Oleh: Kikin Fitriani (Aktivis Muslimah)
Seolah tidak habis dirundung duka, gempa bermagnitudo 5,2 mengguncang Jayapura, Kamis ( 9/02/2023) pukul 13.28 WIB. Gempa ini bukan kali pertama, setidaknya ada 1.079 gempa pada periode 02 Januari hingga hari tersebut di Jayapura, dan 132 kali diantaranya dirasakan warga sekitar ungkap Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati
Personel gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 25 warga Distrik Paro yang ingin mengamankan diri ke Distrik Kenyam, Nduga Papua pegunungan Jumat (10/2/2023). Evakuasi ini merupakan kali ke-2 pasca penyelamatan 15 pekerja pembangunan Puskesmas yang sempat disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ).
Keberadaan KKB merupakan permasalahan politik utama yang terus menyulut bara di Papua. Krisis KKB yang tiada kunjung usai keberadaannya, tidak hanya meresahkan warga pendatang, tetapi warga lokal yang disana hingga acapkali terjadi berbagai aksi teror dan kerusuhan yang membuat kondisi di Papua kian tidak kondusif, begitupun bentrok antar warga atau suku di Papua yang makin memperparah keadaan, banyak bentrokan kerap memicu perusakan dan pembakaran hingga menekan korban jiwa.
Polda Papua mencatat pada 2022 ada sekitar 90 kasus kejahatan yang dilakukan oleh KKB. Dari catatan itu sedikitnya ada 53 korban yang meninggal dunia, baik dari warga sipil, TNI maupun Polri.
Problematik lain yang memprihatinkan adalah bahwa Papua masih mencatat presentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada September 2022 Badan Pusat Statistik menyatakan, Papua memimpin provinsi lain dengan persentase kemiskinan terbesar mencapai 26,8%. Sungguh ironis, ketika tanah Papua yang kaya akan kandungan SDA, tetapi tidak berdampak apapun bagi kehidupan warga disana.
Krisis berlapis ini bukan baru dirasakan belakangan ini, akan tetapi sudah berlangsung lama, namun tak ada ujung penyelesaiannya. Fakta-fakta ini sangat cukup menggambarkan bahwa negara dan pemerintah abai terhadap urusan rakyatnya. Negara telah gagal total dalam mensejahterakan rakyat hingga menjamin rasa aman bagi mereka.
Persoalan Papua makin melebar dengan adanya intervensi asing. Keberadaan KKB yang sejatinya adalah kelompok separatis, toh nyatanya sulit diberantas karena memiliki jejaring suaka politik dari negara-negara besar. Adanya isu HAM yang tidak lain adalah isu yang sangat sensitif di Papua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Papua sangat kaya SDA, dan tampak keberadaan AS masih kental di Papua.Tindakan separatis KKB tidak ubahnya mendapat restu demi langgengnya hegemoni AS di Papua. Konflik tersebut ibaratnya dipelihara untuk melanggengkan kepentingan AS dan Australia di Indonesia. Maka tak heran berbagai aksi dan teror KKB terus terjadi.
Kondisi ini akan terus berlanjut jika negeri ini masih bertahan dengan penerapan sistem kapitalis demokrasi. Sistem ekonomi kapitalis melegalkan pengelolaan sumber daya alam ke pihak asing/swasta dan mengkomersialkan layanan kesehatan dan pendidikan, maka tak heran kesenjangan semakin menganga antara rakyat dan pemilik modal.
Disisi lain politik demokrasi yang meniscayakan para pemilik modal semakin mudah mengendalikan kebijakan pemerintah. Keterlibatan asing dalam persoalan Papua menunjukkan bahwa negeri ini hanyalah antek asing atau perpanjangan tangan dari pihak asing. Isu kemerdekaan Papua pun disinyalir dimainkan oleh pihak asing untuk memperkuat eksistensi mereka di Papua.
Persoalan Papua sejatinya hanya akan selesai jika rakyatnya hidup dalam naungan Islam, sebagai penerapan aturan Islam kaffah akan menjamin rakyat hidup sejahtera, aman dan jauh dari kepentingan imperialis asing. Islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga adalah tanggung jawab negara.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Imam ( Khalifah ) adalah Raa'in yakni (pengurus rakyat), dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya " ( HR. al-Bukhari).
Negara dalam Islam ( Khilafah ) akan menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam. Sumber daya alam yang menguasai hajat publik, memiliki kemanfaatan yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum yang haram untuk dikuasai individu atau korporasi. Negara wajib mengelola kepemilikan umum tersebut demi kesejahteraan rakyat melalui mekanisme anggaran belanja negara yaitu Baitul Mal.
Pengelolaan tersebut sesuai sabda Rasulullah SAW : " Kaum muslim berserikat ( sama-sama membutuhkan ) dalam 3 perkara: padang, air dan api. " ( HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Karena itu Khilafah akan mengembalikan posisi kekayaan alam Papua sebagai milik umum yang dikelola negara dan hasilnya dibagikan untuk kesejahteraan rakyat. Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhannya dasar rakyat Papua berupa sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan dan keamanan hingga rakyat Papua hidup sejahtera.
Dalam menjamin keamanan, termasuk warga Papua maka Khilafah akan mengerahkan kekuatan militer yang cukup dan memadai hingga mampu menghentikan intervensi asing disana. Khilafah juga akan melakukan diplomasi luar negeri dengan memberikan larangan tegas bagi pihak-pihak asing ( baik negara, organisasi, maupun individu ) untuk tidak ikut campur dan menginternasionalisasi persoalan Papua.
Khilafah akan menyerukan dakwah bagi rakyat Papua melalui institusi pendidikan Islam dan pengiriman para da'i sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya hingga mewujudkan persatuan yang kokoh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang non muslim pun tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Untuk menjaga keamanan, maka Khilafah akan bertindak tegas karena menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban dalam Islam, memisahkan diri dari negara merupakan keharaman setiap pelaku bughat/makar diberikan sanksi dengan diperangi. Maksud diperangi disini adalah men-ta'dib mereka ( memberi pelajaran tanpa membunuh nyawa ) agar mereka kembali bersatu dalam negara. Sungguh kesejahteraan, keadilan dan keamanan rakyat Papua hanya akan dirasakan dalam naungan sistem Islam yaitu Khilafah Islamiyah.
Papua memang layak disebut "surga kecil yang jatuh ke bumi". Papua hanya secuil gambaran betapa hancurnya suatu negeri tanpa aturan ilahi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam Jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian."
Wallahu alam bi-shawab.