Oleh : Ismawati (Penulis dan Aktivis Dakwah)
Menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu impian masyarakat Indonesia. Antusiasme pelamar ketika pendaftaran CPNS dibuka pun terus bertambah. Per tahun 2021 saja total pelamar yang mendaftar sebanyak 3.482.989 (kompas.com 28/7). Bukan tidak mungkin, menjadi seorang PNS pasti mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Namun, apa jadinya jika di tengah membludaknya pelamar CPNS sedangkan yang diterima sedikit, kini pemerintah mewacanakan mengganti PNS dengan robot?
Seperti dikutip dari detikfinance.com (28/11), Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja Sama Kepegawaian Negara (BKN), Sarya Pratama mengatakan bahwa ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital yakni robot artificial intelligence (Al) untuk meningkatkan pelayanan kepada public. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap. Namun, berdasarkan buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah pegawai abdi negara ini mengalami penurunan sejak tahun 2016. Jumlah PNS aktif tahun ini sebanyak 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan 31 Desember 2020 (detikfinance.com 28/11).
Penggantian PNS dengan tenaga robot sejatinya pernah disinggung oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasiona (Musrenbangnas) disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pada Desember 2019 lalu. Jokowi mengatakan, pergantian tersebut dapat memudahkan pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, karena adanya perkembangan zaman yang cepat termasuk penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang pelayanan publik (CNBCIndonesia 28/11). Jokowi juga mengungkapkan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan secara besar-besaran, salah satunya untuk memperlancar investasi, guna meningkatkan perekonomian Indonesia.
Sungguh, sejatinya kebijakan ini perlu dikaji kembali. Mengingat, salah satu dampak jika pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia, kemudian akan digantikan oleh robot maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang. Selain itu, menjadi PNS akan semakin sulit, karena jika semua sudah bisa tercover oleh robot maka tenaga manusia sudah tidak bisa dibutuhkan.
Dikutip dari laman indozone (28/11), Yuval Noah Harari dalam bukunya ‘Homo Deus’ memaparkan bahwa betapa suramnya masa depan manusia saat robot menggantian perannya. Salah satunya adalah munculnya jenis pekerjaan baru yang mungkin akan dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Karena banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya karena tugasnya sudah digantikan oleh robot.
Tak Sekadar Tren Global
Sejatinya pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan hanya sekadar mengikuti tren global yang memanfaatkan kecanggihan teknologi saja. Sementara angka pengangguran, kemiskinan, dan minimnya kesejahteraan terus terbuka lebar. Tanpa adanya tenaga robot saja, banyak rakyat yang merasakan kelaparan, karena sempitnya lapangan kerja dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Apalah jadinya jika tenaga manusia digantikan oleh robot, sungguh kesejahteraan dapat jauh dari harapan.
Kemajuan sebuah bangsa tidak cukup diukur dengan ingin dinilai modern karena adanya digitalisasi. Tapi kemajuan sebuah bangsa adalah jika kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercapai. Kecanggihan teknologi seharusnya mampu mendorong kesejahteraan bukan malah merugikan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami visi, misi, dan tujuan bernegara agar bukan sekadar mengikuti tren global semata.
Kemajuan Peradaban dalam Islam
Sementara Islam memandang kemajuan sebuah bangsa adalah diukur dari tercapainya kesejahteraan. Negara mampu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Sebab, pemimpin dalam negara Islam sadar akan amanah yang diembannya kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda : “Sesungguhnya imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. al-Bukhari).
Kemajuan peradaban di dukung dengan sistem hukum yang sesuai dengan aturan Allah Swt. sehingga setiap kebijakan yang lahir sesuai dengan fitrah manusia. Dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa, Islam memandang fokusnya adalah terkait permasalahan manusia. Sehingga, peningkatan ekonomi harus memperhatikan hak umat secara keseluruhan. Indikator pemulihan ekonomi adalah kestabilan sosial dan politik termasuk hilangnya kemiskinan, pengangguran maupun kriminalitas.
Jika manusianya saja masih banyak yang didera kemiskinan karena sulitnya lapangan pekerjaan, bagaimana mungkin pekerjaan tersebut justru digantikan dengan robot. Tentu kebijakan ini akan memunculkan masalah baru.
Dengan demikian, kebutuhan akan hadirnya syariat Islam adalah sebuah urgensitas yang harus ada. Sebab, umat akan senantiasa merasakan kemajuan peradaban Islam. Solusi yang diberikan negara akan mampu menuntaskan permasalahan umat saat ini. Kemajuan teknologi adalah dipandang sebagai sarana yang mendukung kemajuan peradaban untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Wallahua’lam bishowab.