Oleh: Yuni Ummu Zeefde
Dilansir dari antaranews.com, 31/07/2024 Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 angka kemiskinan di desa mencapai 11,79% sedangkan perkotaan sebesar 7,09%. Serta mengingatkan agar penggunaan dana Desa tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi. Komitmen ini pemerintahan Presiden Joko Widodo kelak akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahannya. Hal itu disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dari presentase diatas membuktikan bahwa pemerataan pembangunan yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan, masih jauh dari harapan. Nyatanya, program pemerintah belum bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat desa. Bahkan program ini diyakini cukup efektif mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah. Sehingga akan ada kelanjutan pelaksanaannya oleh presiden terpilih kelak. Namun, sampai kini ternyata belum bisa diandalkan karena banyak kendala yang harus dihadapi.
Dikutip melalui indonesiabaik.id Pada periode 2015-2019 melalui hasil evaluasi Kemendes menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang berstatus tertinggal. Terutama kawasan timur Indonesia. Lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan tampaknya menjadi salah satu kendalanya. Pengimplementasian program ini, seperti alokasi dana desa hanya terbatas pada wilayah tertentu, itu juga melalui investasi swasta. Yang akhirnya hanya mencari keuntungan korporasi saja.
Terlebih lagi lonjakan urbanisasi paska lebaran menunjukkan tingkat kemiskinan masih tinggi. Masyarakat lebih memilih keluar dari desanya, karena kesempatan bekerja di kota lebih menguntungkan dari pada di pedesaan. Ketimpangan ekonomi di desa dengan kota masih tertinggal terlalu jauh. Terlihat dari berbagai fasilitas umum lebih mudah dicari dan didapat. Infrastruktur yang rusak pun lebih cepat diperbaiki. Apalagi yang dekat dengan pusat industri akan selalu diutamakan.
Terlebih lagi dalam sistem sekarang korupsi seakan sudah menjadi lumrah dilakukan oleh pejabat tinggi maupun pejabat desa. Hal ini menjadikan pemerataan hanya ilusi. Sistem desentralisasi menjadikan kesenjangan antarwilayah semakin kental dengan kapitalisme. Yang justru akan memudahkan korupsi. Anggaran diambil dari APBN yang mana penghasilan utamanya bersumber dari pajak. Yang kemungkinan akan terus defisit.
Dalam Islam pembangunan setiap wilayah itu menjadi tanggung jawab penuh khilafah. Khilafah sebagai rain akan melaksanakan pembangunan secara merata di semua wilayahnya. Negara juga akan memperhatikan segala potensi setiap daerah. Keuangan negara akan tetap stabil. Karena pendapatan negara tidak bersumber dari satu saja. Baitul mall inilah yang menjadi uang kas negara.
Pembangunan desa dan kota akan disesuaikan dengan potensi daerah tanpa menghilangkan kekhasannya. Negara akan membangun infrastruktur yang sesuai kebutuhan daerahnya. Serta fasilitas umum yang layak sehingga aktivitas perekonomian berjalan baik serta menunjang mobilitas rakyat. Pemerataan pendidikan setiap warga agar mendapatkan hak yang sama, sehingga memiliki skill yang tak kalah dengan warga kota.
Pengembangan sektor pertanian dengan teknologi sehingga bisa meningkatkan produksi. Pengerahan kemampuan masyarakat untuk mampu menciptakan lapangan kerja. Memberikan modal kepada rakyat yang ingin usaha. Sehingga bisa menumbuhkan lapangan kerja. Hal ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat sehingga tidka perlu keluar wilayah untuk bekerja. Lalu didukung dengan sistem sentralisasi yakni semua daerah akan dalam pantauan pemerintah pusat.
Alokasi anggaran pembangunan akan dikontrol oleh pusat langsung. Sehingga jika ada masalah, pusat akan sigap untuk membantu. Dengan begitu pejabat dan pegawai yang Amanah akan terwujud desa yang maju dan rakyat sejahtera sebagaimana di wilayah kota. Wallahu'alam bishshawab.[]