Oleh: Zulaikha (Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah)
Muslimahvoice.com - Bukan rahasia umum lagi bagaimana negeri ini sudah terlilit hutang. Setiap tahun hutang terus bertambah, kalau kita telusuri besarnya pinjaman tersebut apa tidak ada kemungkinan bahwa hutang itu tidak bisa terbayarkan.
Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan "Statistik Utang Internasional (IDS)" pada Senin (12/10) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.
Disamping itu, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah kembali meningkat per Oktober 2020. Jumlahnya mencapai Rp 5.877,71 triliun atau terjadi peningkatan Rp 1.121,58 triliun jika dibandingkan periode yang sama 2019 yang totalnya Rp 4.756,13 triliun. Jika dibandingkan September terjadi kenaikan Rp 120,84 triliun. Per September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp 5.756,87 triliun.
Mengutip data APBN, total utang pemerintah yang mencapai Rp 5.877,71 triliun ini maka rasionya menjadi 37,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun jumlah utang pemerintah senilai Rp 5.877,71 triliun ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.028,86 triliun dan pinjaman sebesar Rp 848,85 triliun.
Jika dilihat lebih detail lagi, total utang pemerintah yang berasal dari SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 3.782,69 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.246,16 triliun. Sedangkan yang berasal dari pinjaman, terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 11,08 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,77 triliun.
Dari data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat 413,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5.877 triliun. Menurut BI, ULN pemerintah pada Oktober 2020 tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
Jadi, hutang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp 6.000 triliun per Oktober 2020.
/Sistem Kapitalis Akar Masalahnya/
Indonesia yang sejatinya negara kaya akan sumber daya alamnya, tentu sangat bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus berhutang. Karena ketika melihat sumber daya alam yang ada, misal di Papua yang merupakan salah satu surganya. Papua merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia dengan total cadangan emas mencapai 1.187 ton dengan nilai mencapai USD 469,7 miliar.
Belum lagi batu bara yang di hasil di daerah Tanjung Enim, Sumatera mencapai 1.500 -1.700 ton setiap jamnya dan massih banyak lagi sumber daya alam yang melimpah yang tersebar di seluruh negeri. Merdeka.com (23/7).
Makan dengan kekayaan alam yang dimilikinya tentu ini sanga mampu memberikan kesejahteraan, namun mengapa justru utang malah membengkak? Kemana kekayaannya alam yang dimilikinya? Siapa yang menikmati nya?
Ini semua akibat sistem yang diterapkan negeri ini adalah sistem kapitalis, termasuk sistem ekonominya. Dalam sistem kapitalis, kekuasaan ada ditangan manusia. Dalam pengelolaan sember kekayaan alam yang dimilikinya, siapapun bisa menguasainya, baik itu individu atau pun asing.
Pendapatan negara di ambil dengan memalak rakyat, yaitu dengan cara mengenjot pajak dalam setiap komoditas dan menaikan beberapa kebutuhan dasar rakyat.
/Sistem Islam Solusinya/
Islam adalah agama yang sempurna menjelaskan bagaimana pengaturan dalam segala hal secara rinci. Aturan yang diterapkan juga bersumber dari sang Khaliq. Termasuk dalam aspek APBN, yang tentu sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang diterapkan dinegeri saat ini.
Islam dengan sistem pemerintahannya dibawah kewenangan Khalifah, mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan yang berpegang pada hukum syara'. Syariah Islam adalah satu satunya hukum yang mampu memberikan kemaslahatan yang optimal bagi agama dan rakyat. Haram hukumnya dalam islam sumber pendapatan dan pengeluaran yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Dalam Islam ada beberapa pos- pos pendapatan APBN dan pengeluaran negara yang diberi nama Baitul Mal. Baitul Mal terdiri dari tiga pos pemasukan utama yang masing-masing rinciannya memiliki banyak ragam jenis pemasukan.
Pertama, bagian fayi dan kharaj. Fayi adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam.
Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari‘ kepada jama‘ah(masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.
Pihak yang berhak mengelolanya adalah negara, dan hasilnya dibalikkan lagi kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara murah, mudah, bahkan gratis pada seluruh rakyat baik miskin atau kaya.
Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Distribusi zakat juga sesuai dengan syariat , yaitu untuk delapan golongan saja.
Potensi penerimaan APBN di dalam Islam, dapat di pengaruhi oleh kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang merosot, misalnya karena pandemi , yang kemudian berdampak pada penerimaan APBN.
Khalifah akan menempuh langkah- langkah untuk mengatasi kondisi tersebut yang di haruskan dalam Islam, yaitu:
Pertama, dalam APBN Khilafah, terdapat anggaran khusus untuk mengatasi kondisi darurat akibat terjadinya pandemi.Jika tidak cukup dana, maka diambil dari pos-pos lain.
Kedua, jika terjadi devisit anggaran, yakni penerimaan lebih rendah dari pengeluaran yang wajib, maka kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin baik berupa pajak ataupun berupa pinjaman. Inilah yang pernah di contoh kan oleh Rasulullah Saw ketika berusaha menyusun pasukan perang, maka beliau menyeru para sahabat untuk memberikan kelebihan harta mereka.
Ketiga, tidak akan meminta bantuan pinjaman dari pihak asing atau dari lembaga keuangan, Karena pinjaman tersebut terkait riba dan syarat-syarat nya dapat menyebabkan mereka berkuasa atas kaum muslimin, karena hutang menjadi jalan untuk orang kafir menguasai ekonomi mereka.
Keempat, negara akan memberikan bantuan sesuai dengan koridor yang di garis kan oleh Islam. Jadi sistem Kapitalis ini, selain gagal melindungi rakyat dari dampak virus Covid -19, juga telah men jerumuskan negeri ini ke dalam kubangan hutang. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, jika negeri ini diatur sesuai dengan Syariat Islam dan dipimpin oleh seorang yang amanah dan bertaqwa.
Wallahu alam bissawab.