Oleh : NS. Rahayu (Pemerhati Pendidikan)
Umar Bakri Umar Bakri
Banyak ciptakan menteri
Umar Bakri
Profesor dokter insinyurpun jadi
Bikin otak orang seperti otak Habibie
Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri
Seperti dikebiri
Lirik lagu dari Iwan fals ini sangat pas menggambarkan kondisi para guru saat ini. Kinerja dan pengorbanan guru di saat pandemi covid 19 ini tidaklah ringan, mereka tetap dituntut bekerja melalui darang (online), bukan hal yang mudah untuk menyesuaikan pekerjaan yang biasanya tatap muka langsung kemudian dilakukan melalui dunia maya.
Mereka harus mempersiapkan materi dan bahan-bahan tugas siswa yang disampaikan pada siswa agar efektif namun tetap berkualitas. Itupun masih terkendala kuota dan sinyal, secara otomatis ada pembengkakan kuota yang harus ditanggung sendiri.
Di sisi lain para guru juga menerima kemarahan para orangtua yang harus mendampingi anak belajar dan keluhan pengeluaran beli kuota yang juga tinggi. Lantas pernahkah negara berfikir bagaimana dengan siswa dengan kondisi tidak mampu? Jangankan kuota, HP saja masih banyak yang tidak memiliki atau 1 HP dipakai 1 keluarga itupun yang jadul.
Siapa yang memikirkan langsung KBM ditengah pandemi? Guru. Ragam upaya mereka lakukan agar semua siswa dapat mengikuti pelajaran, mulai dari meminjamkan HP, menanggung kuota bahkan ada yang terpaksa melalui tatap muka langsung meski itu tidak dianjurkan.
/Pengorbanan Berbalas Penghentian Tunjangan/
Luar biasa pengorbanannya. Lantas tiba-tiba ada berita bahwa tunjangan guru dihentikan. Jelas sangat mengecewakan. Karena mereka juga ikut terdampak dan masih menjalankan tugas sesuai kebijakan Kemendikbud dengan pengorbanan yang tidak diperhitungkan.
Sebagaimana dilansir Banjarmsi.tribun.news (21/7/20)
Kemendikbud menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS melalui Peraturan Sekretaris Jendral Kemendikbud nomor 6 tahun 2020. Dalam Pasal 6 tercantum, tunjagan profesi ini dikecualikan bagi guru PNS yang bertugas di Satuan Pendididkan Kerja Sama (SPK).
Jelas saja hal ini menuai protes dari IkATAN Guru Indonesia (IGI) karena pemerintah memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.Kemudian pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun.
“Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus korona,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (20/4).
Mediaindonesia.com (21/4/20)
Di tengah pandemi ini sudah selayaknya negara memikirkan kondisi rakyat secara menyeluruh, termasuk guru. Karena rakyat perlu pemenuhan kebutuhan hidup yang makin karut marut tidak jelas jluntrungnya. Bukan memikirkan memberi tambahan karena terdampak covid, justru memotong dan menghentikan tunjangan guru untuk dialihkan ke penanganan covid 19.
/Negara Abaikan Pendidikan/
Para guru dipaksa ikut menanggung beban pandemi negara dengan menghentikan ragam tunjangan mereka. Hal ini makin menegaskan semakin rendahnya keberpihakan pemerintah pada dunia Pendidikan.
Kebuntuan negara dalam menangani covid 19 yang memerlukan biaya besar menjadikannya mencari-cari cara untuk memenuhi dananya. Sayangnya justru mengorbankan rakyat yang dengan semua upaya maksimalnya berperan mencerdaskan generasi bangsa.
Hal ini karena sistem kapitalisme yang diterapkan oleh negara. Sistem ini lebih memanjakan para kapital dalam mengeruk sumber-sumber dana negara melalui investasi, baik investasi SDA (sumber daya alam), BUMN, pariwisata bahkan sektor terkecilpun dikuasai mereka seperti mall dll.
Semua sumber itu jika dikelola dengan benar pendapatannya akan mampu untuk menangani kondisi serangan pandemi bahkan keterpurukan ekonomi. Namun sayang semua dalam kekuasaan para kapital baik asing dan aseng.
/Solusi Islam/
Berbeda dengan Islam yang memiliki metode menangani persoalan kekurangan dana akibat bencana dan kolaps ekonomi. Islam mengatur pos-pos anggaran yang harus terpenuhi terlebih dulu untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi.
Negara dengan sistem Islam (khilafah) memilliki Baitul Mal. Anggaran itu mempunyai pos-pos pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor yang jelas peruntukannya. Dan itu sudah menjadi mafhum bersama rakyat. Karena aqidahlah yang menjadi landasannya.
Sumber dana APBN Islam diperoleh dari fa’i, jizyah, kharaj, seperlima dari harta rikaz, zakat dan harta kepemilikan umum (padang, api dan air), serta harta lain yang melimpah seperti SDA dan hasil kelautan yang jika dikelola dengan benar mampu mencukupi kebutuhan rakyat bahkan disaat pandemi maupun krisis ekonomi.
Adapun apabila kas Baitul Mal menipis dan kondisi krisis maupun kritis maka dalam sistem sosial pengeluaran APBN dilihat dulu pos-pos yang harus dipenuhi terlebih dulu untuk kemashalahatan umat itu sendiri.
Ada sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dipenuhi anggarannya dari Baitul Mal di saat tidak tercukupinya dana tersebut. Sektor yang harus terpenuhi anggarannya adalah pemenuhan biaya yang menjadi kewajibannyakepada fakir, miskin, ibnu sabil dan biaya pelaksanaan jihad. Hal ini tidak bisa ditunda karena menyangkut kebutuhan hidup dan al hajatul udhowiyah.
Dan pemenuhan kewajiban terhadap pelayanan negara seperti gaji pegawai, tentara dan santunan para penguasa. Jadi pemenuhan gaji termasuk tunjangannya adalah hak para pelayanan negara yang harus dipenuhi. Termasuk hal ini para guru tanpa terkurangi sedikitpun.
Apalagi Indonesia adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Memiliki SDA yang melimpah dan terkenal dengan julukan negri agraris sekaligus maritim. Sangat memungkinkan menjadi negara yang sejahtera tanpa tergantung negara lain. Namun semua itu hanya bisa terwujud dengan penerapan sistem Islam kaffah di bawah naungan khilafah. Walahu’alam bishawab.[]