Oleh Triani Agustina
Nampaknya paradoks problem anak stunting dan kurang gizi di negeri yang berlimpah kekayaan sumber pangan serta energi ini cukup memprihatinkan. Pasalnya kini berdasarkan jambi.antaranews.com, mengabarkan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting. “Kini masalah yang kita hadapi adalah ketika bangsa kita menghadapi bonus demografi, tapi di satu sisi kita punya angka stunting yang masih 24,4 persen,” kata Kepala BKKBN dalam acara penandatanganan MoU BKKBN bersama Mitra di Jakarta, Jumat lalu .
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID). Hasto menuturkan kolaborasi berupa peningkatan edukasi masyarakat dan sebuah implementasi berupa program gizi yang terintegrasi untuk mengatasi stunting melalui penerapan intervensi gizi berbasis bukti, untuk memperkuat layanan gizi melalui sistem kesehatan dari tingkat nasional hingga lokal. Beliau menambahkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan angka stunting, berupaya menyelesaikan masalah tersebut melalui intervensi sensitif yang berkaitan dengan lingkungan layak huni dan sanitasi atau air bersih, serta intervensi spesifik yang berhubungan dengan nutrisi anak dan ibu hamil. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin dengan semua pihak tersebut dapat mempercepat perbaikan kesehatan masyarakat dan mencegah perburukan terhadap aspek pendidikan akibat dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh stunting, baik berupa menurunnya kemampuan kognitif anak, tumbuh kembang tidak optimal hingga mudah terkena penyakit metabolik di usia tuanya.
Hasto berharap kolaborasi dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pengurangan prevalensi stunting secara nasional berada pada angka 14 persen di tahun 2024. Sementara itu, Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian A. Purbasari berharap kolaborasi beberapa pihak itu menghasilkan sebuah bukti nyata untuk meningkatkan kesehatan anak-anak bangsa, baik melalui pemberian nutrisi yang cukup maupun tumbuh di lingkungan yang layak serta suportif.
Berdasarkan berita tersebut kerjasama dengan swasta dan asing hanya akan menegaskan berlepas tangannya pemerintah dari tanggungjawab menyejahterakan rakyat. Karena pada dasarnya pemerintah saat ini menerapkan sistem sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga tidak jarang menghalalkan segala cara walau bertentangan dengan agama, selain itu juga kental akan sistem kapitalisme dimana keuntungan adalah segala-galanya walau solusi yang ditawarkan adalah solusi parsial. Meskipun tampak baik program-program untuk kesejahteraan masyarakat, namun kerjasama dengan asing juga berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM untuk kepentingan asing. Solusi ini hanyalah solusi dangkal atau sementara yang nanti kembali menguntungkan pihak asing. Berbeda sekali dengan solusi Islam yang akan benar-benar mengatasi problematika hingga keakar-akarnya, pemerintah pun akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat kerena memang amanahnya. Seperti menyediakan lahan untuk berkebun, bertani, berladang, menambak dan lain sebagainya. Memberi pasokan bibit unggul atau kompos. Apabila sebatang kara, maka pemerintah akan menafkahi hingga mandiri. Betapa indahnya hidup dalam sistem pemerintahan yang dinaungi oleh khilafah.