Oleh : Sri Ummu Sakha
KKB papua terus menerus melakukan aksi kekerasan,teror dan penembakan.
Jumlah warga yang meninggal karena diduga ditembak dan dianiaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua, bertambah menjadi 9 orang
"Memang benar ada insiden penyerangan terhadap warga sipil hingga mengakibatkan 10 orang alami luka tembak, sembilan orang di antaranya meninggal," kata Direktur Reskrimum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Rahmadani di Jayapura, Sabtu (16 Juli 2022).TEMPO.CO.
Teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini terus berulang dan mengorbankan rasa aman, harta hingga nyawa.
(KKB) terkenal bengis dan sadis terhadap siapapun yang menjadi sasarannya. Tak segan terhadap rakyat sipil, aparat hukum dan pemerintahan terus saja melakukan teror terhadap rasa kenyamanan kehidupan masyarakat.gerakan KKB telah melakukan tindakan yang bahkan lebih ekstrem sebagai gerakan terorisme separatis bersenjata dan dikategorikan sebagai kondisi yang “The Clear and Presents Danger” yang jelas-jelas mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara yang seharus ditindak tegas oleh negara
Terkait dengan kejadian itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme Stanislaus Riyanta meminta TNI-Polri untuk tegas kepada KKB, ini demi keselamatan masyarakat.
Jadi TNI-Polri perlu tegas untuk melindungi hak masyarakat
Kata Stanislaus, motif yang dilakukan KKB ini adalah bentuk perlawanan terhadap NKRI, ini sudah sangat brutal.
Stanislaus mengatakan, apa yang dilakukan KKB ini tidak hanya eksistensi, tetapi memang mereka menganggap negara dan masyarakat yang pro terhadap NKRI adalah musuh.kata Stanislaus, kepada Kompas.com saptu (16 juli 2022) melalui watshap
Mengapa berlarut-larut hingga belasan tahun? Karena tiada ketegasan pemerintah utk memberantas benih separatisme,Tidak cukup mengandalkan dialog dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan yang berupa pendekatan kesejahteraan, yang sebelumnya adalah pendekatan operasi keamanan, tidak akan berhasil dan tidak bisa dipertahankan. Tidak boleh ada lagi korban yang berjatuhan.
karena jumlah korban aksi KKB di Papua terus bertambah.
Pelaku teror dan pembunuhan terhadap warga sipil dan aparat seperti oknum KKB harus diproses hukum secara tuntas.
Kecenderungan terjadinya kejahatan oleh KKB tanpa hukuman bisa memicu kekerasan dan aksi bersenjata oleh KKB terus-menerus, aksi menuntut referendum, diplomasi luar negeri, dan sebagainya.
Sungguh, problem Papua tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan faktor sejarah yang belum tuntas: kekerasan, pelanggaran atas hak masyarakat serta tidak adanya ketidak percayaan terhadap penguasa.
Oleh karenanya, pemerintah harus bersikap tegas memberantas kelompok separatis seperti KKB yang jelas-jelas berbahaya hingga menghilangkan nyawa manusia. Persoalan KKB bukanlah masalah kecil dan dianggap sepele. Penguasa harus mengerahkan pasukan keamanan khusus untuk mengamankan, menyisir, dan merampas semua senjata api ilegal milik KKB; memberikan pengarahan tentang pentingnya integrasi dan bahaya separatisme; serta mengoptimalkan kinerja institusi di Papua untuk menjaga stabilitas keamanan.
Masalah Papua telah tersistemis, bukan hanya masalah ekonomi dan kelompok separatis, tetapi juga terkait intervensi asing. Ketimpangan pendapatan di Papua dan Papua Barat tergolong menengah. Pada 2018—2020, indeks gini berkisar di angka 0,38—0,39. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat juga relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Papua sebanyak 28,5%, sedangkan di Papua Barat mencapai 25,4%. (bps.go.id).
Padahal" kita tahu tanah Papua memiiki tambang tembaga, emas, dan perak, tetapi ironisnya dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1973. Setiap harinya, Freeport menghasilkan 240 kg emas dalam bentuk konsentrat atau pasir hasil olah batu tambang (ore) yang mengandung emas, perak, dan tembaga.
Berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Setiap ton konsentrat mengandung 26,5% tembaga, 39,34 gram emas, dan 70,37 gram perak. Masa tambang terbuka Grasberg juga berakhir karena kandungan tembaga dan emasnya sudah habis. Freeport pun beralih ke tambang bawah tanah yang menghasilkan tiga juta ton konsentrat per tahun. Cadangan tembaga dan emas di bawahnya lagi ada sekitar dua miliar ton hingga 2052. (CNBC Indonesia, 26/8/2019).
Mirisnya, kekayaan alam yang melimpah itu tidak serta-merta bisa dinikmati rakyat Papua, melainkan diambil alih oleh asing. Liberalisme ekonomi dan investasi asing tidak menjadikan rakyat sejahtera, tetapi justru menghabiskan sumber daya alam strategis bangsa yang harusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Kondisi inilah yang juga menyulut ketidak percayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia hingga memunculkan gerakan separatisme. Dengan demikian, problem Papua hanya selesai dengan solusi yang sistemis pula
Solusi sistemis untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidak adilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Dengan konsep "Islam kafah "
Sistem Islam lebih mengutamakan persatuan wilayah. Menghimpun yang berserakan, menyatukan pemikiran umat manusia muslim dan non muslim dengan pembinaan oleh negara dengan saling asah,asih dan asuh tanpa merusak aqidah dan kepercayaan agama lain. Sehingga memilki kekuatan untuk mengusir penjajah dan musuh-musuh yang membahayakan. Oleh karenanya, wilayah Papua tidak boleh lepas dari wilayah Indonesia.
Syariat Islam mampu menghapus ketidak adilan atau kesenjangan ekonomi. Wilayah Papua dengan sumber daya alam melimpah harus terjaga dan terpelihara dengan baik. Sumber tambang, misalnya, termasuk kekayaan bersama milik umat yang tidak boleh didominasi individu atau kelompok. Negaralah yang wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyatpun akan sejahtera, bukan malah menderita dan akhirnya memberontak.
Selain itu, sistem pemerintahan Islam mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah Negara. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas.
Sistem keamanan Negara memiliki institusi militer yang mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid,memiliki ketaatan dan keimanan yang kokoh, angkatan bersenjata yang terlatih, alat-alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji untuk melawan musuh, serta siap melawan asing jika dibutuhkan. Juga akan ada kepolisian yang selalu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan harta,jiwa serta kehormatan setiap warga negara. Demikianlah upaya sistemis dalam menangani persoalan keamanan negara termasuk KKB papua
Wallahu 'alam bisshawab