Oleh : Ria Anggraini (Muslimah Bangka Belitung)
Dinas Sosial (Dinsos) menyebutkan, sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi, masuk kategori penduduk miskin ekstrem berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat.
Pencocokan data dilakukan petugas dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat dengan mengacu data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2022.
"Pencocokan data ini diperlukan untuk pemberian bantuan kepada warga. Hasilnya, ada 3.961 warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem," kata Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, Sabtu (28/1/2023).
Dia menjelaskan, indikator penduduk miskin ekstrem ditentukan berdasarkan pengeluaran harian yakni warga dengan pengeluaran di bawah 1,9 dolar Amerika PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 11.941,1 per kapita per hari.
"Jadi, indikatornya adalah warga yang pengeluaran per kapita per harinya di bawah nilai tersebut, sesuai ketetapan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan ini berlaku secara nasional, bahkan internasional," katanya.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pada 2024, di Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem. "Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 jadi 2024 diperlukan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1% setiap tahun sehingga mencapai 0 persen pada 2024,” kata Luhut.
Menanggapi target pemerintah tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7% di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 masih mencapai 2,04% dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%.
Banyak sekali konflik di dunia dan banyak pula problem terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Faktor penyebab terbesarnya sesungguhnya adalah penerapan sistem sekularisme-kapitalisme.
Sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyat, menciptakan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. April tahun lalu, misalnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen. Kenaikan PPN ini dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Semuanya (kaya atau miskin) harus membayar PPN untuk setiap barang dan jasa yang dikonsumsi.
Bukannya membantu transportasi publik, pemerintah malah berencana membedakan tarif KRL antara warga kaya dan miskin. Bagi warga kaya akan dipungut tarif lebih besar dibandingkan kelompok miskin. Selain tarif KRL untuk orang kaya, Pemerintah juga akan memberlakukan BPJS untuk orang kaya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, keberatan dengan orang-orang kaya yang menggunakan BPJS untuk keperluan berobat. Padahal semua warga dipungut biaya (iuran) BPJS, kaya maupun miskin. Tidak gratis.
Distribusi gas LPG 3 kg juga mulai dibatasi. Hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal gas sejatinya adalah milik umum. Artinya, setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang terjangkau bahkan—jika memungkinkan—secara cuma-cuma.
Di sisi lain pemerintah malah berencana memberikan subsidi untuk motor dan mobil listrik. Masing-masing Rp 8 juta dan Rp 80 juta perunit. Alasannya, untuk mengurangi beban subsidi BBM di APBN dan pelestarian lingkungan. Sudah pasti yang menikmati kebijakan ini nantinya adalah para produsen mobil dan motor listrik, bukan rakyat.
Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga yang menjadi dambaan umat manusia. Termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya pada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum lemah.
Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi sosialisme-komunisme maupun kapitalisme. Sosialisme-komunisme sudah bangkrut dan gagal menyejahterakan umat manusia. Kapitalisme pun menciptakan jurang ekonomi yang tinggi, lebih berpihak pada konglomerat, sementara rakyat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak.
Kesengsaraan lain yang diciptakan kapitalisme adalah kesenjangan pendapatan yang tidak berubah sejak 20 tahun silam. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Kaum oligarki juga menguasai lahan lebih banyak dibandingkan rakyat kebanyakan. Presiden Jokowi mengakui bahwa 1% orang Indonesia menguasai 59% lahan di negeri ini.
Majalah Forbes versi Asia pada akhir tahun lalu menyebutkan pengusaha batubara Low Tuck Kwong menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia dengan kekayaan US$25,2 miliar atau Rp 378 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu perdolar AS). Ironinya, menurut riset Harian Kompas, ada 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi.
Padahal banyak konglomerat, seperti Low Tuck Kwong, sumber kekayaannya berasal dari harta milik umum (rakyat) seperti tambang batubara, dsb. Semestinya barang tambang seperti batubara, minyak dan gas bumi, mineral, dll yang merupakan milik umum tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan malah dikuasai oligarki.
