Fahima Ziyadah (Aktivis Mahasiswa)
Muslimah-voice.com UU Ciptaker yang disahkan DPR baru saja diteken oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan masuk lembar negara dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Senin (2/11).
Sebelumnya, jumlah halaman UU Cipta Kerja sempat berubah-ubah meski sudah disahkan via rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. (detikNews-Senin, 02/11/2020).
Tak ayal, massa akan dimobilisasi kembali bahkan sampai akan dilakukan pada Hari Pahlawan. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menyatakan massa buruh akan kembali menggelar demonstrasi besar-besaran atas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada 10 November mendatang, atau pada peringatan Hari Pahlawan.
Mosi tidak percaya terhadap kekuasaan terus digaungkan oleh masyarakat bahkan terus dikembangkan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bagaimana tidak, UU ini sejatinya tidak diciptakan oleh, dari, dan untuk rakyat kecil tetapi merupakan aturan yang dibuat untuk menguntungkan kepentingan elit kapital yaitu para pemilik modal.
"Sejak dari awal memang dilakukan dengan senyap dan gelap-gelapan, sehingga aturan undang-undang, pembentukan UU saja ditabrak, konstitusi saja di langgar, jadi memang meyakinkan kita semua bahwa UU Cipta Kerja ini bukan untuk rakyat kecil tapi hanya untuk kepentingan kaum modal dan oligarki," kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos (CNN Indonesia - Selasa, 03/11/2020).
/Watak Demokrasi Sekuler/
Begitulah yang nampak di depan mata. Semua kebobrokan makin jelas saja terbuka. Umat mulai resah dan merasa tergugah. UU Ciptaker yang lahir dari proses pembuatan aturan dalam Demokrasi berasaskan Sekulerisme -pemisahan agama dengan kehidupan-, menimbulkan berbagai kemudharatan yang mengikis rasa kemanusiaan. Rakyat kecil bagaikan rumput yang diinjak. Tak peduli sakit dan derita yang dirasa, entah jasad atau jiwa. Beberapa kali revisi namun nyatanya ambisi tetap harus sesuai misi, tak ada kata permisi pada rakyat atas dasar "Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan)". Ini kedzoliman namanya.
Jangan heran, sebab Demokrasi menuntut untuk satu pihak yang punya banyak modal berpredikat menang dan berkuasa sementara pihak lain yang kurang banyak modal harus tersingkir dan kalah. Tak peduli apakah salah dan benar untuk kemenangan dan kekalahan adalah diatas manhaj yang seharusnya, sebab asasnya manfaat bukan syariat.
Bukan salah umat jika menuntut keadilan dengan cara demonstrasi, tapi nyatanya malah direpresi. Apa ini? Kemana semua mimpi? Katanya demokrasi dapat menjamin perubahan, tapi faktanya malah menambah beban. Beban hidup dan beban pikiran. Negara kaya tapi hanya dapat dipandang mata saja. Menjadi penonton atas semua kedzoliman penguasa dan perenggutan kapital atas aset negara.
/Demokrasi Bukan Jalan Perubahan/
Kenapa perubahan tidak bisa diwujudkan melalui mekanisme Demokrasi? Hoaxkah "Vox populi Vox Dei"? Dari kasus UU Cipta kerja semestinya kita dapat mengambil pelajaran bahwa bahaya sistem sekuler demokrasi ini sangat darurat. Dari segi Aqidah menyesatkan umat, dari segi Hadharah menyengsarakan umat.
Hukum yang berlaku dan mengatur seluruh manusia; yang seharusnya berasal dari aturan Sang Pencipta malah dibuat sebaliknya. Manusia sendiri yang bebas membuat aturan untuk mengatur dunia -diri dan masyarakatnya-, sang pencipta hanya mengatur perkara individu, paling minim masalah ibadah, bahkan jauh di Negara Adidaya itu moral tak lagi jadi pegangan. Hidup diciptakan oleh Allah, mati kembali pada Allah namun selama di dunia melepaskan aturan Allah.
Sekadar kita ketahui bahwa Allah adalah Al-Khaliq -Sang Pencipta- dan Al-Mudabbir -Sang Pengatur-, maka sudah jelas bahwa ketika Dia menciptakan makhlukNya disertai pula aturan untuk menyelaraskan tujuan dari penciptaannya yaitu beribadah kepadaNya. Namun manusia dengan sombongnya membuat alasan dan mengambil jalan pintas berdasar manfaat -yang lahir dari hawa nafsu belaka, nafsu berkuasa dan nafsu kesenangan dunia-. Aturan Tuhan dilepaskan, kesengsaraan didapatkan. Berbagai dalih diutarakan, Vox Populi Vox Dei hanya topeng untuk menenangkan, nyatanya suara yang jadi acuan tetaplah suara rakyat yang banyak modal.
Maka pembuatan aturan selain dari Sang Pencipta adalah menyesatkan. Sebab hanya Allah yang boleh membuat ketetapan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
"...Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Yusuf: 40)
/Islam Kaffah Perubahan Hakiki/
Bahaya dari sistem Sekuler Demokrasi ini tidak bisa dihindari atau dihentikan kecuali dengan perubahan sistem yakni dengan menerapkan Islam secara kaffah (menyeluruh). Islam dalam institusi negara berpeluang besar menjamin kesejahteraan.
Maka, aturan yang mendzolimi umat adalah membawa pada kesengsaraan. Sudah seharusnya pemimpin memperhatikan kebutuhan dan pengurusan terhadap rakyat. Tidak mendzolimi dan mempersulit urusan rakyat.
Dari Aisyah Ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah berdoa di rumahku ini: "Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia mempersulit mereka maka persulitlah dirinya dan barangsiapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia mempermudah mereka maka mudahkanlah dirinya” (HR. Muslim: 3407).
Kriteria aturan dan kepemimpinan yang dapat menghantarkan umat pada ketaatan terhadap syariat hanya dapat terjamin dalam institusi negara Khilafah dengan penerapan Syariat Islam Kaffah.
Maka, dakwah Islam Kaffah harus terus digencarkan seoptimal yang kita bisa, ia bukan hanya kebutuhan tapi merupakan kewajiban yang menghantarkan pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. []
#Demokrasi