Oleh: Ika Mawarningtyas
Analis Muslimah Voice
Rabu (4/9) jagat Twitter dihebohkan oleh taggar #BPJSRasaRentenir, taggar ini ekspresi netizen terhadap cara penarikan iuran BPJS 'door to door'. Kabar bertubi-tubi datang perihal BPJS, pertama ada kabar bahwa BPJS disarankan berkerjasama dengan perusahaan asuransi Pin An dari China. Kerjasama BPJS dengan perusahaan asuransi Pin An China memang mendapat banyak penolakan, karena rawannya data kependudukan yang bisa dinikmati oleh perusahaan asing.(cnnindonesia.com 1/9)
Kedua, pemerintah tetap akan menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang angkanya tiap tahun terus bertambah. Ketiga, BPJS Kesehatan pun berencana melakukan penagihan secara door to door. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kolektibilitas atau penagihan iuran para peserta. (viva.co.id 4/9/2019)
Masalah yang sekarang menjadi buah bibir adalah rencana naiknya iuran BPJS. Hal ini sempat mendapat penolakan dari beberapa anggota DPR. Tapi hal itu belum bisa mengubah keputusan pemerintah untuk mengurungkan niatnya menaikkan iuran BPJS. BPJS digadang-gadang sebagai solusi dari pelayanan kesehatan di negeri ini, malah membuat pelayanan kesehatan semakin amburadul dan memberatkan rakyat.
Beberapa poin yang penting dikritisi perihal BPJS yaitu, pertama, bathilnya akad asuransi dalam BPJS. Akad asuransi ini mengandung ribawi. Prinsip asuransi yang mampu melipatgandakan uang yang membuat jauh panggang dari api. Antara pemenuhan layanan kesehatan dengan uang yang berputar ternyata tidak sesuai harapan.
Faktanya BPJS malah tekor dan defisit. Beginilah bobroknya jika keuangan terkontaminasi hasil ribawi. Kedua, yang menjadi pangkal dari amburadulnya masalah kesehatan adalah pengelolaan dana yang bersandar pada BPJS. Untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia, memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Seharusnya pemerintah mencari sumber dana yang empuk untuk menyelenggarakan kesehatan untuk semua.
Salah satu alternatif dan paling solutif adalah menjadikan SDA yang melimpah sebagai sumber dana. Kekayaan SDA negeri jika dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan tidak dikapitalisasi pasti bisa menyelenggarakan kesehatan gratis untuk semua.
Bukan seperti sekarang, BPJS dijadikan mesin pemalak rakyat secara terstruktur, jelas ini kedzoliman yang luar biasa. Apalagi untuk penagihan iuran dengan 'door to door'. Wajar jika netizen menganggap ini berasa mirip rentenir. Seharusnya pemerintah berkaca apakah BPJS ini mampu melayani kesehatan secara optimal atau tidak? Bukan malah menaikkan iurannya dengan alasan tekor dan defisit. Alih-alih mensejahterakan malah mendzolimi.
Oleh sebab itu tidak ada solusi lain selain penerapan syariah Islam secara sempurna. Karena hanya Islam yang mampu sediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan tanpa biaya. Karena disokong oleh sistem ekonomi Islam yang mampu atasi problematika masalah sumber dana. Selain itu hanya Islam yang mampu ciptakan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia baik Muslim maupun non Muslim.[]