Oleh : Salma Shakila
(Kontributor Muslimah Voice)
Geliat tentang pembangunan ibukota baru kembali mengemuka. Setelah mengendap agak lama, masyarakat kembali diingatkan tentang rencana pembangunan ibukota baru di Penajam Paser Utara. Tapi masih, kalau soal biaya pembangunan, teteplah pakai hutang gitu lho.
Apa hal ni? Koq kembali ramai dibicarakan? Ada apa gerangan? Progres apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pembebasan tanah apa sudah selesai dan tidak ada masalah? Apa sudah mulai membangun? Apa ada hal lain? Ternyata dalam beberapa agenda, presiden kembali menegaskan tentang rencana pembangunan ibukota baru.
Dalam berbagai acara Presiden Jokowi mulai memaparkan rencananya tentang rencana pembangunan ibukota batu diantaranya penempatan asing sebagai pengarah pembangunan ibukota baru. Menurut berita yang dilansir dalam laman Tempo.co.id. (16/1/2020). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.
“Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman,” katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Ditempatkannya tiga tokoh asing dalam proyek pembangunan ibukota baru, semakin menjelaskan kekhawatiran intervensi asing dalam pembanguanan ibukota baru. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran akan bahaya yang akan mengancam kedaulatan negeri ini. Mulai dari pengambilan keuntungan yang jelas dilakukan oleh mereka. Juga akan adanya
intervensi asing terhadap pengambilan kebijakan-kebijakan negara.
====
Sebagai negara yang mengaku telah merdeka, kedaulatan adalah hal yang sangat penting. Bagaimana mungkin pembangunan ibukota, pusat pemerintahan di Indonesia kita serahkan pada asing baik dari sisi dana dan desainnya. Bukankah ini akan mengganggu kedaulatan negeri ini?
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Oramg asing tersebut berada dalam posisi yang sangat penting. Sebagai pemasok bahan, konsultan, pimpinan proyek hingga pelaksana proyek. Dengan menempati posisi strategis tersebut, akan dengan mudah bagi mereka untuk mengetahui urusan dan tata kota negara ini. Tata kota di ibu kota akan lebih mudah diketahui oleh asing, termasuk letak geografis yang menunjang pertahanan sebuah negara. Tentu hal sangat membahayakan urusan negara.
Seharusnya, pemerintah mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada negara asing. Mulai berusaha mandari dan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia. Juga memanfaatkan letak negara yang strategis dan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim untuk dapat membangun negara kuat. Negara tangguh yang tidak lemah dan tunduk pada negara lain. Apalagi negara asing yang jelas hanya ingin menjajah ekonomi dan menguasai kekayaan alam negara ini.
Kekuatan itu bisa dicapai hanya dengan menerapkan sistem Islam. Negara akan bermartabat tinggi, disegani dan kokoh berdikari. Karena akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.[]