Keberpihakan Rezim Kepada Pengusaha, Gadaikan Nasib Rakyat


Oleh: Tesya Ridal, S.T.

Permasalahan yang timbul di negeri ini, tampaknya tidak membuat rezim peka. Pasalnya ditengah permasalan COVID-19, pemerintah masih sempatnya membahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law.

CNBC Indonesia, Kamis 16 April 2020, mengabarkan, DPR dan pemerintah belum lama ini sepakat melanjutkan pembahasan RUU cipta lapangan kerja (Ciptaker). Merespons hal tersebut, elemen buruh mengancam menggelar demo besar-besaran.

Seharusnya pemerintah fokus terhadap penanganan pandemi yang mengancam nyawa dan perekonomian rakyat. Bukannya malah "ngotot" ingin meresmikan RUU onimbus law yang sajatinya tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Bukan hanya itu, karena aksi pemerintah yang dianggap "nekat" ini, membuat ratusan ribu massa buruh akan turun berdemonstrasi. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru mengenai penyebaran pandemi COVID-19.

Presiden KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Andi Gani Nena Wea, dalam konferensi video bersama awak media di Jakarta, Kamis (16/4/20), mengatakan "Kami sudah membuat surat resmi kepada presiden dan ketua DPR untuk menggelar aksi besar-besaran secara nasional", dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis 16 April 2020. Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah demi segelintir pengusaha yang hidupnya sudah berlimpah harta telah menggadaikan nasib rakyatnya sendiri, padahal ini menyangkut nyawa rakyat, serta perekonomian rakyat. Harta yang dimiliki segelintir pengusaha itu pun adalah uang rakyat yang "dirampok" secara halus dengan mengusai sumber daya alam kepemilikan umum yang sejatinya tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta, apalagi pihak asing. Inilah gambaran kecil kekejian sistem kapitalisme yang membuat umat terus ditindas dengan nasib yang selalu tergadaikan oleh pemerintah.

Berbeda dengan sistem Islam yang mana pemerintah akan berperan sebagai pelayan dan pelindung rakyatnya. Sebagai pelayan, seorang pemimpin ( khalifah) akan melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sedangkan jika sebagai pelindung rakyatnya, pemimpin akan berusaha menjaga rakyatnya dari hal-hal yang akan membahayakan rakyat, termasuk melidungi rakyatnya dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Khalifah Umar bin Khaththab adalah satu sosok pemimpin yang patut menjadi teladan. Demi menjaga keselamatan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat saat pandemi justru beliau rela jika beliau yang harus menanggung kelaparan asalkan rakyat yang dipimpinnya tetap terpenuhi seluruh kebutuhannya. Inilah sosok pemimpin yang akan lahir di dalam sistem Islam manakala diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosok pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintainya.

Oleh karena itu, saat ini persatuan umat sangatlah penting guna mengembalikan kehidupan yang diatur oleh aturan Yang Maha Pengatur, Allah SWT. Penegakan institusi negara yang tegak di atas asas aqidah islamiyyah merupakan suatu kewajiban seluruh hamba yang mengaku taat kepada Sang Maha Pencipta, sekaligus demi mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera di dunia hingga menuju akhirat. Wallahualambissawab.[]

*

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم