Oleh : Rita Yusnita
(Pengasuh Forum Bunda Sholehah)
Muslimahvoice.com - Hari Raya Idulfitri seharusnya menjadi momen penting setiap Muslim saling mengunjungi sanak saudara untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Namun, hampir dua tahun ini tidak maksimal dilakukan karena pandemi Covid-19. Mau tidak mau masyarakat harus puas berinteraksi walau hanya lewat media sosial maupun alat telekomunikasi. Pemerintah juga menetapkan larangan mudik yang diberlakukan pada 6-17 Mei 2021 dengan tujuan mencegah penyebaran virus corona.
Namun sayangnya, kebijakan ini justru dimanfaatkan sebagian besar masyarakat mengunjungi tempat wisata. Sejumlah tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pantai Ancol, Taman Margasatwa Ragunan hingga Pantai Pangandaran sukses dipadati pengunjung. Membludaknya pengunjung pasca Lebaran sangat mencengangkan karena sama sekali tidak menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker. Hal ini terlihat dari foto-foto yang diposting warganet yang memerlihatkan kepadatan di sejumlah tempat wisata, dilansir Kompas.com, Minggu (16/5/2021). Akibatnya, sejumlah pejabat buka suara menanggapi kejadian yang sempat viral di media sosial itu, salah satunya dari Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar. “Bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin,” ujar Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5/2021), dilansir SindoNews.com.
Merespon kepadatan wisatawan yang berkunjung saat libur Lebaran, akhirnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tutup sementara pada 16-17 Mei 2021. Begitu pun dua tempat wisata lainnya yaitu Taman Margasatwa Ragunan dan Ancol, penutupan tersebut merujuk pada Surat Edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Nomor 1790/-1.858.2 yang diterbitkan Sabtu (15/5/2021). Hal yang sama dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang menginstrusikan untuk menutup akses menuju objek wisata di Pangandaran dan Ciwidey. “Pangandaran dan akses ke Ciwidey disepakati ditutup untuk wisatawan,” kata Emil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, seperti diberitakan Kompas.com, Sabtu (15/5/2021).
Sebelumnya para ahli kesehatan terutama epidemiolog, telah mengingatkan bahwa pembukaan tempat wisata pada masa libur Lebaran adalah kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya pencegahan penularan virus corona. Diberitakan kompas.com (24/4/2021), epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama mengatakan mengapresiasi langkah pemerintah melarang mudik lebaran. Akan tetapi, membuka lokasi wisata penuh dengan resiko. Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya memastikan tempat wisata yang dibuka menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Jika ada yang tidak disiplin maka ada sanksi penutupan,” kata Dicky, dilansir Kompas.com, Senin (3/5/2021).
Tak dipungkiri situasi sekarang sangat rentan jika masyarakat mengabaikan aturan, bahaya munculnya klaster baru dari virus corona jelas tidak bisa dianggap angin lalu. Namun, kebijakan yang ditetapkan berubah-ubah juga sangat membingungkan masyarakat. Contoh nyata saja fakta di atas, ketika larangan mudik ketat dijalankan hingga menerjunkan beberapa aparat yang berwenang, tapi malah membebaskan wisatawan untuk keluar masuk tempat wisata. Padahal jelas tidak ada bedanya, sama-sama menimbulkan kerumunan. Sama halnya dengan Bulan Ramadan sebelumnya, ketika aturan ketat diberlakukan pada Masjid untuk shalat Teraweh namun membebaskan mall dan pusat perbelanjaan lainnya sehingga sempat viral di media sosial.
Berbicara fakta, bagaimana dalam sistem Kapitalisme suatu kebijakan diambil hanya untuk kepentingan segelintir pihak saja. Kebijakan yang dibuat seringkali bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya menimbang pemasukan pemerintah dari PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) dan kepentingan usaha pariwisata. Padahal di sini nyawa rakyat sedang dipertaruhkan. Dengan adanya kebijakan buka tutup tempat pariwisata jelas merugikan rakyat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Semua itu terjadi karena kebijakan yang diambil hanya berdasarkan pemikiran dan perasaan manusia saja, baik dan buruknya didasarkan pada kepentingan materi bukan untuk kemaslahatan umat. Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam, dimana setiap kebijakan yang diambil selalu berdasarkan aturan dari Allah Swt. Baik dan buruknya merujuk pada sumber hukum yang jelas yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
Begitupun seorang pemimpin yang menetapkan sebuah kebijakan, haruslah orang yang paham tentang hukum-hukum Allah sehingga kebijakan yang lahir mampu menyelesaikan persoalan umat secara tuntas. Pemimpin seperti ini hanya ada dalam sistem Islam, dimana dirinya akan mampu mengemban setiap amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab karena ketaatannya hanya pada Allah Swt. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw., “Ingatlah! Setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah! Bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya,” (Al-Hadits).
Wallahu’alam Bishowab.[]