Oleh : Fauziyah Ali
Hai Gaes, para nezijah yang baik hatinya. Sudah pada sarapan apa belum? Ngomong-ngomong sarapan sama apa nih? Sama nasi apa bukan? Nasi yang dari beras itu lho. Sarapan lho ya supaya kuat, nggak kelaparan.
Eh, bicara-bicara soal nasi, beras, ini lho ada 20.000 ton beras senilai 160 Milyar mau dibuang dari gudang Bulog karena berasnya rusak dan sudah tak layak konsumsi. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang-gudang Bulog sejumlah 2,3 juta ton. 20.000 ton diantaranya sudah disimpan lebih dari satu tahun.
Mari berhitung. 20.000 ton × 1.000 kg = 20.000.000 kg. Per kg untuk 13 porsi. Itu jatuhnya berapq hayo? Kalau dihitung ya, itu bisa untuk makan orang sekabupaten selama satu bulan. Astaghfirullah. Berarti yang dibuang itu banyak bener jumlahnya.
Bukan soal korupsi jatuhnya. Tapi ke arah salah kelola. Mengapa harus 'ngotot' impor kalau stok dalam gudang bulog banyak. Lalu, mengapa sampai yang 20.000 itu tidak terdistribusi untuk rakyat. Sejak beras itu masih bagus. Mengapa? Why?
Jadi sebenarnya bagaimana akses masyarakat terhadap bahan makanan pokok ini? Kalau menurut saya beras itu makanan yang paling pokok dari makanan pokok yang lain. Jadi serius dong, kelola soal beras ini.
====
Menurut internal Bulog nih jadi suka bingung aja sama regulasi-regulasi yang ada di negeri ini. Misal nih ya, stok beras sedang banyak tapi Menteri Perdagangan 'ngotot' impor. Menurut peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2018 stok beras yang melebihi batas waktu harus dimusnahkan. Padahal stok beras di gudang Bulog banyak banget karena impor beras dilaksanakan pas panen raya.
Lalu, pemusnahan beras ini kan berarti penghilangan barang milik negara. Kalau dicek laporan keuangannya harus sinkron sama laporan keuangan yang ada di Menteri Keuangan. Nanti kalau nggak sinkron, bakal kena BPK. So, apa internal Bulog yang harus tanggung jawab? Kan tanggung jawab Bulog hanya menyimpan? Yang menjadikan stok semakin banyak siapa? Karena impor kan? Yang tanggung jawab impor siapa? Apa Menteri Perdagangan? Pusing kan!
====
Ternyata eh ternyata urus-urus soal pangan di Indonesia 94% diurus kartel sisanya 6 % Bulog yang mengurus. Waduh, ini koq 'njomplang' banget begini. Kalau diurus kartel yang terjadi ya monopoli. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Lihat itu, karena monopoli pasar harga bawang dari Rp 25.000 bisa langsung melejit jadi lebih Rp 100.000. Jika problem kartel pangan ini belum diselesaikan maka rakyat akan kesulitan memperoleh pangan berkualitas karena harganya mahal.
Tapi lagi-lagi karena salah kelola seluruh kementrian yang terkait mengurusi pangan termasuk beras ini koq tidak kompak. Tak tergambar mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat sama sekali. Rakyat dianggap sebagai konsumen yang harus membeli. Jika ingin berkualitas, ya harga yang dibayar lebih tinggi.
Birokrasi dan struktur kerja antar institusi minim komunikasi. Mereka bekerja tanpa adanya visi dan misi bersama.
Memang, perkara urus negara bukan hal yang mudah ya! Ya iyalah, jadi perlu hati-hati ketika menerima amanah. Bukan enaknya yang diambil karena punya jabatan tinggi. Tanggung jawabnya juga harus dilaksanakan dengan baik. Berat tanggung jawab dunia dan akhiratnya, paham!
Wallahu a'lam Bishowwab.[]