Oleh: Umi Hanifah (Muslimah Peduli Negeri)
Kisruh terus terjadi di negeri ini, dari naiknya harga kedelai, diusiknya suara adzan, logo halal yang diganti dengan lambang gunungan dalam pewayangan, BPJS sebagai syarat pengurusan SIM dll, Penceramah radikal dan yang terheboh harga migor/minyak goreng yang melambung sangat tinggi.
Di toko retail modern harga minyak goreng saat ini Rp 45 ribu hingga Rp 47.500 untuk kemasan 2 liter. Sedangkan untuk kemasan satu liter, dijual dengan harga Rp 23.500. Harga tersebut tergantung dari merek minyak goreng. Menurut beberapa toko retail modern, meski harga minyak goreng mahal, namun penjualan tetap berjalan normal, karena minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok. Kompas.tv (18/3/2022).
Ini jelas menunjukan kegagalan sistem Sekuleris Kapitalisme mengurus kebutuhan rakyat. Sistem yang berlaku bukan dari, oleh dan untuk rakyat tapi sebenarnya dari, oleh, dan untuk para kapital. Urusan rakyat tidak pernah dikelola dengan sungguh-sungguh.
Masyarakat hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada. Mereka sebenarnya marah namun tidak tahu harus berbuat apa. Dalam perbincangan ibu-ibu, mereka sangat geram dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Namun lagi-lagi mereka tidak berdaya melawan kebijakan yang ada.
Adanya berbagai UU yang disahkan oleh wakil rakyat memang memudahkan para Kapital mengeruk kekayaan negeri ini. UU SDA, UU Minerba dll bukan untuk kesejahteraan rakyat, sekali kali tetap untuk para Pemodal. Ini terbukti melimpahnya sumber daya alam semisal ladang sumur minyak, namun rakyat kesulitan mendapatkan minyak dan jikapun ada harganya tak terjangkau.
Yang lebih mengherankan saat rakyat menjerit karena harga migor melejit, Menteri Perdagangan menyampaikan pernyataan ketidak berdayaan menghadapi mafia minyak. Walau kemudian diralat namun sampai saat ini belum ada yang dijadikan tersangka terkait kisruh minyak goreng.
Dihadapan para anggota Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta maaf. Hal ini lantaran dirinya bersama jajaran di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan minyak goreng yang diduga akibat ulah mafia. Liputan6.com (18/3/2022).
Pertanyaannya, kenapa pemerintah bisa kalah menghadapi mafia? Padahal pemerintah punya kewenangan yang kuat dan luas. Tentu pernyataan Mendag tidak logis dan terkesan asal-asalan. Tapi inilah fakta bahwa dalam sistem sekuleris kapitalisme siapapun bebas memiliki apapun dari hulu hingga hilir. Tentu bisa ditebak, yang bisa menguasai migor dari mulai eksplorasi hingga distribusi tetap mereka para pemodal atau siapa saja yang dekat dengan penguasa.
Hal ini tentu berbeda dengan sistem lslam, bahwa migor adalah kebutuhan dasar manusia. Maka negara harus bertanggung jawab agar komoditas ini selalu tersedia dengan harga murah bahkan gratis.
Minyak adalah salah satu barang tambang yang haram siapapun mengelolanya atau menguasainya. Artinya minyak ini adalah harta milik umum/masyarakat, dan yang boleh mengelola hanya negara.
Hasil dari pengelolaan barang tambang tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat, setelah dipotong biaya eksplorasi dan eksploitasinya. Pemerintah bisa memberikannya dalam bentuk uang tunai, atau menggratiskan harga minyak, atau memberikan layanan gratis pendidikan, kesehatan dll.
Jabatan bagi mereka adalah amanah besar dengan pertanggung jawaban yang berat. Jabatan bukan aji mumpung, mumpung berkuasa buat kebijakan yang menguntungkan pribadi atau kelompoknya.
Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW berkata, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."
Sudah saatnya mengakhiri berbagai kisruh di negeri ini. Rakyat sudah jengah dengan gaya kepemimpinan yang zalim ala sekuleris kapitalisme. Mereka bosan melihat tingkah polah para pemimpin yang tak peduli dengan penderitaan orang bawah.
Ditengah himpitan hidup yang tak kunjung usai dirasakan rakyat kecil, para pemimpin malah sibuk melakukan konstetasi pemilu, perhelatan MotoGP Mandalika yang menelan dana trilyunan dll. Sungguh tak ada empati apalagi simpati terhadap nasib wong cilik yang makin sesak dada.
Maka solusi kisruh di negeri ini harus memperhatikan pada dua hal:
1. Adanya Orang/sosok pemimpin yang amanah. Mereka paham bahwa kepemimpinan itu adalah melindungi serta mengurusi kebutuhan rakyat bukan membebani apalagi menzalimi.
2. Sistem yang diterapkan harus baik. Sistem ini tentu harus berasal dari Sang Maha Baik Allah SWT yaitu syariat lslam kaffah. Karena berasal dari Sang Pencipta Penerapan lslam kaffah pasti maslahat baik bagi muslim dan non muslim dimanapun dan kapanpun.
Maka negeri ini akan tetap kisruh jika hanya ganti orang/pemimpin sementara sistemnya masih sekuleris kapitalisme.
Allahu a’lam.[]