Semua kerusakan yang diciptakan ideologi kapitalisme itu telah dirangkum Allah SWT dalam firman-Nya:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (TQS ar-Rum [30]: 41).
Meski secara riil mempraktekkan ideologi kapitalisme, elit politik dan penguasa di negeri tetap tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka menerapkan sistem kapitalisme. Di sisi lain, mereka malah terus mengobarkan permusuhan terhadap ideologi Islam dengan menyebutnya sebagai ancaman radikalisme.
Padahal satu-satunya solusi atas berbagai mafsadat yang sudah diciptakan berbagai ideologi buatan manusia adalah Islam. Islam dan syariahnya bukan saja punya kekuatan dan kemampuan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Lebih dari itu, penerapan syariah Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mengabaikan syariah Islam adalah pembangkangan yang nyata kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
Sistem ekonomi Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan. Keadaan yang tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain Islam. Ada tiga hal penyebab Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan menyejahterakan.
Pertama: Setiap Muslim, termasuk penguasanya, menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan.
Para penguasa juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan dan mengelola harta umat sebagai amanah dengan sebaik-baiknya. Demi menjaga kehati-hatian, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, sampai memperlakukan harta rakyat seperti harta anak yatim, yang tentu besar dosanya jika harta tersebut diambil secara zalim.
Kedua: Syariah Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dengan begini akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap peluang akumulasi kekayaan hanya pada elit tertentu. Sebagai kepala negara, Rasulullah saw., misalnya, pernah membagikan harta rampasan Perang Badar hanya kepada kaum Muhajirin; bukan kepada kaum Anshar, kecuali dua orang saja di antara mereka yang memang dhuafa. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (TQS al-Hasyr [59]: 7).
Ketiga: Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (zalim), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian (TQS an-Nisa’ [4]: 29).
Menurut as-Sa’di dalam tafsirnya, berkaitan dengan QS an-Nisa’ ayat 29 di atas, yang termasuk memakan harta secara zalim adalah mencakup ghashab (perampasan) (Tafsîr as-Sa’di, hlm. 300). Ghashab, menurut Dr. Khalid al-Musyaiqih, adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa, tanpa alasan yang benar.
Dengan demikian setiap pengambilan harta dari sesama mestilah berdasarkan saling ridha dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Setiap pengambilan harta dengan cara paksaan (ghashab) dan menyalahi hukum Islam adalah perbuatan zalim. Walaupun sedikit, jika diambil secara zalim, maka Allah SWT mengharamkan pelakunya masuk surga.
Larangan ghashab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariah Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keridhaan rakyat dan bertentangan dengan syariah Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum-hukum Allah SWT. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum Muslim, jizyah dari warga non-Muslim, serta kharaj bagi warga Muslim ataupun ahludz-dzimmah yang tinggal di tanah kharajiyah saja.
Dalam Islam, pungutan pajak (dharîbah) hanya dipungut hanya ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya, pajak bersifat temporer (sewaktu-waktu/tidak terus-menerus). Itu pun hanya diambil dari warga Muslim yang kaya saja (non-Muslim tidak dikenai pajak). Beda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara zalim dari semua warga negara, miskin dan kaya, bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa, dan bersifat terus-menerus.
Allah SWT menjamin semua persoalan manusia ada solusinya di dalam Islam. Sebabnya, Allah SWT telah menurunkan al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu.
Dengan demikian syariah Islam merupakan solusi dinamis dan terbaik untuk segala problem kehidupan manusia. Syariah Islam pastinya akan membawa rahmat, yakni mendatangkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat, bagi manusia. Hanya saja, hal itu tidak akan menjadi riil dan faktual, kecuali jika syariah Islam diterapkan secara nyata dan secara kâffah. Ini menjadi tanggung jawab, tugas dan kewajiban kita semua. Alhasil, kita semua harus bergegas dan bersegera mewujudkan penerapan Islam dan syariahnya.