Oleh : Retno Esthi Utami (Forum Aspirasi Muslimah)
Kontribusi perempuan didalam membantu geliat perekonomian di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusi ini dituangkan kaum perempuan melalui UMKN-UMKN, yang justru bisa bertahan di masa pandemi. Bapak Presiden RI Joko Widodo mengatakan negara-negara G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata.
Hal itu disampaikan Presiden saat berpidato pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan, di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10). “Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81 persen dan kami targetkan mencapai 90 persen di tahun 2024.”
Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera”
Aksi nyata kedua yakni mendukung transformasi ekonomi UMKM. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi adalah key enabler. Lebih jauh Presiden Jokowi menyebut bahwa keberpihakan G-20 harus nyata bagi digitalisasi UMKM dan perempuan. Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta peningkatkan literasi digital pelaku UMKM. (antaranews.com, 31/10/2021)
Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi memporak-porandakan di hampir semua lini kehidupan. Problem kemiskinan yang menjadi permasalahan sejak dahulu, meningkat dengan pesat dimasa pandemi. Pemerintah dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada asing otomatis tidak banyak berperan dalam menyelesaikan permasalahan, serta BUMN-BUMNnya yang masih berjibaku menyelesaikan hutang-hutang serta permasalahan intern mereka, juga tidak dapat menjadi solusi bagi problem kemiskinan ini.
Sedangkan dengan bertahannya UMKM serta keterlibatan perempuan yang lebih besar justru melahirkan permasalahan baru terkait dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi penerus. Patut disadari tanggung jawab utama dari perempuan adalah sebagai ibu pendidik generasi serta pengatur rumah tangga, hal ini seharusnya menjadi fokus utama dari seorang perempuan. Akan tetapi sepertinya bagi negara, perempuan diminta untuk terjun membantu menyelamatkan perekonomian negara. Mengingat tingginya jumlah populasi dari kaum perempuan itu sendiri.
Kebijakan ini tentulah kaum perempuan tidak lagi bisa fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugas utamanya. Mereka juga diharuskan untuk memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan bagi keluarga, dan lebih lanjut lagi bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis serta keuntungan mereka. Dengan berbagai kesibukan dengan pengembangan usaha dari kaum Ibu, maka tidak jarang pengasuhan anak menjadi teralihkan. Pengasuhan tidak lagi dilakukan oleh kaum ibu melainkan asisten rumah tangga. Dan tidak mustahil juga banyak anak-anak yang terlantar.
Kebijakan ini bukanlah solusi akan tetapi memunculkan permasalahan-permasalahan tambahan yang dikarenakan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya, melimpahnya kekayaan alam baik yang di darat dan di lautan. Dan hal ini seharusnya dikelola dengan baik oleh negara. Bukannya menyerahkan kepada asing untuk pengelolaannya, dan memeras kaum perempuan untuk terjun dan turut andil dalam meningkatkan perekonomian negara hingga mengabaikan kewajiban utama mereka.
Permasalahan utama dari negeri ini, dari salah urus sumber daya alam hingga lepas tangannya negara dari mengurusi rakyatnya adalah penerapan sistem sekuler kapitalistik. Negara hanya berfikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan tanpa berupaya sekuat tenaga mengoptimalkan kemampuan serta sumber daya yang ada. Dapat kita lihat bahwa pemasukan negara paling besar adalah dari pajak dan hutang. Pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya serta hutang dari luar negeri ataupun dari para kapitalis. Negara tidak hanya salah urus melainkan tidak mengurusi dan membiarkan rakyatnya berupaya membanting tulang mati-matian mencari penghidupan.
Permasalahan-permasalahan ini memerlukan solusi, akan tetapi solusi apa yang dapat menjadi solusi tuntas tidak hanya dalam pribadi perempuan itu sendiri, atau keluarganya namun juga dalam takaran negara ?
Islam memiliki solusi tuntas bagi setiap permasalahan. Dalam islam pengelolaan SDA adalah tanggung jawab negara. Sehingga SDA yang saat ini dikelola oleh asing, atau swasta harus kembali kepada negara dan pengelolaannya dilakukan oleh negara juga. Dalam hadis Nabi saw, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR.Abu Dawud dan Ahmad).
Dengan negara mengelola sendiri SDA-nya, hal ini akan membutuhkan tenaga kerja yang sedemikian banyaknya sehingga pengangguran akan teratasi. Indonesia juga tidak kekurangan tenaga-tenaga ahli, sehingga tidak diperlukan untuk mengimpor tenaga ahli dari luar negeri. Selain dari pengelolaan SDA, negara juga memiliki sumber-sumber pemasukan yang lain, seperti jizyah, ghanimah, kharaj, fai dan lain sebagainya. Dan kesemuanya dapat negara pakai untuk mencukupi kebutuhan negara dalam meriayah rakyatnya.
Teruntuk kaum perempuan, di dalam Islam perempuan memiliki peran penting yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Tugas utamanya adalah mencetak generasi yang berkepribadian Islam. Bekerja bagi kaum perempuan adalah mubah hukumnya (dengan syarat-syarat tertentu). Sehingga ketika kita kembalikan kepada prioritas amal, maka janganlah sampai ke’mubah’an mengalahkan sesuatu yang wajib. Lagipula kewajiban dari mencukupi kebutuhan keluarga berada di pundak kaum lelaki bukanlah kaum perempuan. Sehingga kebijakan untuk penguatan peran perempuan dan UMKM-nya adalah kebijakan yang tidak tepat.
Islam menempatkan segala sesuatu sesuai porsi dan kadarnya. Serta solusi ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Sehingga akan terwujud Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Wallahu a’lam.[]