Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
PT Pertamina (Persero) menaikkan harga nonsubsidi rumah tangga untuk jenis Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan Elpiji 12 kg mulai hari ini, Minggu (27/2). Sementara harga LPG 3 kg yang disubsidi tidak mengalami kenaikan. Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menjelaskan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas (Kumparan.com, 27/2/2022).
Irto Ginting menambahkan, kenaikan harga jual LPG ke konsumen dilakukan mengikuti kenaikan harga Contract Price Aramco (CPA) LPG yang terus meningkat sepanjang tahun 2021. Pada November 2021, harga produk impor itu mencapai USD 847 per metrik ton.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba pada tahun 2022 ini. Menurutnya, kenaikan harga BBM ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil yang terdampak oleh Pandemi COVID-19. "Saat ini daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang selama ini banyak menggunakan BBM."
Syarif Hasan yang sekaligus politisi Partai Demokrat ini lantas mendesak agar Pemerintah menyiapkan BBM yang bisa diakses oleh masyarakat dengan harga murah. Sebab, dirinya tidak sepakat dengan kebijakan menaikkan harga BBM ini (detikNews.com, 23/2/2022).
Belum sempat rakyat bernafas lega karena kelangkaan minyak goreng, sudah kembali dihimpit kenaikan LPG. Keduanya adalah kebutuhan pokok yang semestinya tak ada kesulitan karena keberadaannya dijamin pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Bagaimana kesejahteraan akan bisa terwujud jika pemerintah tak pernah fokus menangani masalah ini?
Beban rakyat semakin hari bukannya berkurang, justru kondisi ekonomi rakyat makin memburuk akibat kelesuan ekonomi, daya beli menurun sebab angka pengangguran kian tinggi. Di saat sama, banyak korporasi raksasa asing menangguk untung besar dari beragam proyek besar di negeri ini.
Sebutlah PT McDermott Batam Indonesia, di tahun 2018 mendapatkan megaproyek. Perusahaan asal Amerika Serikat ini akan mengerjakaan empat proyek besar hingga tahun 2021. Nilai proyek pertama, 'Tyra Redevelopment Project' mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) hingga USD 750 juta (Rp 11 triliun).
Proyek ini membangun wellhead dan topside untuk infrastruktur oil and gas nasional milik Denmark. David Dickson, Presiden & Chief Executive Officer McDermott International mengaku sangat nyaman berinvestasi di Batam, Kepulauan Riau. Hal Ini membuktikan keberpihakan kebijakan kapitalistik adalah pada para kapitalis dan rakyat selalu berposisi marjinal dan terus dihimpit kesulitan.
Pelayanan setengah hati justru yang diberikan pemerintah kepada rakyat, seolah rakyat adalah beban bagi APBN karena terus " membiayai" semua kebutuhan tanpa menghasilkan imbal balik secara ekonomi. Beda dengan para investor, meski sedikit setidaknya ada pemasukan bagi pos pendapatan APBN. Lupakah pemerintah bahwa utang yang terus bertambah dibayar rakyat melalui pajak? Begitupun dana segar rakyat dikumpulkan dalam bentuk BPJS, JHT dan lainnya juga untuk menambah pundi-pundi investasi negara.
Maka bisa dipastikan, jika terus menerus menggunakan sistem kapitalisme kemudian digabung dengan sistem politik demokrasi yang selalu memilih pemimpin baru untuk rakyat namun nyatanya pemikiran mereka terikat dengan sistem yang lama, rakyat tak akan mendapatkan apapun sekalipun dalam mimpi. Yang ada adalah mimpi buruk yang benar-benar menjadi nyata, diantaranya kesenjangan ekonomi dan sosial, praktik-praktik yang terlarang baik sektor perekonomian maupun sosial, kerusakan moral, kemunduran berpikir dan lainnya.
Belum lagi ketergantungan dengan asing yang sangat tinggi menjadikan bangsa ini bak kacung bagi bangsa lain, semua kebijakan didiktekan dan tak boleh menyalahi, mana buktinya? Dengan mengikuti pasar bebas dunia salah satunya. Padahal di dalamnya rentan permainan sekelompok pengusaha yang murni hanya ingin menguasai pasar.
Adakah sistem alternatif yang lebih baik memberikan solusi untuk keluar dari keadaan ini? Jelas ada, dan pernah berjaya jauh sebelum kapitalisme tegak. Namun karena upaya barat yang menutupi bahkan memfitnah dengan gambaran yang buruk, Kaum Muslim seolah asing dengan ajaran agamanya sendiri. Sekali-kali, tak pernah Kaum Muslim menerapkan selain syariat Islam. Keruntuhan kekhilafan Turki Utsmani, 3 Maret 1924 pun bukan berjalan sehari dua hari, ratusan tahun sebelumnya pihak barat sudah berusaha menghancurkan.
Islam mengatur proyek-proyek pembangunan dan mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dengan prinsip riayah ( pengurusan) sebagaimana sabda Rasulullah Saw," “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Keberadaan proyek pembangunan dibutuhkan untuk kepentingan maslahat umat, mempermudah rakyat memenuhi kebutuhannya dan sebagai syiar Islam kepada negara lain. Maka, akan ada mekanisme pembiayaan yang diperintahkan syariat yaitu Baitul Mal. Dimana pos pendapatan dan pengeluarannya tak menyalahi syariat, mandiri dan halal.
Proyek dikerjakan oleh perusahaan negara tanpa campur tangan asing, tak ada profit oriented, semua berbasis pelayanan. Demikian pula obyek industrinya adalah yang merupakan kepemilikan umum atau negara, setelah dikelola hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat bisa berupa penjualan dengan harga murah atau berupa pembangunan sarana dan prasarana umum yang termasuk kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Negara juga tidak akan bekerja sama dengan negara kafir harbi Filan yang secara nyata memerangi kaum Muslimin dan mengekploitasi sumber daya alamnya. Dengan ini maka, terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat akan dapat terwujud. Sebab negara fokus dan ditunjang dengan sistem yang tepat. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah :50 yang artinya, "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? ”. Wallahu a'lam bish showab. []