Oleh: Anita Ummu Taqillah (Komunitas Menulis Setajam Pena)
Pro dan kontra dalam setiap kebijakan pasti selalu ada. Namun yang sedikit menggelitik masyarakat adalah ketika kebijakan yang diambil terkait dengan hal-hal yang jauh dari kepentingan rakyat. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu, dimana lelang tender pergantian gorden rumah dinas anggota DPR RI dimenangkan oleh pemberi harga tertinggi. Untuk siapa sesungguhnya?
Dilansir dari detik.com (8/5/2022), lelang tender penggantian gorden di rumah dinas anggota DPRI RI telah tuntas, dengan dimenangi oleh PT Bertiga Mitra Solusi Tangerang, Banten yang menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar.
Tentu saja hal tersebut menuai banyak kontra dan cibiran dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab, kebijakan tersebut diambil tatkala masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Dimana rakyat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok yang harganya terus menukik. Namun, pemerintah terkesan lebih mementingkan pergantian gorden daripada alokasi untuk membantu rakyatnya.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman pun menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan pemenang justru yang menyodorkan harga tertinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya (detik.com, 8/5/2022).
Jika kita telisik, pergantian gorden bukanlah sesuatu yang "urgen" yang harus segera dilakukan. Apalagi ditengah kondisi masyarakat yang sedang terhimpit ekonomi. Hal ini menunjukkan kurangnya empati pada para penguasa negeri terhadap rakyatnya sendiri.
Apalagi ada indikasi pemanfaatan kondisi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, ikut menyoroti pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR atau yang kerap disebut skandal Gorden DPR. Mereka mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan tender tersebut dilakukan secara transparan dan akuntable. Guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum (Tempo.co, 9/5/2022).
Namun, beginilah buah dari dari sistem kapitalisme demokrasi. Harta rakyat sudah biasa dijadikan ajang bancakan banyak pihak demi segelintir keuntungan. Proyek-proyek kebijakan seolah sengaja dibuat untuk keberlangsungan pemerintahan, namun sejatinya sangat terkesan sebagai tameng meraih pundi-pundi rupiah memenuhi kantong pribadi.
Hal tersebut seharusnya mampu menjadikan kita membuka mata dan hati agar menyadari bahwa sistem demokrasi tidak layak dijadikan pedoman lagi. Sebagai seorang Muslim apalagi, seharusnya kita lebih memilih tawaran sistem Islam untuk mengatur kehidupan kita. Sebab dalam Islam, segala kebijakan diambil berdasarkan kepentingan rakyat dan disesuaikan dengan hukum syariat. Bukan sekedar pemenuhan hal-hal yang bersifat kebutuhan tersier segolongan penguasa.
Sedangkan dalam Islam, mendahulukan kepentingan rakyat adalah yang utama. Dimana kesejahteraan masyarakat adalah prioritas yang harus dipenuhi. Tidak hanya masalah sandang, pangan dan papan, tetapi juga pendidikan, kesehatan juga keamanan menjadi tanggungjawab penuh pemerintahan.
Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda, "Imam/ khalifah/ kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya).” (HR al-Bukhari).
Tidak hanya menyediakan kebutuhan tersebut dengan harga murah, namun bahkan akan diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai contoh misalnya, dulu Rasulullah pernah mengutus dokter untuk mengobati Ubay bin Kaab ra. (HR. Muslim).
Bahkan ketika beliau mendapat hafiah seorang dokter dari Muqauqis, beliau menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum untuk seluruh kaum Muslim. Imam al-Hakim dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab ra. pernah mengutus dokter untuk mengibati Aslam.
Selain dalam kesehatan, dalam pendidikan pun sistem Islam menanggung kebutuhan masyarakat. Misalnya dulu Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjafikan tebusan tawanan perang dari kaum kafir adalah mengajari baca tulis sepuluh anak kaum Muslim.
Itulah beberapa bukti bahwa dalam sitem Islam menentukan bahwa menjamin kebutuhan masyarakat lebih utama daridapa kebutuhan para petinggi negara. Wallahua'lam bishowab.[]