Oleh : Nindira Aryudhani, S. Pi, M. Si
(Koordinator LENTERA)
Muslimahvoice.com - Pada Jum’at (2/4), terjadi bencana banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain banjir, dibeberapa tempat terjadi banjir bandang serta tanah longsor yang mengakibatkan terdampaknya pemukiman warga serta beberapa fasilitas umum dan sosial (kumparan.com, 2/4/2021).
Setidaknya terdapat 4 kecamatan yang terdampak atas bencana alam hidrometeorologi ini, diantaranya Kecamatan Bolo, Kecamatan Mada Pangga, Kecamatan Monta dan Kecamatan Woha. Di samping itu, bencana ini juga mengakibatkan kurang lebih 9.245 KK atau 27.808 jiwa terdampak.
Respon Cepat Pejabat
Tanpa bermaksud tak empati kepada korban banjir di Bima, tapi respon cepat para pejabat memang cukup mengejutkan. Baik pejabat daerah maupun pusat.
Diketahui, Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah, meninjau lokasi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Gubernur NTB didampingi Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri. Keduanya turun langsung ke berbagai lokasi bencana banjir sekaligus menyerahkan bantuan (antaranews.com, 3/4/2021).
Kemudian, ada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang terjun langsung ke lokasi banjir bandang di Kabupaten Bima, Senin (5/4/2021). Mensos meninjau kondisi para pengungsi dan memastikan bantuan aman. Mensos juga didampingi Bupati Bima, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan Danrem 162 Wirabhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Mereka mendatangi rumah-rumah warga yang masih terendam banjir di Desa Naru, Kecamatan Woha (ntb.inews.id, 6/4/2021).
Bahkan, BPBD Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terdampak untuk menurunkan personil dan melakukan penanganan pasca kejadian banjir tersebut. BPBD telah mengirimkan perahu karet, tenda, dan logistik sebagai bantuan awal. Menurut informasi terakhir, banjir sudah berangsur surut meski hujan masih berlangsung. BPBD setempat juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi perkembangan cuaca di wilayah tersebut (jawapos.com, 4/4/2021).
Yang teranyar, Kementerian Pertanian (Kementan) RI, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk peternak terdampak banjir bandang di Kabupaten Bima. Bantuan tersebut berupa sembako sebanyak 26 ribu butir telur serta obat-obatan ternak (republika.co.id, 12/4/2021).
Sirkuit Mandalika, Euforia di Tengah Bencana?
Mungkin ada benarnya ketika bencana banjir di Bima mengundang respon cepat pejabat. Pasalnya diketahui, di provinsi yang sama, telah dibangun sirkuit di Mandalika.
Euforia balap motor kelas dunia, MotoGP, yang sirkuitnya terletak di Mandalika, memang sudah bukan rahasia. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP. Meski dipastikan tak bisa digelar tahun 2021 ini, MotoGP Indonesia diharapkan bisa digelar pada Maret 2022 di Sirkuit Mandalika. Kini, Sirkuit Jalan Raya Mandalika itu masih dikebut pengerjaannya. Perkembangannya, sudah sampai tahap pengaspalan di beberapa bagian. Bahkan, Dorna Sports dan FIM telah melakukan kunjungan ke Indonesia. Dorna dan FIM mengaku puas dengan perkembangan pembangunan ssirkuit Mandalika (detik.com, 10/4/2021).
Sebagai informasi, Dorna Sports, S.L. adalah organisasi penyelenggara balapan MotoGP. Dorna juga pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP. Dorna bertanggung jawab terhadap kualitas event dan juga mengurusi sponsor event. Sementara FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional) adalah sebuah organisasi internasional di bidang olahraga sepeda motor.
Menilik betapa bergengsinya lembaga penyelenggara MotoGP, tentu saja sangat berpeluang bagi penguasa negeri ini menjadikan ajang balap MotoGP sebagai salah satu sumber devisa. Sekaligus menjadikan Mandalika sebagai kawasan ekonomi dan pariwisata kelas dunia, yang nama lainnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Merujuk pada definisinya, KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK ditujukan untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.
Mengingat potensi besar Mandalika sebagai KEK -terlebih melalui ajang Moto GP-, tak mengherankan jika para pejabat merasa harus cepat merespon bencana di Bima. Ini tentu respon yang berbanding terbalik dengan bencana gempa bumi di Lombok 2018 lalu. Padahal, kedua bencana alam tersebut berlokasi di provinsi yang sama.
Penguasa Kapitalistik Haus Profit
Tiadanya ketulusan penguasa untuk mengurusi warganya yang tertimpa bencana alam, tampaknya sudah menjadi pola dasar bagi model kepemimpinan yang kapitalistik. Ideologi kapitalisme yang dianut, tentu saja sangat fokus pada capaian profit, apa pun yang terjadi. Bahkan selalu menghalalkan segala cara, tanpa peduli halal-haram, tanpa peduli zalim atau tidak.
Segala sesuatu yang dipandang bisa mendatangkan profit, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Setiap barang dan jasa dianggap memiliki nilai guna (utility) berdasarkan kacamata ekonomi, sekalipun persepsi umum menganggapnya tidak bermanfaat atau justru berbahaya. Ini pula kacamata bisnis yang digunakan oleh penguasa kapitalistik ketika memandang potensi Mandalika sebagai KEK. Terlebih, selain adanya sirkuit balap motor Grand Prix dengan lintasan sepanjang 4,32 kilometer, di kawasam tersebut juga dibangun taman, hotel dan resor mewah, serta fasilitas wisata lain.
Padahal asal tahu saja, proyek Sirkuit Mandalika ini juga disorot PBB. Para pakar dari lembaga tersebut menyatakan megaproyek itu menginjak-injak Hak Asasi Manusia (HAM) (tirto.id, 10/4/2021).
Masih dari lama tirto.id, Oliver De Schutter, pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan HAM, menyatakan proyek sirkuit senilai 3 miliar dolar AS tersebut telah memicu perampasan tanah masyarakat adat Sasak secara agresif dengan penggusuran paksa, mengancam pembela HAM, dan mengusir para petani dan nelayan dari tanah mereka. Dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)—BUMN pengembang dan pengelola kawasan—diduga tidak memiliki iktikad baik untuk membayar ganti rugi maupun menyelesaikan sengketa lahan.
Para pakar PBB itu menyatakan sejumlah perusahaan (Asian Infrastructure Investment Bank dan VINCI Construction Grands Projectss) yang terlibat dalam proyek tidak cermat memitigasi ancaman pelanggaran HAM. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia memenuhi komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) dan menerapkan pola pembangunan ramah HAM.
Khatimah
Demikianlah bumi Allah, di mana manusia dengan begitu pongahnya menguasai dan mengeksploitasi lahan demi profit dan alasan ekonomi. Bencana alam tak diindahkan sebagai bentuk tanggung jawab penguasa, tapi malah menjadi ajang berburu pencitraan demi mulusnya sebuah event internasional. Sungguh, ini tak ubahnya euforia berburu devisa meski tampak manis karena berbalut pamrih yang memanfaatkan momen bencana. Astaghfirullah. []