Oleh: Kikin Fitriani (Aktivis Muslimah)
Sebagian publik masih berharap pada pergantian pemimpin sebagai harapan baru adanya perubahan ke arah yang lebih baik, meski faktanya terbentuknya kabinet baru selalu dihiasi wajah-wajah lama dan didominasi partai-partai lama yang mengindikasikan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak sepenuhnya baru. Semua parpol beramai ramai merapat mendukung pemerintahan baru hanya untuk mendapatkan jatah kue kekuasaan.
Tidak heran jika mendapati susunan kabinet era Prabowo , selain banyak pemekaran di sejumlah kementrian, kredibilitas dan kapabilitas orang-orang pesanan ini sangat jauh dari figur wakil rakyat bahkan mirip dagelan komedi yang dipertontonkan. Semua realitas ini niscaya hanya ada dalam sistem kepemimpinan demokrasi kapitalisme yang lahir dari rahim sekularisme dan liberalisme. Sistem kepemimpinan yang asasnya rusak seperti ini sama sekali tidak bisa diharapkan akan membawa kebaikan. Prinsip kedaulatan ada ditangan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan justru sumber kerusakan terbesar, bagaimana tidak berbagai aturan hidup hanya bersandar pada akal, bukan pada sumber aturan yang bersifat kekal. Bahkan kepemimpinan pun menjadi peluang terbuka bagi siapa saja, asalkan mereka bisa membelinya dengan kekuatan uang. Lalu saat menjabat adalah saat yang tepat untuk mengembalikan modal.
Sikap sebagian publik yang masih menaruh asa kepada kepemimpinan baru sah-sah saja, namun jangan pernah menolak lupa, warisan masalah yang ditinggalkan rezim-rezim sebelumnya, terutama dalam satu dekade era kepemimpinan Jokowi, tidak ada satu celahpun yang tidak dikungkung oleh persoalan membelit bahkan krusial. Satu sama lainnya saling berkelindan layaknya benang kusut yang makin sulit diuraikan akibat buah dari penerapan sistem kapitalisme liberalisme.
Bidang ekonomi misalnya negeri ini sudah nyaris tergadai. Utang riba membengkak hingga tebus pada level Rp 8.500 triliun. Semua SDA dilepas dan dikuasai pihak asing, hingga negara kehilangan kedaulatan dan modal untuk mensejahterakan rakyatnya. Korbannya adalah rakyatnya sendiri yang malah rentan digempur dengan berbagai tekanan pajak, penghapusan subsidi, tapi disaat yang lain sumber-sumber ekonomi negara justru dilepas kepada para pemilik modal seperti barang tambang melalui Undang-undang Minerba 2020 yang jelas sekali diberikan kepada pemilik modal. Badai tsunami PHK yang tidak bisa dibendung , pengangguran ada dimana-mana. Gap sosial justru menganga lebar akibat penguasaan faktor-faktor ekonomi dijalankan oleh segelintir orang yang bermodal.
Dalam bidang politik pun negeri ini sudah lama dikuasai oleh kekuatan modal dari dalam dan dari luar. Intervensi asing terlalu kuat mencengkram hingga negeri tidak berdaulat dalam mengelola aset-aset di negerinya sendiri.
Dalam bidang sosial, taraf kehidupan masyarakat jauh dari kata kebaikan dan sejahtera. Bonus demografi usia produktif banyak mengalami dekadensi (kemerosotan) moral dengan kerusakan mental tingkat tinggi. Pengarusan gaya hidup bebas, masifnya moderasi beragama arahan Barat membuat kasus-kasus amoralitas semakin tak terkendali dan mendegradasi (penurunan) kualitas generasi dimasa akan datang, semua ini tidak lepas dari abainya rezim dalam mengurusi urusan rakyat sekaligus sebagai pelindung rakyat.
