Oleh: Kikin Fitriani (Aktivis Muslimah)
Kemiskinan ekstrem yang marak terjadi di negeri ini bak jamur di musim hujan. Terlebih masalah kemiskinan struktural tidak akan pernah terselesaikan secara tuntas bahkan menjadi monster menakutkan bagi setiap individu yang mencoba bertahan dalam sistem kapitalisme yang diemban di negeri ini.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, mengatakan mayoritas masyarakat miskin di Indonesia berada di sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.(Dikutip:www.tempo.co)
Menurut data yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 47,94% dari total penduduk miskin. Dari total persentase tersebut 24,49% diantaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan 22,53% lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar.
Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya mengingat negara ini masih bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber pangan dan perekonomian. Ironisnya hidup di negara agraris yang memiliki potensi besar dalam pertanian, ternyata masih harus mengimpor beras dari negara tetangga seperti Thailand padahal Indonesia adalah negara produsen beras terbesar ketiga di dunia. Mengapa negara yang dahulu berhasil melakukan swasembada beras harus melakukan impor saat ini?
Menurut Prof.Dr. Bustanul selaku Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) mengatakan, "Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Oleh karenanya, impor beras menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar." ujarnya (www.bulog.co.id, Jakarta 03-07-2024)
Masalah krusial ini menjadi perhatian utama Prabowo Subianto ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil yang berlangsung pada Senin 18 November 2024. Pada sesi yang mengangkat tema " Fight Against Hunger and Poverty" menjadi platform penting bagi para pemimpin dunia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. (Dikutip: www.kemlu.go.id)
Problem klasik kemiskinan saat inipun belum ada strategi maupun program yang mampu menghantarkan persoalan tuntas hingga ke akarnya.Tingginya angka kriminalitas menjadi bukti masih banyak rakyat yang hidup dalam jurang kemiskinan. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan papannya saja, mereka harus berlomba mengais rezeki dengan yang lain. Negara hanya memandang permasalahan kemiskinan ini pada tataran teknis dan cenderung menggantungkannya pada lembaga internasional ataupun pihak swasta.
Negara berasumsi bahwa dengan membuat program-program andalan yang dipandang mampu menyelesaikan problem ini, namun faktanya kondisi rakyat makin tidak sejahtera, kehidupan semakin terpuruk akibat kebijakan yang ttidak pernah memihak pada rakyat kecil. Sistem Kapitalisme hanya mengistimewakan para pemilik modal atas nama liberalisasi ekonomi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Para pemilik modal diberi keleluasaan untuk mengelola SDA yang berlimpah.
Alhasil pihak swasta banyak mendapat previlage dari pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan harta kepemilikan umum dengan bersandar pada kebijakan pemerintah dan semuanya berujung pada kepentingan bisnis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, para kapital, pemilik modal, pemilik perusahaan ditempatkan sebagai aktor utama kegiatan ekonomi makro khususnya.
Negara tidak boleh cawe-cawe (turut campur) karena peran negara sebatas regulator bukan operator. Bila negara memaksakan masuk, maka akan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). Negara harus duduk sebagai "watchdog" hanya mengatur dan mengawasi saja sambil memungut pajak yang dibebankan kepada rakyat, bukan kepada para kapitalis. Disisi lain rakyat terhalang tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kekayaan alam tersebut dengan mudah dan terjangkau. Sistem kapitalisme berpeluang membuka kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara rakyat dan pemilik modal.
Harusnya sektor pertanian ini mampu mensejahterakan petani, namun lagi-lagi terbentur kebijakan pertanian dibawah sistem kapitalisme yang menyengsarakan para petani. Kapitalisasi sektor pertanian dari hulu ke hilir telah menyebabkan harga sarana produksi pertanian mahal dan sulit dijangkau petani seperti pupuk, benih, pestisida, alat dan mesin pertanian menjadi mahal karena dikuasai oleh para pemilik modal.
