Indonesia Siaga Covid Gelombang Kedua

 

Oleh : Ulfa Ulinnuha

(Aktivis Taklim Pemudi Muslim) 

Muslimahvoice.com - Korban Covid-19 masih berjatuhan. Namun kondisi ini tidak dipandang sebagai risiko oleh masyarakat. Buktinya, suasana pandemi tak menyurutkan keinginan masyarakat untuk merayakan hari raya meskipun ada kebijakan pembatasan mudik. Bahkan dibeberapa daerah tempat wisata tetap dibuka dan ramai pengunjung. Mereka banyak berkerumun di pusat perbelanjaan, diantaranya di Plaza Pekalongan dan Jojga Swalayan (KompasTV 09/05/2021). Demikian halnya di pusat perbelanjaan Bandung, terutama toko pakaian (Buletin iNews 04/05/2020). Padahal, kerumuman berpotensi memunculkan klaster baru penularan Covid-19.

Tak pelak, dampak terburuk yang dikhawatirkan adalah munculnya gelombang kedua covid-19. Meski sebagian masyarakat memang sudah divaksinasi, tapi bukan jaminan tak tertular kembali.

Sejenak kita berkaca pada gelombang kedua Covid-19 di India. Angka penambahan kasus positif Covid-19 di India mencapai lebih dari 200.000 orang per hari. Kondisi ini meningkat dari bulan Maret yang saat itu masih 100.000 orang per hari. Padahal di bulan Februari 2021, angka positif Covid-19 sempat menurun sampai 11.000 orang per hari (Detikhealth 21/04/2021).

Covid-19 gelombang kedua di India ini diduga karena masyarakat berkerumun pada kegiatan keagamanaan. Kondisi ini diperparah dengan mulainya lengah dan abainya masyarakat pada protokol kesehatan.

Di negara-negara lain, termasuk Indonesia, beragam upaya antisipasi gelombang kedua Covid-19 sudah banyak dilakukan. Diantaranya monitoring, perbaikan fasilitas rumah sakit, dan pelarangan mudik. Sayangnya, kebijakan ini masih belum konsisten. Di satu sisi pemerintah membatasi gerak masyarakat, tapi di sisi lain mereka dianjurkan belanja demi perputaran roda ekonomi di masa pandemi. Ketakkonsistenan ini jelas menjadikan masyarakat bingung. 

Memang, dalam rangka penanggulangan pandemi, sejak awal semestinya pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi. Kesehatan dan keselamatan masyarakat tentunya lebih penting untuk dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan. Masalahnya, selama ini pemerintah hanya menjadi regulator, sedangkan realita di lapangan dibiarkan terjadi begitu saja tanpa dipikirkan solusi tuntasnya. Kebutuhan ekonomi masyarakat pun diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah telah terikat janji dengan kapitalis. Inilah akibat bercokolnya sistem kapitalisme. 

Hal ini sungguh berbeda dengan perlindungan Islam terhadap masyarakat, khususnya saat pandemi. Dalam sistem Islam, kebijakannya dipastikan pro rakyat. Penguasa juga konsisten menjalankannya karena aturan yang diambil adalah syariat Allah.

Kesejahteraan ekonomi rakyat, baik selama pandemi maupun non-pandemi, dijamin negara. Sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi Islam yang stabil, tahan krisis, dan menumbuhkan keberkahan. Sementara, kesehatan dan nyawa rakyat juga dilindungi negara. Sinergi seperti ini menjadikan segala masalah termasuk wabah dapat tertangani dengan cepat dan tuntas dalam sistem pemerintahan Islam.[]