Berbagai kasus yang bersinggungan dengan kepemilikan dan hak hidup wargapun selalu diakhiri dengan undang-undang atau kebijakan yang menguntungkan dan selalu memihak para pemilik modal seperti dibukanya ekspor pasir laut yang telah ditutup 22 tahun kini dibuka kembali oleh rezim Jokowi melalui PP nomor 26 tahun 2023, terlepasnya pulau-pulau kecil hingga rudapaksa perebutan lahan milik warga untuk dikuasai oleh para oligarki. Demokrasi melahirkan dan mencetak pemimpin nirempati terhadap semua kebutuhan mendasar rakyat disisi lain malah menganak emaskan para pemilik modal.
Demokrasi bukan rumah bagi umat Islam tapi rumah bagi para pemilik modal dalam menindas rakyat atas nama rakyat. Demokrasi rumah bagi para penguasa yang berselingkuh dengan pengusaha dalam mengeruk kekayaan milik rakyat dan menindas dalam instrumen pajak. (Sumber : Suara Mubalighah on Instagram).
Banyaknya kebijakan kontroversial yang digulirkan rezim dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan sebab dia lahir dari ide yang rusak dan cenderung merusak dan akan terus diwariskan dengan tingkat resiko kehancuran sebuah bangsa.
Janji Allah dalam TQS At-Thaha : 124. Allah Swt. berfirman,
"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."
Ibnu Abbas berkata makna "Berpaling dari peringatan-Ku artinya adalah menentang perintah-Ku dan segala yang Aku turunkan kepada para rasul-Ku, melupakan keduanya dan mengambil petunjuk dari selain petunjuk itu (maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit), yaitu sempit di dunia."
Jikalau negeri ini ingin keluar dari penghidupan serba sempit saat ini, tidak ada cara lain selain bersegera menegakkan hukum syariah Islam secara kaffah. Dan pada saat yang sama harus mencampakkan hukum selain Allah yang lahir dari akal manusia yang fitrahnya serba terbatas dan lemah.
Kepastian Harapan Baru Itu Hanya Pada Kepemimpinan Islam.
Sistem Kepemimpinan Islam hanya lahir dari asas akidah yang lurus dan sesuai fitrah penciptaan. Aturan hidup itu berasal dari Zat Yang Maha Hidup dan Menghidupkan sebagai panduan dan solusi kehidupan. Apabila ditegakkan dengan sempurna, pasti akan banyak membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi manusia bahkan bagi seluruh makhluk semesta.
Kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah besar yang tidak hanya bermatra secara duniawi namun ukhrawi diraih. Alhasil dalam pandangan Islam, keberhasilan Khalifah tidak hanya bertindak sebagai Raa'in (pengurus) namun sekaligus sebagai Junnah (pelindung atau penjaga). Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda, " Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (HR.Bukhari dan Muslim).
Sungguh mulia makna pemimpin dalam Islam yang berperan tidak hanya mengurus namun juga menjaga sekaligus memastikan seluruh rakyatnya hidup sejahtera, aman, nyaman dan damai per individu rakyatnya. Semua itu hanya bisa terwujud melalui penerapan syariah Islam secara keseluruhan dalam sistem Islam yakni Khilafah Islamiah
Ketiadaan payung Khilafah satu abad ini, umat muslim terkoyak kehidupannya, mengalami apa itu kemunduran, kehinaan, keterpurukan , terpecah belah , keterjajahan sekaligus penindasan hingga sekarang. Sebaliknya ketika kepemimpinan Islam itu tegak berdiri akan mampu menjadi mercusuar bagi peradaban bangsa-bangsa lain. Dan itu pernah tercatat dalam tinta emas para sejarawan terkemuka di dunia. Sistem Islam mampu melahirkan khairu ummah yang didalamnya ada ketaatan secara totalitas kepada Sang Pembuat Hukum Allah Azza wa Jalla.
Agenda besar kita bersama adalah mengembalikan kehidupan Islam ditengah-tengah umat dengan berdakwah secara pemikiran, menyadarkan dan mengajak umat untuk berjuang bersama dalam mewujudkan perubahan hakiki yakni sistem kepemimpinan Islam.
Wallahu'alam bi-shawab