Oleh: Puji Ariyanti (Pegiat Literasi untuk Peradaban)
Dilansir sidoarjonews.id 25/9/2020, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana untuk membangun empat mini mall Pelayanan Publik (MPP) di empat kecamatan di Sidoarjo. Antara lain Taman, Waru, Porong, dan Wonoayu. Pembangunan tersebut rencananya akan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2021.
Warih Andono Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo menyebutkan, setidaknya untuk membuat mini MPP membutuhkan luasan lahan sekitar 8000 meter. Anggaran yang harus disiapkan tersebut sebesar 500 juta rupiah per kecamatan.“Jadi setidaknya butuh anggaran sekitar 2 miliar untuk empat kecamatan yang akan dibangun mini MPP itu di tahun anggaran 2021", tandasnya. Pembangun mini MPP di tingkat kecamatan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan ke warganya. Namun Pemkab harus cerdas menimbang skala prioritas kebijakan di masa pandemi.
Kehadiran Pemkab Sidoarjo yang dibutuhkan umat ditengah pandemi adalah sejauh mana pemkab mengurusi total semua kebutuhan dasar warga Sidoarjo. Planning pembangunan MPP tak serta merta mengamini bahwa pemkab hadir secara fisik dalam mengurusi warganya.
Di tengah pandemi yang belum juga kunjung usai harusnya Pemkab lebih mengutamakan kelangsungan hidup warganya. Bukankah dampak pandemi mengakibatkan gelombang PHK? 16 perusahaan telah merumahkan karyawannya. "Sebanyak 7000 karyawan sudah di PHK oleh puluhan perusahaan yang ada di Sidoarjo akibat dampak virus corona ini. Kita benar-benar prihatin dengan kondisi saat ini, ujar Dhamroni politisi PKB.
Damroni berharap ada inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain di Sidoarjo, agar tidak semakin banyak jumlah pengangguran di Sidoarjo (rmoljatim, 16/4/2020). Sejatinya rakyat butuh peran pemerintah agar berada di garda terdepan untuk mencegah wabah ini semakin meluas, kemudian memenuhi kebutuhan pokok rakyat selama masa karantina serta membantu rakyat yang terdampak akibat Covid-19. Sudahkah peran itu dijalankan?
Jika selama ini masyarakat telah saling bahu-membahu mengatasi musim pandemi dengan saling tolong-menolong hal tersebut adalah bentuk kepedulian masyarakat. Namun masalahnya bukan soal kepedulian. Dalam kondisi wabah Covid-19 saat ini, khususnya Sidoarjo di mana laki-laki menjadi tidak mampu menafkahi keluarganya karena PHK. Kebutuhan keluarga tidak terpenuh. Sejatinya, peran pemkab betul-betul dibutuhkan karena bantuan dari lembaga swadaya masyarakat hanyalah bersifat sementara dan tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat.
Hanya negara, dalam hal ini Pemkab, yang punya kuasa untuk melakukannya. Masyarakat butuh satu komando dari negara untuk mengatasi wabah ini secara tuntas. Islam telah mewajibkan terlaksananya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam memberikan serangkaian hukum syariat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan bagi tiap individu rakyat. Dalam hal ini hanya negara yang punya kuasa untuk melakukannya.
Ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra yang berpusat di Madinah pernah terjadi krisis ekonomi. Beliau langsung memerintahkan pendirian posko-posko bantuan, kemudian membagikan makanan dan pakaian langsung kepada rakyat yang jumlahnya mencapai enam puluh ribu orang. Disebutkan bahwa Khalifah Umar ra. memberi makanan kepada orang-orang badui dari Dar ad-Daqiq (sebuah lembaga perekonomian yang berada pada masa pemerintahan Umar).
Lembaga ini bertugas membagi tepung, mentega, kurma, dan anggur yang berada di gudang kepada orang-orang yang datang ke Madinah sebelum bantuan dari Mesir, Syam, dan Irak datang. Dar ad-Daqiq kian diperbesar agar bisa membagi makanan kepada puluhan ribu orang yang datang ke Madinah selama sembilan bulan, sebelum hujan tiba dan memberi penghidupan. Selain itu, Khalifah Umar ra tidak hanya menunggu rakyatnya minta bantuan, namun mendatangi kaumnya yang kelaparan dan menempati padang pasir. malik bin Aus (berasal dari Bani Nashr) menceritakan bagaimana sepak terjang Khalifah Umar ra. dalam menangani krisis. Mereka berjumlah seratus kepala keluarga. Yang tidak datang kepada beliau dikirimi tepung, kurma serta lauk-pauk ke rumahnya. Beliau mengirim bahan makanan kepada kaum Bani Anshr selama berbulan-bulan (muslimahnews.com, 07/04/2020).
Demikianlah gambaran riil bagaimana sistem Islam kafah serius mengurusi rakyatnya di kala krisis. Negara Islam bersungguh-sungguh menjaga rantai pasokan pangan kepada rakyat tetap berjalan baik. Negaralah yang wajib memastikan ketersediaan pangan untuk semua rakyatnya. Negara bertanggung jawab penuh untuk mengurusi rakyatnya, tidak menyerahkan urusannya kepada individu masyarakat atau lembaga-lembaga. Sabda Rasulullah Saw.,
Imam/khalifah/kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari). Wallahu'alam Bissawab[]