Oleh: Puji Ariyanti
(Pegiat Literasi untuk peradaban)
Pemerintah melalui kementrian kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data sebaran peta penyebaran virus corona. Data terakhir yang dilansir dari BNPB menyatakan kasus terkonfirmasi positif corona telah mencapai angka 320.564 pasien. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 4.850 kasus, bila dibanding data terakhir pada hari sebelumnya.
(TribunJogja.com 9/10/2020)
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Bio Farma menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres (2/10). Menko Luhut melaporkan perkembangan vaksin Covid-19 yang akan didatangkan dari China ke Indonesia pada November. ,(Republika.co.id)
"Jadi bulan November akan dapat tiga juta (vaksin)," ujar Luhut saat laporan ke Wapres, sebagaimana video yang dirilis Sekretaris Wakil Presiden (2/10). Vaksin tahap pertama ini akan diprioritaskan untuk garda terdepan penanganan Covid-19. "Angkanya untuk nakes (tenaga kesehatan), TNI, Polri, Satpol PP", kata Luhut.ĺ
Tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan bertolak ke China pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19. Adapun tim dari pemerintah terdiri dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.
Sedangkan dari MUI terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa. Mereka akan mengecek keamanan dari segi kesehatan dan kehalalan vaksin Covid-19.
"Agenda spesifiknya akan melakukan pengecekan terhadap vaksin itu, ada tim kesehatan yang ahli di bidangnya, tingkat akurasinya, tingkat bahayanya, semuanya kan harus dijamin aman. Tapi tidak hanya aman, tapi juga apakah halal atau tidak. (okezone, 3/10/2020).
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan nonsubsidi/mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar. Artinya Erick Thohir akan lepas vaksin Covid-19 ke mekanisme pasar. Vaksin akan di gratiskan bagi masyarakat yang paling membutukan.
Celakanya hanya 93 juta warga Indonesia yang akan mendapat vaksin gratis. Hal ini mengacu pada data BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid–19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar. Hal ini akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila–gilaan . Menurut Arif pemerintahlah yang harus menetapkan patokan harga.
Untuk vaksinasi 160 hingga 190 juta penduduk Indonesia, diperkirakan pemerintah butuh dana setidaknya US$4,5 miliar atau Rp66 triliun. Perlu dilakukan dua kali pemberian vaksin dengan kisaran harga US$ 15 per vaksin.
Erick berharap distribusi tahap pertama vaksin dapat dilakukan pada Januari hingga Februari 2021. Pos anggaran Kementerian Kesehatan saat ini masih tersedia sekitar Rp24,8 triliun yang sebagian akan digunakan untuk membayarkan uang muka vaksin. (katadata, 2/9/2020)
Upaya Pemerintah Indonesia mengatasi penyebaran Covid-19 belum bisa dikatakan maksimal. Menurut Direktur Lembaga Kajian Masyarakat Abdul Fatah: Pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya pencegahan selain ke upaya penanganan korban. Kebijakan pemerintah harus lebih konkret dalam upaya pencegahan yang terstruktur dan merata dengan melokalisir lingkungan yang sudah mewabah dan terdampak penularan.
"Jika sudah melokalisir maka pemerintah bisa melakukan kebijakan dengan peraturan dan penanganan yang sangat ketat terhadap lingkungan yang sudah mewabah dan terdampak wabah penularan covid-19”, urainya (Liputan6.com 24/3/2020)
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan, bahwa ditemukannya vaksin belum tentu menjadi solusi utama menyelesaikan pandemi Covid-19. Menurutnya vaksin yang tengah diteliti oleh beberapa negara termasuk Indonesia masih berproses dan belum ada yang terbukti bisa menghentikan pandemi secara total untuk kembali ke kehidupan normal. AyoJakarta.com (16/9/2020)
/Islam Mengatasi Pandemi secara Tuntas/
Dalam sistem Islam saat terjadi Pandemi yang dilakukan sejak awal adalah menurunkan penyebaran Pandemi melalui 3T (Trace, Test, Treat). Memisahkan antara orang yang sakit dan orang yang sehat. Memberlakukan tes massal secara gratis. Bagi yang terinfeksi, diberikan pengobatan dan perawatan hingga sembuh.
Khalifah akan memberlakukan karantina wilayah pada sumber-sumber penyakit agar orang yang sehat tidak tertular, sehingga dapat bekerja dan beraktifitas tanpa was-was. Khalifah juga terfokus dalam upaya menyelesaiakan masalah pandemi. Dalam hal ini memutus rantai penularan virus dengan menjamin protokol kesehatan yang dilakukan semua rakyat.
Bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka serta menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat.
Khalifah mendukung riset agar segera diketemukan vaksin. Dengan memberikan dana agar kaum muslimin mengembangkan sendiri teknologi dan pelayanan medis serta industri peralatan medis dan farmasi.
Demikianlah sistem kapitalis kesehatan dan pendidikan adalah komoditi yang menggiurkan. Berbeda dengan sistem Islam dimana kesehatan dan nyawa rakyat diberikan perlindungan maksimal, bukan ditelantarkan demi roda ekonomi. Wallahu'alam Bissawab[]