Endah Sulistiowati (Dir. Muslimah Voice)
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengungkapkan bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto. “Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.
Memang sangat menarik. Program yang digaungkan selama kampanye justru menjadi polemik sendiri ketika "terpaksa" direalisasikan. Bahkan, wacana diturunkannya budget dari 15.000 ke 7.500 mengundang banyak animo netizen. Sehingga hal ini perlu kita bahas lebih lanjut.
Survei dan berbagai riset tentu sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan yang diambil. Tentunya lagi, riset yang dilakukan pemerintah seharusnya berbasis pada kepentingan umat, bukan pada kepentingan lainnya agar hasilnya pun bisa digunakan untuk menentukan kebijakan yang dapat menyelesaikan persoalan umat.
Sehingga kebijakan yang ditelorkan benar-benar kebijakan yang solutif atas permasalahan umat. Bukan sekedar untuk viral-viralan dan tidak asal-asalan. Dengan begitu ketika kebijakan tersebut dilaksanakan di tengah masyarakat tidak menimbulkan pro kontra lagi.
Berbeda secara diametral dengan paradigma kapitalisme, Islam memposisikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi urusan umat, termasuk menjamin kebutuhan pokok mereka. Jaminan tersebut bisa berupa mekanisme ekonomi maupun nonekonomi.
Pada mekanisme ekonomi, negara akan sangat memperhatikan rantai distribusi pangan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk petani. Juga jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar karena curang, seperti menimbun atau memainkan harga.
Adapun contoh mekanisme nonekonomi adalah dengan pemberian zakat dan bantuan sosial. Setiap kepala keluarga yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya karena sakit atau cacat, sedangkan kerabatnya tidak ada yang bisa membantunya, negaralah yang akan turun langsung memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, termasuk pangan.
Bukan hanya sekedar memenuhi pangannya, tapi juga memastikan bahwa pangan yang tersedia memenuhi standar gizi seimbang bagi generasi dan masyarakat. Sehingga tidak perlu sekedar program makan siang gratis, yang ternyata hanya setengah hati untuk mendulang suara.
Sistem Islam bisa dibilang satu-satunya yang bisa menjamin keseimbangan gizi masyarakat. Bagaimana bisa? Tentu saja, karena dalam Islam negara akan memastikan kebutuhan pangan dan juga kebutuhan pokok lainnya individu per individu. Selain itu juga akan dipastikan gizinya, agar generasi dan masyarakat menjadi warga yang sehat dan kuat. Seperti generasi terdahulu.
Untuk itu negara akan melakukan beberapa hal, yaitu:
Pertama, memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk generasi mudanya. Sehingga pemenuhan gizi seimbang itu bukan sekadar program setengah hati saja.
Kedua, peran negara bukan regulator, melainkan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, secara gratis dan berkualitas.
Ketiga, adanya pembiayaan kesehatan antidefisit tidak membebani masyarakat, rumah sakit, dan para dokter sedikit pun. Sehingga bisa dipastikan tidak ada generasi muda dan masyarakat umum yang kekurangan gizi satu pun. Pembiayaannya berbasis baitulmal yang bersifat mutlak, sumber-sumber pemasukan serta pengeluaran berdasarkan ketentuan syariat. (Nizhamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 245). Keberadaan lembaga-lembaga pelaksana teknis fungsi negara (rumah sakit atau laboratorium) dilarang menjadi sumber pemasukan kekayaan negara.
Negara sebagai pelaksana paradigma yang menjamin pangan, gizi, dan kesehatan steril komersialisasi bukanlah omong kosong belaka. Hal ini terbukti saat Islam menaungi dunia dalam institusi Khilafah.[]