Oleh: Anna Liesa
Masih dalam suasana ramadhan ditengah pandemi covid 19, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan nyleneh dan tidak masuk diakal. Setelah kebijakan PSBB dinilai banyak pihak kurang efektif, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Kebijakan inipun sempat menjadi bahan guyonan sejumlah netizen, setelah viral video wawancara presiden Jokowi di salah satu stasiun TV yang mengatakan bahkan mudik dan pulang kampung adalah hal yang berbeda. Sontak rakyat dibuat bingung dengan pernyataan beliau.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan sanksi, baik berupa denda maupun hukuman penjara, bagi masyarakat yang melanggar aturan larangan mudik. Sanksi itu mengacu pada UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Sanksi karena mengacu pada UU Kekarantinaan, UU No 6 Tahun 2018, pasal 93. Sanksi terberat denda Rp 100 juta dan hukuman kurungan 1 tahun. Itu ancaman hukuman yang perlu diingat, ancaman hukuman," kata Staf Ahli Bidang Hukum Kemenhub, Umar Aris, dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/4/2020).(detik.com)
Larangan mudik nampaknya benar-benar diberlakukan hal ini terlihat dari ketatnya dalam penjagaan disetiap daerah dan upaya karantina para pemudik di daerah tujuan. Banyak para pemudik yang terpaksa putar balik disebabkan dihadang disejumlah titik.
Namun kebijakan ini serasa sia-sia jika pemerintah tetap nekat mengijinkan ratusan TKA masuk ke Indonesia. Inilah yang disayangkan sejumlah pihak, disaat rakyat dipaksa karantina dan dilarang mudik pemerintah justru berniat mendatangkan orang dari wilayah yang menjadi sumber pandemi di dunia. Seperti yang dilansir kumparan.com, "Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China tersebut. RPTKA diajukan pada 1 April oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel."
Sangat disayangkan, tindakan pemerintah ini justru menyakiti hati umat. Tindakan ini semakin memperjelas bahwa pemerintah jauh lebih mementingkan urusan bisnis dan para pengusaha asing dibandingkan nyawa rakyat sendiri. Keselamatan rakyat seolah bukan menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi ini. Inilah ciri khas rezim kapitalisme dimana negara lebih mengutamakan korporat dibanding rakyat. Corona telah membongkar kegagalan ekonomi kapitalisme global ketika dihadapkan pada goncangan wabah seperti ini. Pun demikian kapitalisme telah mengalami krisis dan akan memperburuk perekonomian dunia. Negara-negara besar dunia pun sangat lemah kebijakannya dalam masalah ini. Bisa dibayangkan negara sekelas Indonesia, akan seperti apa. Apalagi Indonesia dinilai terlambat dalam menghalau masuknya wabah covid 19 sejak awal. Sehingga kebijakan lockdown ataupun PSBB tidak akan bisa berjalan efektif disebabkan wabah sudah terlanjur menjalar keseluruh pelosok negeri.
Mekanisme Lockdown Dalam Islam
Kapitalisme terbukti telah gagal dalam menghadapi pandemi covid 19 ini. Seharusnya negara-negara di dunia perlu meniru Islam terkait isolasi atau lockdown. Islam mengisolasi wilayah yang menjadi sumber wabah tanpa mematikan produk ekonomi. Sementara, di wilayah yang tidak menjadi sumber wabah, kegiatan ekonomi tetap produktif. Berbeda saat ini ketika lockdown di seluruh wilayah perekonomian dan kegiatan seolah dimatikan dan dinon-aktifkan. Tentunya hal ini dilakukan ketika wabah baru muncul disuatu tempat. Sehingga disinilah dibutuhkan kesigapan negara dalam upaya menghalau wabah tersebut. Karena jika hal ini terlambat dilakukan maka akibatnya akan fatal, seperti saat ini.
Disamping pemberlakuan lockdown negara juga wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat sehingga rakyat bisa tetap dirumah dengan tenang karena kebutuhan hidupnya dipenuhi. Hal ini bisa dilakukan sebab negara khilafah merupakan negara idependen yang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Berbeda dengan rezim neolib saat ini negara hanya sebagai regulator antara rakyat dan pengusaha.
Negara akan meminta bantuan pangan kepada wilayah yang tidak terdampak wabah sehingga perekonomian tetap berjalan ditempat yang tidak terdampak wabah. Negara juga memotivasi rakyat yang mampu untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tak lupa negara juga bertanggungjawab menciptakan suasana keimanan yang kondusif dengan senantiasa meminta rakyat untuk bersabar dan selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT.
Dengan upaya maksimal tersebut, negara dan rakyatnya akan senantiasa kuat dan bersabar dalam menghadapi wabah seperti ini. Dan tentunya wabah penyakit seperti covid 19 ini bisa segera diatasi. Wallahu'alam bish shawwab. []