Oleh: Azizah Rasad
Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sudah menunjukkan tanda-tanda, ditengah kenaikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen OPSI) Timboel Siregar membenarkan adanya PHK yang terjadi di perusahaan dalam negeri.
Tiga perusahaan besar Shopee, Tokocrypto dan Indosat melakukan pemangkasan karyawannya. Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya. (Tribun News 29/09/2022). Diluar itu sepanjang tahun 2022 sudah ada 12 perusahaan yang telah melakukan perampingan jumlah karyawan (Detik.com 07/10/2022).
Jika kondisi perusahaan yang melakukan PHK terus menerus terjadi, jumlah pengangguran akan makin meningkat. Artinya, jumlah kepala keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya akan makin banyak. Hal demikian akan mengancam tatanan sosial di masyarakat sebab tingkat kemiskinan yang tinggi dapat disertai dengan kriminalitas yang tinggi pula.
Berbagai cara akan dilakukan oleh rakyat demi memperoleh uang dan keuntungan lebih. Tanpa memandang apakah itu halal atau haram, yang terpenting dapat mencukupi biaya hidup. Semua ini dilakukan karena pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang.
Penyebab PHK massal sesungguhnya adalah dengan diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di dunia. Sistem ini telah nyata melemahkan posisi pekerja, yaitu hanya sebagai bagian dari faktor produksi. PHK menjadi salah satu bentuk efisiensi bagi perusahaan demi menekan biaya produksi. Mereka tidak peduli meski harus mengabaikan nasib pekerja dan menutup mata atas kesengsaraan mereka.
Semakin miris ketika kita melihat regulasi yang terus “diperbaiki” oleh pemerintah malah makin memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK. Kita bisa melihat di UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menyebabkan PHK makin mudah, upah pun makin murah.
Lebih jauh lagi, sistem ekonomi kapitalisme pada dasarnya tidak memiliki sistem jaminan sosial. Padahal, pekerja membutuhkan sistem kerja yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi mereka. Inilah potret kehidupan yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, di mana hanya keuntungan semata yang diutamakan. Negara menjadi abai dalam mengurus rakyatnya, sehingga rakyat jauh dari kesejahteraan.
Berbeda dengan sistem Islam, dalam Islam, negara memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyatnya dan menjamin pemenuhan kebutuhan primer setiap orang. Negara dalam sistem Islam juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Serta memberikan berbagai macam pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan skill yang mereka miliki agar bisa membuka peluang usaha sendiri. Negara pula memberikan jaminan sosial dan perlindungan terhadap setiap pekerja. Sehingga para pekerja pun terjamin kehidupannya.
Sistem ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok per individu, bukan per kapita sehingga negara betul-betul mengurusi rakyatnya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mencari untung untuk kepentingan segelintir orang atau swasta.
Sistem ekonomi kapitalisme sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalisme hanya mengutamakan keuntungan, bukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, memang sulit berharap keadilan dan jaminan hidup dalam sistem hari ini jika pengurusan urusan rakyat tidak lagi berdasarkan pada aturan-Nya. Sehingga kita hanya butuh sistem yang bisa menjamin kebutuhan hidup terpenuhi dengan baik dan sistem itu adalah sistem yang berasal dari Allah SWT yaitu sistem Islam.
Wallahu a'lam.