.jpeg)
Penulis: Naila Zayyan (Forum Muslimah Indonesia/ ForMind)
Pemaparan Fakta
Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan dalam. Salah satu isu yang paling mencolok adalah mahalnya biaya pendidikan tinggi, yang termanifestasi dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tingginya biaya pendidikan ini menjadi beban berat bagi banyak keluarga, mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga memperbesar kesenjangan pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 12% dari populasi berusia 19-24 tahun yang mampu mengecap pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi privilige bagi segelintir kalangan.
Analisis Akar Persoalan
Mahalnya UKT memiliki akar persoalan yang bisa ditelusuri hingga kebijakan liberalisasi sektor pendidikan, yang berakar dari General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS, sebagai perjanjian dalam World Trade Organization (WTO), bertujuan untuk mengatur perdagangan jasa antar negara, termasuk sektor pendidikan. Kebijakan ini mendorong liberalisasi pasar pendidikan bagi penyedia jasa dari luar negeri, yang berdampak langsung pada struktur biaya pendidikan dalam negeri.
1. Komersialisasi Pendidikan
Salah satu dampak utama dari liberalisasi adalah komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang semestinya menjadi hak dasar setiap warga negara, berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Baik institusi pendidikan negeri maupun swasta terpaksa mengadopsi model bisnis untuk mempertahankan keberlanjutan finansial mereka. Hal ini mengakibatkan naiknya biaya pendidikan karena institusi harus menutupi berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan.
2. Persaingan Global
Liberalisasi sektor pendidikan juga mendorong persaingan global. Perguruan tinggi di Indonesia harus bersaing dengan institusi dari negara-negara maju yang memiliki sumber daya lebih besar. Untuk tetap kompetitif, universitas di Indonesia harus meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur, dan kurikulum mereka. Upaya peningkatan ini tentu membutuhkan biaya tambahan yang pada akhirnya dibebankan kepada mahasiswa melalui kenaikan UKT.
3. Pengurangan Subsidi Pemerintah
Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, liberalisasi sektor pendidikan sering kali menyertai pengurangan subsidi pemerintah. Pemerintah mengurangi pengeluaran publik untuk pendidikan sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang mendorong pengurangan defisit anggaran. Akibatnya, institusi pendidikan harus mencari sumber pendanaan alternatif, yang sering kali berarti menaikkan UKT.
4. Investasi Asing
Liberalisasi menarik investasi asing di sektor pendidikan. Meskipun investasi asing dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui sumber daya tambahan dan transfer teknologi, namun ini juga sering kali mengakibatkan naiknya biaya pendidikan. Institusi pendidikan yang didanai oleh investor asing cenderung mengejar profit untuk mengembalikan investasi mereka, yang berujung pada kenaikan UKT.
5. Standar dan Akreditasi Global
Untuk memenuhi standar global dan menarik mahasiswa internasional, universitas di Indonesia harus melakukan berbagai peningkatan kualitas. Hal ini termasuk pembaruan kurikulum, peningkatan fasilitas, dan meningkatkan kompetensi staf pengajar. Upaya ini semuanya memerlukan dana yang signifikan, yang sering kali ditanggung oleh mahasiswa melalui biaya pendidikan yang lebih tinggi.
Solusi Sistem Pendidikan Islam Secara Kaffah
Untuk mengatasi karut-marutnya pendidikan di Indonesia, termasuk masalah mahalnya UKT, diperlukan reformasi yang mendalam dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan sistem pendidikan Islam secara kaffah. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah yang dapat diambil dalam menerapkan sistem ini:
1. Pendidikan sebagai Hak Asasi
Dalam pandangan Islam, pendidikan dianggap sebagai hak asasi setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Pendidikan tidak boleh dijadikan komoditas yang diperdagangkan, tetapi sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh warganya.
2. Pendanaan yang Adil dan Merata
Sistem pendidikan Islam menekankan pentingnya pendanaan yang adil dan merata. Negara harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan dari pendapatan nasional. Selain itu, zakat, wakaf, dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk mendanai pendidikan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Pendekatan ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa dan orang tua.
3. Kurikulum Berbasis Nilai
Sistem pendidikan Islam mengedepankan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral. Kurikulum berbasis nilai ini akan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk mencapai kesuksesan materi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang bermartabat.
4. Peran Komunitas dalam Pendidikan
Dalam sistem pendidikan Islam, komunitas memiliki peran penting dalam mendukung proses pendidikan. Masyarakat dan keluarga harus terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak. Ini meliputi memberikan bimbingan, dukungan moral, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran yang kuat dari komunitas akan membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.
5. Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan
Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis dan kewirausahaan. Kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan nyata dengan keterampilan yang relevan. Pengembangan kewirausahaan akan membantu siswa menjadi lebih mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari pekerjaan.
6. Pengelolaan Pendidikan yang Efisien
Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara efisien dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel juga harus diterapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang tinggi.
Penutup
Permasalahan kompleks seperti mahalnya UKT dan tantangan lain dalam sistem pendidikan di Indonesia memerlukan solusi yang holistik dan mendalam. Kebijakan liberalisasi sektor pendidikan yang terinspirasi oleh GATS telah membawa dampak negatif yang signifikan, termasuk komersialisasi pendidikan dan meningkatnya biaya pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan reformasi pendidikan yang mendasar, salah satunya dengan menerapkan sistem pendidikan Islam secara kaffah. Dengan prinsip-prinsip pendidikan sebagai hak asasi, pendanaan yang adil, kurikulum berbasis nilai, peran komunitas, pengembangan keterampilan, dan pengelolaan yang efisien, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Wallahu a'lam bish-shawwab.[]