Oleh : Susilawati (Kota Banjar)
Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menilai, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai sejarah baru bagi Indonesia.
Pemerintah sendiri telah meresmikan Undang Undang Ibu Kota Negara, yang diberi nama Nusantara. Budi mengatakan, pengesahan UU IKN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.
Menurut Budi, pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia memastikan IKN akan menjadi ikon sejarah baru Indonesia dengan konsep ibu kota baru.
"Pemerintah sangat serius membangun di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Berpindahnya IKN akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia," ujar Budi Gunawan, Minggu (6/2). (Liputan6.com)
Sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI menggalang petisi mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Total pihak yang menggalang petisi bertajuk 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara' tersebut berjumlah 45 orang.
Mengutip change.org, Minggu (6/2), petisi telah ditandatangani lebih dari 7.600 orang. Angkanya hampir mendekati target, yakni 10 ribu orang.
Salah satu cendekiawan muslim, Azyumardi sebagai salah satu pihak yang namanya tercatat sebagai salah satu penggalang petisi itu mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan.
"Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun IKN baru," ujar Azyumardi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/2). (CnnIndonesia.com)
Pemindahan ibu kota menuai kontroversi bahkan sejumlah petisi melakukan penolakan terhadap UU IKN. Dengan peresmian pemindahan ibu kota secara cepat tentu dirasa, sebetulnya untuk kepentingan rakyatkah atau siapa?.
UU IKN resmi dengan terburu-buru. Padahal diwaktu yang sama negeri ini masih memiliki hutang yang menggunung, ditambah lagi pandemi masih menjadi ancaman bagi rakyat. Sudah pasti, pemindahan ibu kota menelan dana yang sangat besar. Dana dari mana lagi ngutang lagi lalu memungut pajak tinggi terhadap rakyat.
Selain itu, mengungkap bahwa banyak sekali kerugian yang didapatkan oleh rakyat terutama daerah Kalimantan. Misalnya dari sisi mata pencaharian akan tersingkirkan dan bersaing dengan orang-orang IKN yang akan datang, maka dengan itu warga merasa khawatir akan tersisih dan kehilangan hak atas tanahnya. Banyak sekali kehawatiran bagi rakyat sekitar terutama ancaman dari pengelolaan tata ruang kota yang keliru.
Sebetulnya untuk siapa?
Apakah untuk rakyat atau para oligarki yang akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari megaproyek ini. Beginilah jika negeri mengadopsi sistem yang rusak. Kapitalisme Demoktasi menjadi ancaman negeri ini. Rupanya negara sebatas regulator untuk melancarkan segala kepentingan para pemilik modal. Sedangkan rakyat seharusnya dilayani sebaik mungkin tapi dalam sistem sekarang terus menerus didzalimi. Dengan keterlibatan asing dalam megaproyek, tentu dengan leluasa akan mencengkram ibu kota. Bahkan ancaman besar bagi negeri ini dengan mengancam kedaulatan negara.
Islam memiliki seperangkat aturan yang sempurna. Tidak hanya dalam tatanan ibadah saja tapi dalam perkara yang lain. Tidak ada aturan satupun luput dari pengaturan Islam bahkan termasuk pembangunan ibu kota. Islam mampu memecahkan segala problematika umat. Sepanjang masa kekhilafahan pernah terjadi pemindahan ibu kota. Itu semua demi keamanan dan kesejahtraan rakyat bukan berambisi untuk para oligarki.
Menariknya dalam Islam, kedaulatan negara amat dijaga untuk kepentingan rakyat semata. Apalagi dalam pembangunan megaproyek ibu kota tidak akan melibatkan asing disamping itu pengelolaannya yang benar. Pemindahan ibu kota sudah harus matang demi kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan para oligarki apalagi seperti kondisi sekarang dalam pandemi seharusnya jangan memaksakan untuk pembangunan ibu kota ini. Karena yang utama adalah kesejahtraan dan keselamatan rakyatnya . Selain itu, dana yang dikeluarkan untuk megaproyek negara mengambil dari post-post pemasukan negara yakni baitul mal dan yang lainnya.
Pembangunan infrastuktur bersumber dari kepemilikan umum misalnya dari minyak, gas bumi, emas dan yang lainnya. Dikelola oleh negara untuk kemaslahtan umat. Pengambilan pajak dalam Islam diambil dari orang kaya saja dan itupun ketika kas negara sedang kosong. Sehingga negara memiliki kedaulatan negara sendiri tidak didikte oleh asing.
Maka kembali kepada aturan Islam dalam bingkai khilafah Islam dalam menjalankan kehidupan maka permaslahan negeri ini akan terselesaikan. Sehingga keberkahan untuk negeri ini akan diraih.
Wallahu a'lam bissawab.