Oleh: Septa Yunis (Analis Muslimah Voice)
Kasus pagar laut Tangerang semakin menegang. Pasalnya, tak kunjung ada penyelesaian dari pemerintah. Sebelumnya, TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
Pembongkaran pagar laut misterius ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto. Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin (kiri) mempertanyakan pembongkaran pagar laut Tangerang yang dilakukan TNI AL dipimpin Danlantamal III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto (kanan), Sabtu (18/1/2025). Tribunnews.com
Pagar Laut adalah salah satu wilayah pesisir di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, khususnya potensi ekonomi yang datang dari sektor kelautan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini menjadi sorotan karena adanya klaim atas hak pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang melibatkan para pengusaha besar, yang tidak jarang terkait dengan oligarki. Dalam hal ini, beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan oligarki besar di Indonesia berusaha menguasai wilayah pesisir ini dengan alasan pengembangan industri atau infrastruktur.
Pemerintah, dalam hal ini, lebih cenderung mendukung upaya pengusahaan sumber daya alam tanpa memedulikan dampaknya terhadap masyarakat lokal atau kelestarian lingkungan. Proyek-proyek besar yang digulirkan oleh kelompok oligarki sering kali lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada mempertimbangkan hak-hak rakyat dan keberlanjutan ekologis.
Kasus ini memperlihatkan betapa kekuasaan ekonomi oligarki dapat mengalahkan suara masyarakat dan keputusan negara yang seharusnya melindungi kepentingan umum. Oligarki di Indonesia sering kali memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik. Kelompok ini tidak hanya menguasai sektor ekonomi tertentu, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan publik.
Bukti ini terlihat pada banyak proyek yang melibatkan perubahan peraturan, pembebasan lahan, atau bahkan penataan ulang kawasan yang lebih menguntungkan bagi para investor besar. Walaupun proyek ini mungkin memiliki dampak negatif bagi masyarakat pesisir atau ekosistem laut, keputusan tersebut tetap dijalankan karena ada pengaruh besar dari kelompok oligarki yang mengontrol sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perikanan, hingga infrastruktur.
Kasus Pagar Laut di Indonesia menggambarkan bagaimana oligarki—kelompok kecil yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar—dapat menguasai wilayah dan sumber daya alam, mengabaikan hak-hak rakyat, serta mengancam keberlanjutan lingkungan. Fenomena ini memperlihatkan betapa penguasa sesungguhnya di balik layar bukanlah pemerintah atau negara, tetapi segelintir individu atau kelompok yang memiliki akses tak terbatas terhadap kekuasaan.
Ini adalah buntut panjang dari penerapan kapitalisme. Yang seharusnya menjadi kepemilikan umum, diambil alih oleh swasta. Dan negara tidak mampu berbuat apa-apa. Masih terus bertahankah kita dengan sistem ini? Sistem yang jelas merugikan rakyat dan menguntungkan para korporat.
Solusi satu-satunya adalah kembali kepada sistem Islam, yaitu Khilafah. Sistem yang aturannya jelas dari Allah SWT. Namun, masih banyak kalangan yang masih meragukan Khilafah. Bahkan menolak secara terang-terangan. Padahal, Islam sudah mengatur semua hidup kita dari hal terkecil sampai hal terbesar sekalipun. Saatnya kita meninggalkan sistem jahannam ini, dan kembali kepada aturan Allah SWT.