupakan proyek unggulan dan fasilitas berkemajuan di zaman ini. Namun, terhambat dan sedihnya akan menanam bibit keresahan berkepanjangan yang sudah tentu akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu berupa "pinjaman" yang sudah tentu pasti akan menambah beban tanggung jawab "harta berupa hutang" bagi rakyat di masa depan, innalillah.
Permata akan berbeda jauh dengan batu kali, akan tetapi akan tidak tampak jika mereka ditutup oleh bungkus yang menipu. Solusi "pinjaman/berhutang" sebagai dalam konsep ekonomi hutang termasuk dalam harta Negara, sehingga ketika merujuk pada konsep tersebut sebuah Negara tidak akan takut untuk menambah harta meski berupa "hutang". Sederhananya esensi hutang tersebut bukanlah harta yang sesungguhnya dimiliki, namun di sistem kapitalisme saat ini seakan menjadi hal yang wajar karena mengatasnamakan kerjasama dan membantu Negara berkembang akan memberikan peluang Negara yg memberikan hutang mampu ikut berkuasa dalam pemilikan harta kekayaan Negeri termasuk Sumber Daya Alamnya.
Mutiara berbeda dengan batu kali, sama halnya sistem Islam yang memiliki tata aturan sempurna paripurna yang mengatur segala pengaturan kehidupan ini, dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan dari bangun keluarga hingga bangun Negara. Didalam kepemimpin ekonomi Islam teramat jelas pembagian harta yang dimiliki oleh Negara dan kepemilikan pribadi. Semuanya jelas, dan terdapat efek kesejahteraan bagi seluruh lapisan rakyat, tak sekedar didapat oleh kaum elit dalam negeri atau luar negeri yang memprivatisasi. Dan semuanya itu tersistem dalam suasana keimanan dalam satu kesatuan masyarakat bernegara berbasis sistem Islam. Wallahu a'lam bi showab.[]