(Analis Muslimah Voice)
Ekonomi Indonesia masih bertopang pada pajak. Selain itu, investasi juga menjadi salah satu daya Tarik tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Pemerintah berusaha mendorong laju investasi asing di Indonesia. Seperti yang dilansir Kompas.com (11/9/2019) Presiden Joko Widodo mengaku akan terus menggelar rapat mengenai investasi agar Indonesia benar-benar menjadi negara tempat para investor menanamkan modalnya. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan I 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun. Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.
Pemerintah berdalih, investasi dianggap sebagai obat mujarab untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Namun faktanya investasi akan sangat merugikan Indonesia. Investasi adalah jalan ekploitasi sumber daya alam di Indonesia oleh asing kian merugikan, belum lagi negara asing yag melakukan investasi di Indonesia berusaha menguasai pasar dan menekan biaya produksi di Indonesia.
Membuka kran investasi membuktikan perekonomian Indonesia hanya bertopang pada APBN. Inilah akibat penerapan ekonomi neoliberalisme yang masih dijadikan solusi untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada faktanya, penerapan ekonomi neoliberal sangat merugikan Indonesia. Neoliberalisme telah menjadi momok yang menakutkan bagi negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam seperti Indonesia. Neoliberalisme di pahami sebagai paham kapitalisme global yang merupakan formulasi terbaru dari kapitqlisme sebelumnya. Neoliberalisme sarat dengan kepentingan asing dan memiliki tanda atau ciri melelui legitimasi MOU dengan IMF (LOI dan Structural Adjusment Program), WTO, World Bank (ADB) yaitu, liberalisasi dan perdagangan pasar bebas, mekanisme campur tangan pemerintah tidak ada lagi, privatisasi sector public, mencabut subsidi, karena sistem ekonomi neoliberalisme cenderung tidak menyetujui adanya subsidi-subsidi negara, keberadaan BUMN atau lembaga negara yang mengurusi langsung pengadaan atau produksi dan distriusi barang, dan mencabut monopoli.
Tak heran jika ketimpangan dan kemiskinan semakin tak terkendali akibat penerapan ekonomi neoliberalis yang berdiri kokoh diatas asas sekularime dan pilar-pilar ekonomi yang batil, menggunakan riba sebagai solusi ekonomi. Dampak lain yang dirasakan Indonesia saat ini akibat neoliberal diantaranya, dikuasainya sector kepemilikan umum oleh swasta.
Dampak selanjutnya adalah bobroknya lembaga keuangan dan masuknya Indonesia dalam jebakan utang luar negeri. Konsekuensi dari sistem pasar bebas adalah adanya liberalisasi dipasar uang yang berbasis bunga. Selain itu rakyat kecil kehilangan subsidi dan berbagai jenis perlindungan negara khususnya terhadap barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari, sementara negara mulai kehilangan control terhadap pasar, swasta semakin mampu mencengkram pasar. Hal tersebut akan menimbulakn kesenjangan ekonomi yang berakibat semakin terpuruknya rakyat miskin.
/Solusi Islam lawan neoliberalisme/
Ekonomi neoliberalisme sudah terbukti menyengsarakan rakyat. Jika sistem ini yang terus menerus diterapkan, maka tidak akan lama lagi Indonesia akan semakin terpuruk bahkan tak bersisa. Dengan gagalnya sistem saat ini yang diterapkan, solusi yang bisa diambil adalah menerapkan sistem ekonomi Islam. di dalam sistem ini negara akan menjamin kesejahteraan rakyat dari orang per orang melalui mekanisme ekonomi yang mampu menutup celah ketidak adilan. Sistem yang berpedoman pada segala aturan Allah SWT. Dalam sistem ini mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaanNya. Tidaklah sesuatu yang bersal dari Allah SWt akan menimbulkan kesengsaraan. Dengan demikian ekonomi islam mampu mensejahterakan rakyat. Melalui sistem ini kesejahteraan rakyat nyata adanya tidak hanya sekedar utopis belaka.
Ekonomi islam tidak akan pernah bisa diterapkan ditengah-tengah sistem demokrasi saat ini. Ekonomi islam mengurus seluruh urusan rakyat, maka harusdiikiat dalam institusi negara. Islam memandang seluruh perbuatan manusia haruslah terikat dengan hukum syara’, maka islam telah menetapkan model negara yang akan mengatur aktivitas manusia, negara itu adalah Khilafah Islamiyah. Negara sejatinya adalah institusi besar yang menghimpun dan mengikat individu-individu untuk meraih tujuan-tujuan kebaikan dan manfaat bersama. Negara bukan milik segelintir elit politik yang berusaha menguasainya. Khilafah menjamin kesejahteraan rakyat dan akan menghapus ekonomi neoliberalisme yang saat ini mencengkeram rakyat.[]