Problem lain adalah petani semakin sulit mendapatkan irigasi ditengah pembangunan proyek strategis nasional yang mengabaikan kelestarian alam. Banjir, tanah longsor, kekeringan berkepanjangan akibat pembangunan pesanan para pemilik modal telah banyak merugikan dan mengabaikan hak-hak petani. Jadilah profesi petani menjadi penyumbang terbesar kemiskinan ekstrem di negeri ini.
Semua itu buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme dibawah pemerintahan Demokrasi. Dalam sistem ini berlaku hukum rimba yang kuat itu yang menang. Instrumen pajak menjadi sumber dan kekuatan utama negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang dibebankan kepada rakyat, bukan malah insentif pajak diberikan kepada perusahaan besar untuk menarik investasi. Berharap pada negara lain sebagaimana seruan Indonesia dalam G20 sangat mustahil karena semua negara juga berpegang pada sistem kapitalisme.
Islam solusi atas masalah kemiskinan struktural
Islam telah menawarkan solusi atas persoalan kemiskinan yakni ada pada penerapan Sistem Islam secara kaffah. Sistem ekonomi Islam dibawah sistem politik Islam meniscayakan setiap jiwa individu rakyat dapat merasakan kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan enam mendasar yakni pangan ,sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Hal ini didukung oleh pemerintahan Islam yang berorientasi pada melayani dan mengurus rakyat. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:
Imam (Khalifah) adalah Raa'in (Pengurus) dan Ia bertanggung jawab atas rakyat (yang diurusnya). (HR.Bukhari)
Negara mendahulukan skala prioritas umat dengan meri'ayah, menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat. Bukan hanya lapangan pekerjaan tetapi insentif yang layak bagi mereka. Dengan begitu, para petani bisa mendapatkan upah yang pantas sesuai dengan manfaat tenaga yang diberikan oleh mereka.
Sementara itu negara juga menyediakan akses pendidikan, kesehatan dan keamanan akan dipenuhi negara secara langsung tanpa memungut pajak dari rakyat. Lantaran sistem ekonomi Islam yang dikelola Baitul Maal, dijalankan berdasarkan secara konsep ekonomi islam yang bertentangan dan berbeda jauh dengan sistem ekonomi kapitalisme dimana kas negara yang lemah karena pemasukannya bertumpu pada pajak dan tambal sulam dengan utang luar negeri yang sarat dengan riba.
Ekonomi Islam menetapkan SDA dengan jumlah melimpah ruah seperti hutan, danau, sungai, minyak, gas, batubara, mineral dan lain sebagainya dikategorikan sebagai kepemilikan umum (publik), karena milik umum maka haram menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta apalagi asing. Sebab hal tersebut akan menghalangi sebagian besar masyarakat mengaksesnya. Negaralah sebagai wakil rakyat wajib mengelola nya dan membagikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Distribusi kekayaan ditengah umat adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan. Dan Negaralah yang menjadi pengendali distribusi harta untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan.
Negarapun akan membuka peluang kerja yang luas disektor riil seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan negara akan memberikan support penuh dengan memberikan bantuan modal, menyediakan infrastruktur peninjauan seperti irigasi, jalan serta memudahkan petani untuk mengakses sarana prasarana pertanian. Sebagai pelayan rakyat, negara tidak akan membiarkan pihak swasta bermain di sektor hulu maupun hilir hingga melakukan monopoli pasar yang merugikan petani.
Pembangunan yang dilakukan negara pun berorientasi pada kemaslahatan rakyat bukan kepentingan segelintir orang. Negara tidak boleh melakukan pembangunan yang menghilangkan mata pencarian rakyat secara langsung maupun tidak langsung atau merusak alam yang merampas ruang hidup rakyat dan ekosistemnya. Sungguh hadirnya kepemimpinan islam dan diberlakukannya sistem ekonomi islam adalah satu-satunya yang mampu mengentaskan kemiskinan struktural serta membawa umat pada keberkahan dan kesejahteraan hakiki.
Wallahu'alam bi-shawab.