Oleh: Friyanti
Wacana PNS akan di gantikan oleh robot kembali ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir ini. Infonya PNS akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama yang dikutip dari laman detikcom.
"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap". (detikcom, 28/11/2021)
Pemerintah beranggapan bahwa beban negara saat ini amat besar, sebab harus mengeluarkan dana ratusan triliun setiap tahunnya untuk membayar PNS. Nominal belanja negara mencapai 15%. Berdasarkan APBN 2022, belanja pegawai tahun depan bisa mencapai Rp400 triliun, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. (CNBC Indonesia, 29/11/2021).
Inilah sistem Demokrasi,
Alih-alih ingin merampingkan PNS, sejatinya akan berdampak pada gelombang pengangguran yang sangat besar. Pemerintah kapitalis yang dijalankan dengan mengedepan keuntungan semata, bukan untuk keuntungan rakyatnya, tapi untuk keuntungan para kapitalis.
Sistem demokrasi tidak memikirkan efek jangka panjangnya, saat ini untuk mencari pekerjaan begitu sulit, ditambah ada wacana PNS akan digantikan robot, ini menambah sakit hati masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak.
Pemerintah hanya sibuk mengikuti perkembangan zaman, dan melakukan berbagai macam untuk kemajuan teknologi. Akan tetapi, hal ini tidak memberi pengaruh yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Standar kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kemajuan teknologinya semata, seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana agar bisa memberi lapangan pekerjaan yang banyak dan layak untuk rakyatnya, agar rakyatnya tidak kelaparan, tidak kesulitan, dan sejahtera dalam berbagai bidang.
Disatu sisi pemerintah ingin maju seperti sebagian negara yang lain, tapi di sisi lain pemerintah mengabaikan hak-hak rakyatnya untuk mensejahterakan dan memberikan lapangan pekerjaan.
Islam memandang teknologi agar bisa selaras dengan kemajuan peradaban dunia, memikirkan bagaimana caranya agar semakin tinggi kecanggihan teknologi, semakin tinggi pula gelombang kebangkitan ummat.
Pada masa keemasan Islam, banyak sekali ilmuan yang mahir dalam segala bidang, dan menjadikan pesatnya peradaban. Saat itu kemajuan peradaban Islam tidak terkalahkan, peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap kondisi zaman selama 1.300 tahun lamanya, bertahan cukup lama serta tidak berada di bawah kendali negara lain. Hal ini dapat tercapai, sebab di dalam sistem pemerintahan dan ekonominya, Islam tidak sekadar mengikuti kemajuan zaman, akan tetapi bersifat mendorong kemajuan zaman agar tetap dalam koridor keimanan.
Pemimpin dalam Islam akan bertanggung jawab terhadap permasalahan ummat, tidak akan membiarkan kecanggihan teknologi, menggilas lapangan pekerjaan, justru akan berdampingan menjadi mercusuar peradaban. Wallahu'lam.