Oleh Triani Agustina
Hidup rakyat makin hari kian susah ketika terus menghadapi berbagai kenaikan harga, dimulai dari naiknya harga BBM hingga sembako juga bahkan ada rencana kenaikan tarif tol. Kenaikan tarif tol pada bulan ini sungguh sangat tidak masuk akal terlebih pada musim hujan, tol sering tidak berfungsi karena adanya banjir. Berdasarkan pengalaman selama ini, rakyat pesimis akan adanya ‘bantuan’ negara agar dapat hidup layak. Oleh karena itu masih sering demo dilakukan, meskipun demo tak mampu mengubah kebijakan negara. Negara justru mengikuti nasehat IMF yang mengharuskan penghapusan subsidi.
Belum lagi kebutuhan mendasar manusia berupa sandang pangan papan tidak luput dari ancaman krisis kenaikan harga, khususnya dibidang pangan. Seperti yang diberitakan oleh newssetup.kontan.co.id bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan, bahwa ancaman krisis pangan kian nyata di 2023. Hal tersebut turut dibahas dalam pertemuan para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G-20 di forum Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting (JFAMM) yang dilaksanakan di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (11/10). Menurutnya, fokus pembahasan isu pangan berkaitan dengan nutrisi dan pupuk. Dinamika geopolitik internasional, terutama perang Rusia-Ukraina, menjadi salah satu penyebab tingginya harga bahan pupuk dunia. Sehingga, hal itu berdampak pada meningkatnya harga pupuk di tingkat nasional maupun global.
“Kita akan menghadapi 2023, yang mana akan jauh lebih berisiko dalam hal pangan. Inisiatif, kolaborasi, setelah kami mengidentifikasi dan menguji solusinya, maka kami akan bisa melihat isu apa yang membutuhkan penanganan segera,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers JFAMM, Selasa (11/10).
Begitu pula dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Bank beliau turut berinisiatif untuk memetakan seluruh respons kebijakan secara global. Karena ketika tidak ada kolaborasi secara keseluruhan serta kesamaan data dan dashboard, maka akan menyebabkan tumpang tindih. Selain itu, juga dapat menyebabkan adanya titik krusial yang tidak tertangani. Sehingga dengan memiliki dukungan dari FAO dan World Bank, maka bisa memetakan serta menguji bagaimana respons kebijakan di setiap negara atau regional yang diterapkan ke global dan dapat mengidentifikasi area mana yang masih perlu tambahan fokus. Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 dalam tahap mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap pangan serta mengembangkan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Sri Mulyani menilai terdapat pula perkembangan perhatian yang saling berkaitan terhadap pupuk. Terutama ini dari World Bank (Bank Dunia), ADB (Asian Development Bank), FAO (Food and Agriculture Organization) dan dari berbagai negara.
Menurutnya, forum G20 akan melalukan pemetaan bagaimana respons global, juga inisiatifnya di berbagai tingkatan. Tujuannya, akan pemangku kepentingan bisa mengidentifikasi hambatan dan bisa ditangani, baik dari sisi supply, demand, maupun distribusi.
Namun, nampaknya kebijakan negara sepenuhnya juga tidak pernah berpihak kepada rakyat. Negara tidak membuat langkah nyata untuk memudahkan rakyat mendapatkan kebutuhan pokoknya dan cenderung memberi karpet merah kepada para pengusaha / oligarki, sehingga nyatalah penderitaaan rakyat di bawah penerapan sistem kapitalisme. Ironisnya terdapat 47 negara yang diprediksi gagal mencapai tingkat kelaparan yang rendah pada 2030. Konflik, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 adalah tiga faktor yang dianggap paling berpengaruh mendorong kelaparan, sehingga mengancam perlawanan terhadap kelaparan beberapa tahun terakhir. Hasil studi memperlihatkan separuh atau 418 juta orang kelaparan di dunia ada di benua Asia, sebuah realitas yang dapat mereka kendalikan secara internasional.
Lantas, sampai kapan hal ini dibiarkan tanpa adanya perubahan ideologis menuju ideologi yang bersumber dari fitrah penciptaan manusia? Yakni akidah dan syariat dari Allah Swt.. Semata demi mengurai rantai kesenjangan, serta menjamin distribusi sumber daya alam sehingga penikmatnya tidak hanya orang kaya. Allah Swt. berfirman, “ … supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7). Dalam ideologi Islam terdapat sistem ekonomi Islam yang meniscayakan pemerataan kebutuhan hidup. Terlebih ini soal asasi akses terhadap bahan pangan, yakni berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan pangan individu per individu. Yang mana, sungguh celaka penguasa yang membiarkan rakyatnya kelaparan. Umat sejatinya membutuhkan sistem yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keadilan. Tidak lain hanyalah sistem Islam dalam naungang khilafah manhaj nubuwwah. []