Oleh: Tika Kartika
(Aktivis Muslimah)
Lagi dan lagi, nalar publik dibuat tak berkutik dengan adanya kabar penangkapan seorang Jenderal serupa dengan kasus yang masih hangat diperbincangkan, yakni kasus narkoba. Melansir liputan6.com Jakarta (16/10/2022), Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa diciduk oleh Polri atas dugaan kasus penjual barang bukti narkoba. Kasus ini sangat terbalik dengan pidatonya kepada jajaran anggotanya tentang perintah agar tidak ada yang bermain-main dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota polisi demi materi.
“Sebagai pimpinan, saya berpesan sekaligus meneruskan pesan pak Kapolri. Berhati-hatilah saudara dalam melakukan tugas, jangan gegabah, jangan pamrih, kalau ingin kaya jangan jadi polisi,” kata Teddy seperti dikutip dari rekaman video, Minggu (16/10/2022).
Kenikmatan sesaat berujung petaka, seperti itulah kira-kira gambaran kasus yang menimpa Pak Kapolda. Irjen Teddy Minahasa tergiur nyabu dan Jual sabu-sabu ke Mami Linda. Kini Teddy terancam bakal meringkuk di jeruji besi karena ulahnya tersebut.
Dari dulu hingga sekarang narkoba dan judi merajalela di tengah masyarakat. Peredarannya seperti asap yang mengepul, sehingga sulit untuk menangkap apalagi membuktikan siapa sang pengedar. Dampak di tengah masyarakat pun sudah sangat buruk dan mengancam generasi muda sebagai penerus estapet kepemimpinan bangsa.
Dengan adanya kasus berulang dari institusi penegak hukum yang justru memanfaatkan kewenangannya, upaya pemberantasan narkoba sepertinya masih jauh dari harapan. Mereka sebagai badan penegak hukum ternyata malah menyalahgunakan jabatan dan bermain-main dengan hukum.
Harusnya sebagai aparat menjadi garda terdepan menjaga kondisi masyarakat dari ancaman kejahatan yang mengancam warganya. Tidak memberikan celah sedikit pun serta menindak para pelaku kejahatan termasuk kejahatan peredaran narkoba. Hukum ditegakkan seadil-adilnya, sehingga akan tercipta ketenangan di tengah masyarakat.
Menyikapi persoalan yang kini menimpa jajaran institusi Polri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh pejabat utama Polri serta jajaran Kapolda dan Kapolres di Istana Negara, Jumat (14/10). Dalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan daftar persoalan yang harus dibenahi oleh Polri.
1. Gaya Hidup
Jokowi mengatakan semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus memahami keadaan saat ini dan memiliki sense of crisis yang sama. Ia mewanti-wanti anggota Polri untuk berhati-hati dengan masalah gaya hidup ataulifestyle.
2.Tindakan Sewenang-wenangan.
3. Pelayanan Masyarakat
Jokowi meminta, semua kapolda, kapolres, pejabat utama Polri mengingatkan anggota hal yang terkait dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, pelayanan masyarakat harus cepat, serta memberikan rasa aman dan nyaman.
4. Soliditas
Jokowi bilang, soliditas di internal Polri harus ditunjukkan, mengingat saat ini sudah masuk tahun politik. Selain itu, soliditas Polri dan TNI juga harus dilakukan demi mengurangi tensi politik ke depan, CNN Indonesia(16/10/2022).
Namun demikian, 4 poin pembenahan di atas akan sulit terwujud. Mengingat sistem sekularisme memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan manfaat sebagai nilai kebahagiaan bagi penganutnya. Dalam kapitalisme, meraih materi sebanyak yang diinginkan tanpa mengindahkan halal haram adalah kebolehan. Karena yang menjadi dasarnya adalah asas kebebasan.
Berbeda dengan Islam. Dalam sistem Islam, jabatan adalah amanah. Seorang penegak hukum atau polisi dalam Islam disebut juga dengan syurtah. Syurtah sendiri memiliki peran besar dalam menjaga keamanan dan penegakkan aturan di dalam negeri. Maka Dengan adanya syurtah tanggung jawab dalam pemberantasan tindak kejahatan dapat dilakukan dengan maksimal.
Dan itu bisa terwujud jika negara menerapkan aturan Islam di setiap aspek kehidupan. Pemberantasan secara tuntas semua tindak kejahatan akan terealisasi jika para pemangku kebijakan memiliki ketaatan dan keimanan yang kuat. Karena setiap amanah jabatan dijadikan untuk pelayanan kepada umat, bukan meraih materi serta untuk mencapai kepuasan hidup semata.
Wallahu'alam bisshawwab.