Oleh: Puji Ariyanti
(Pegiat Literasi untuk Peradaban)
Muslimah-voice.com - Pengamat militer Fahmi Alfansi Pane, menjelaskan jika koopssus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme, dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga, bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalam hal ini anggota FPI.
Hal tersebut dikatakan terkait perlakuan TNI terhadap Habib Riziq Shihab (HRS) saat kepulangannya ke tanah air. Dimana sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) yang berhenti di jalan raya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Republika co.id, Jakarta (19/11/2020)
Sambil dikawal polisi militer (POM) dan sejumlah prajurit yang naik truk di belakangnya, rantis Koopssus TNI membunyikan sirine meraung-raung berhenti di depan gang menuju Markas Front Pembela Islam (FPI).
Masih kata Fahmi kepada Republika, (20/11/2020). "Terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini, seperti di Poso dan Papua. Meski beberapa hari lalu dua terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Polri,"
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom turut memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) di Jakarta. Menurut Sebby, kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil. "TNI beraninya lawan masyarakat civilians," kata Sebby dalam keterangan kepada Republika, Sabtu (21/11).
Kebutuhan bangsa terhadap aparatļ Hankam yang harusnya berfokus melindungi kedaulatan negara dan rakyat serta mencegah segala bentuk ancaman asing. Selayaknya Aparat Hankam melebur dalam kepentingan rakyat bukan mendukung kekuasaan. Apalagi memantik perpecahan dan mencederai persatuan dengan mengkampanyekan disintegrasi.
Dalam demokrasi, struktur hankam seringkali terseret menjadi alat kekuasaan, bukan sebagai alat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Tengok saja saat pemerintahan Orde Baru, TNI dan Polri yang menyatu dalam ABRI, telah terjadi dominasi militer pada hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer juga difungsikan sebagai pilar penyangga kekuasaan. Sudah seharusnya Hankam berfungsi dalam menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan kekuatan asing.
Negara sekuler departemen militer memisahkan militer dengan kepolisian. Pasalnya, doktrin militer adalah “kill or be killed” (bunuh atau terbunuh), sedangkan kepolisian cenderung memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat.
Adapun mengenai departemen militer sendiri, negara sekuler memisahkan militer dengan kepolisian. Pasalnya, doktrin militer adalah “kill or be killed” (bunuh atau terbunuh), sedangkkan departemem kepolisian pelayanan dan keamanan kepada masyarakat.
Baca: Mencabar Permasalahan Besar Dunia
Oleh karena itu, panglima militer dan kepala kepolisian langsung bertanggung jawab kepada kepala negara. Di negara sekuler yang masih mengalami transisi pemisahan antara militer dan kepolisian, dua institusi (walau tidak secara formal) berpotensi mengundang persaingan. Konflik horizontal antara prajurit militer dan kepolisian lazim terjadi.
Berbeda dengan Islam menempatkan Struktur Hankam sebagai bagian terpenting dalam perlindungan, kedaulatan dan perluasan wilayah. Pengayoman Islam terhadap umat manusia melalui Jihad. Dakwah dan jihad merupakan metode mendasar untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Jihad adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-Nya.
Jihad sendiri sesungguhnya dilakukan oleh Khilafah untuk membuka dan membebaskan negara kafir itu dari dominasi kezaliman dan kekufuran. Dengan begitu, penduduk negeri tersebut tidak dihalang-halangi dari Islam.
Demikialah jika hari ini terdapat "militerisme”, sebagaimana yang dialami oleh negara sekuler tidak akan terjadi dalam Khilafah, Sebab, paham dan loyalitas yang ditanamkan kepada militer Islam bukanlah dogma militer ala negara sekuler yang sangat menjunjung patriotisme dan perintah atasan dengan doktrin, “kill or be killed”, melainkan loyalitas (walâ’) yang hanya diberikan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pelayanan kepada publik, meski ia militer, tetap akan bersandar pada nash-nash syara’. Wallahu'alam Bissawab.[]
#Hankam #Khilafah