Oleh: Desi Wulan Sari
(Revowriter Bogor)
Entah apa yang ada dalam pikiran seseorang dalam kondisi seperti ini. Wabah yang sedang merajalela, himpitan ekonomi yang semakin mencekik, aktifitas yang kian dipersempit membuat rakyat semakin sulit memikirkan antara kebutuhan hidup atau mentaati aturan undang-undang negara.
Belumlah tuntas masalah-masalah rakyat di atas datang lagi satu kebijakan yang bikin pusing kepala. Dengan dibebaskannya ribuan napi dari penjara karena alasan agar terhindar dari penularan virus Corona. Hal ini disampaikan oleh Kementrian Hukum dan HAM Indonesia. Keputusan membebaskan para narapidana dan anak tertuang dalam Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 (Tirto.id, 1/4/2020).
Membayangkan dampak dari ribuan pembebasan napi secara massal ini membuat rakyat resah, apakah tidak akan menjadi masalah baru yang terjadi nanti? Terkait pembebasan napi tersebut berada pada kondisi yang sulit saat ini, baik dari segi ekonomi dan sosial masyarakat. Siapakah yang mampu menjamin rasa aman dan keamanan rakyat secara nyata?
Yang dikhawatirkan ternyata terbukti, baru saja salah seorang napi yang dibebaskan itu telah kembali lagi tertangkap karena ketahuan mencuri. Napi berinisial M, warga Solo bertingkah lagi setelah dibebaskan karena program asimilasi wabah Corona. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri lagi karena faktor ekonomi. "Dia ngakunya mencuri lagi buat makan (TribuneNews.com, 20/4/2020).
Dan di beberapa wilayah lain, kriminalitas yang dilakukan napi program asimilasi ini semakin bertambah. Seperti di daerah Ternate, Bogor dan daerah lainnya. Rata-rata mereka melakukan kejahatan berupa pencurian, perampokan, penjambretan dan pembegalan. Alasan yang meteka utarakan hampir semua sama yaitu ekonomi untuk menenuhi kebutuhan makan mereka.
Karena maraknya kriminalitas akibat dampak program asimilasi napi cegah Corona akhirnya membuat gerah rakyat dan menuntut pemerintah untuk lebih bethati-hati dalam membuat sebuah kebijakan.
Namun yang lucunya adalah semua dibuat repot dengan kebijakan tersebut. Bahkan sang Menteri yang membuat kebijakan tersebut mendapat kritik dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari program ini. Hingga akhirnya ia melakukan jumpa pers lagi untuk memberikan pernyataan kepada napi yang telah dibebaskan tersebut untuk langsung di kembalikan lagi ke lembaga pemasyarakatan bila berulah lagi (Liputan6.com, 20/4/1020).
Rakyat hanya mampu mengelus dada melihat sepak terjang para pemegamg kekuasaan dalam mengatur negara. Aksi-aksi yang dilakukan akan selalu membuat reaksi di kalangan masyarakat kecil dan menengah. Siapakah yang mampu memberi rasa aman, kecukupan, keluangan ekonomi, lapangan kerja, bantuan sosial, dan lain sebagainya kepada rakyat?
Semestinya negaralah yang bertanggung jawab atas problematika rakyat tersebut. Tetapi mampukah mengatasinya dengan cara kapitalis yang jelas penuh dengan cacat dan minus keadilan bagi rakyat selama sistem kufur ini hadir untuk mengatur negara.
Pusingnya rakyat dengan kebijakan yang dibuat aparatur negara seakan ingin menunjukkan bahwa kekuasaan milik mereka bisa diotak atik sesuai kepentingan mereka. Walaupun rakyat yang jadi korban akan tetapi kebijakan-kebijakan itulah yang dibutuhkan mereka untuk melanggengkan oligarki kekuasaannya.
Bila kita bercermin pada masa keemasan Islam, negara daulah dengan sistem pemerintahan khilafahnya telah menunjukkan bagaimana sikap dan cara seorang pemimpin membuat satu kebijakan semata-mata hanya untuk melindungi rakyat. Seorang pemimpin adil yang amanah dan menjadi sandaran rakyatnya.
ketika Abu Bakar wafat, kaum Muslimin sepakat membai’at Umar sebagai khalifah baru. Saat pembai’atannya sebagai khalifah, ia berkata, “Wahai kaum Muslimin, kalian semua memiliki hak-hak atas diriku, yang selalu bisa kalian pinta. Salah satunya adalah jika seorang dari kalian meminta haknya kepadaku, ia harus kembali hanya jika haknya sudah dipenuhi dengan baik. Hak kalian yang lainnya adalah permintaan kalian bahwa aku tidak akan mengambil apa pun dari harta negara maupun dari rampasan pertempuran.
Kalian juga dapat memintaku untuk menaikkan upah dan gaji kalian seiring dengan meningkatnya uang yang masuk ke kas negara, dan aku akan meningkatkan kehidupan kalian dan tidak akan membuat kalian sengsara. Juga merupakan hak, apabila kalian pergi ke medan pertempuran, aku tidak akan menahan kepulangan kalian, dan ketika kalian sedang bertempur, aku akan menjaga keluarga kalian laksana seorang ayah.
Khalifah Umar menyampaikan kepada rakyatnya dengan tegas, Wahai kaum Muslimin, bertakwalah selalu kepada Allah SWT, maafkan kesalahan-kesalahanku dan bantulah aku dalam mengemban tugas ini. Bantulah aku dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kebathilan. Nasihatilah aku dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan Allah SWT.”
Umar merupakan pemimpin dengan keahlian administrasi yang sangat baik, pemimpin politik, dan jenderal militer yang cerdas. Ketidakegoisan dan kekukuhannya dalam menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat, membuatnya dihargai dan memiliki posisi penting dalam sejarah.
Dan hari ini kita sedang menantikan sosok pemimpin sejati layaknya khalifah Umar ra. Pemimpin yang selalu ada untuk rakyatnya. Karena negara merupakan junnah (pelindung) dan simbol seorang pemimpn amanah. Pemimpin yang tidak bikin pusing rakyat atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Wallahu a'lam bishawab.[]